Singkawang post authorKiwi 21 November 2020 134

APBD Singkawang 2021 Sebesar Rp926 Miliar Disahkan

Photo of APBD Singkawang 2021 Sebesar Rp926 Miliar Disahkan

SINGKAWANG, SP - Sejumlah Fraksi DPRD Singkawang menyampaikan Pandangan Akhir (PA) terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Singkawang, Jumat (20/11). Nilai pagu dana yang disetujui untuk tahun depan sebesar Rp926.182.414.137.

Dalam PA tersebut, semua Fraksi DPRD Singkawang menyetujui RAPBD TA 2021 untuk disahkan menjadi Perda APBD TA 2021. Nilai pagu dana yang disetujui bertambah sebesar Rp13 miliar dari usulan awal sebesar Rp913.182.414.137.

Meski demikian, ada beberapa catatan yang mesti dilakukan Wali Kota Singkawang agar kedepannya APBD Kota Singkawang bisa menjadi lebih baik. Seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Anewan mengatakan, dalam RAPBD TA 2021, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp426.421.779.706 atau 46 persen.

Sementara belanja modal yang awalnya Rp161.306.921.364, setelah pembahasan menjadi Rp193.616.125.450 atau 20,9  persen.

"Untuk struktur RAPBD TA 2021 Singkawang, angka-angka ini masih dalam tahap bisa ditolerir, karena pada umumnya daerah pemekaran di Indonesia maupun daerah induk hampir memiliki permasalahan yang sama, bahkan ada daerah dengan tingkat persentase belanja modal diatas 50 persen," katanya.

Memang pada tahap idealnya, belanja pegawai tidak lebih dari 40 persen, dan belanja modal bisa ditingkatkan menjadi 25-30 persen untuk memaksimalkan realisasi visi misi Wali Kota Singkawang.

Kemudian, belanja barang dan jasa yang semula Rp261.922.413.966, setelah pembahasan menjadi Rp252.613.209.680 atau 27,2 persen dan mengalami penurunan sebesar 3,5 persen atau Rp9.309.204.086.

"Angka ini diprediksi cukup tinggi, karena melebihi nilai belanja modal. Maka dari itu, Fraksi kami meminta untuk kedepannya postur APBD mendapat kajian yang lebih kuat, agar postur APBD lebih baik, yang berimbas pada peningkatan kuantitas dan kualitas realisasi program pemerintah yang lebih pro masyarakat," ujarnya.

Disamping itu, lanjut Anewan, khusus untuk belanja modal jalan irigasi dan jaringan awalnya Rp89.732.959.961, setelah pembahasan disetujui diangka Rp97.482.164.047 atau mengalami peningkatan sebesar Rp7.749.204.086 dengan persentase 10,5 dari nilai pagu RAPBD 2021.

"Dengan angka sebesar ini, pembangunan yang berorientasi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masih belum mencapai tingkat idealis dalam tatanan realisasi visi misi Wali Kota Singkawang. Maka dari itu, Fraksi kami mendorong peningkatan nilai APBD Kota Singkawang, kedepan harus mampu mencapai diatas Rp1 triliun," ungkapnya.

Menurutnya, Wali Kota Singkawang harus mampu mengkonsolidasikan semua ‘armadanya’ untuk melakukan berbagai upaya dan strategi pencapaian sebagaimana yang menjadi target bersama.

RAPBD 2021 yang ditetapkan lebih awal dari semua RAPBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, penetapan lebih awal, harus diiringi dengan capaian kinerja realisasi APBD yang lebih cepat, khususnya untuk belanja modal.

"Kami berharap awal bulan di tahun 2021, pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan. Kebiasaan buruk yang dulu  terus berulang dan berlangsung sampai sekarang, mulai sekarang sudah ada titik terang yang baik. Memang harus ada gerakan perubahan untuk merestorasi kebiasaan buruk tersebut, agar slogan Singkawang Hebat jangan hanya jadi lips service belaka," jelasnya.

Fraksi Nasdem mengingatkan, hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan.

"Setara artinya diantara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan, yaitu antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sesuai fungsinya masing-masing," tuturnya.

Hal ini akan membangun suatu hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, bukan lawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, komitmen dan konsistensi harus menjadi sebuah karakter dalam menjalankan fungsi kemitraan yang setara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan itu, Fraksi Nasdem juga menyampaikan dukungannya Akademi Komunitas (AK) Singkawang untuk dinaikkan peringkatnya menjadi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).

"Agar IPM Kota Singkawang diharapkan juga dapat naik dengan signifikan,” ujarnya.

Fraksi Nasdem juga mengingatkan Wali Kota Singkawang dan jajarannya, mengenai permasalahan di beberapa daerah, terutama di lima kecamatan, seperti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, penanganan banjir yang belum masuk dalam program dan kegiatan di RAPBD 2021, terutama beberapa daerah seperti di Kecamatan Singkawang Timur, Singkawang Utara dan Singkawang Selatan.

Dia meminta agar kedepan dilakukan pendataan kembali, dan dimasukkan dalam program dan kegiatan kedepan.

"Kita tidak mau dibilang sungguh ironis, dimana Singkawang sebagai daerah yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan konstitusi. Nanti ujung-ujungnya Dewan dan Wali Kota lagi yang disalahkan, yang dituntut dan yang selalu disumpah serapah oleh warganya sendiri," pungkasnya.

Siapkan Langkah Strategis

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie sebelumnya mengatakan, Pemkot Singkawang akan melakukan beberapa langkah strategis pada tahun 2021 mendatang.

"Langkah-langkah itu, antaralain melakukan inovasi pelayanan, seperti pelayanan pajak online dan layanan jemput pajak daerah," kata Wali Kota.

Langkah lain, percepatan proses administrasi melalui tanda tangan elektronik atau electronic sign. Langkah ketiga, mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) yang dilakukan bersama Bank Kalbar dan Bank Indonesia.

Keempat, optimalisasi pajak dan retribusi akan dilakukan Pemkot Singkawang melalui pelaksanaan kerjasama bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bank Indonesia dan Bank BPD Kalbar.

Kelima, menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi, serta tetap menjaga sustainabilitas usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang.

Wali Kota juga menyinggung penurunan pendapatan daerah, khususnya pendapatan transfer, Pemkot Singkawang tetap berpedoman pada Rancangan APBN 2021 yang telah disepakati dan disetujui bersama pemerintah pusat dan DPR RI pada tanggal 25 September 2020.

"Harapan atas pelaksanaan APBD TA 2021 mendatang yang harus meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas, memang harus diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang," ujarnya.

Orientasi dan tujuan pembangunan adalah untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga anggaran yang dianggarkan dalam APBD betul-betul dapat mengakomodir pencapaian tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Singkawang.(rud/yun)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda