SINGKAWANG,SP - Serikat Pedagang Hiburan dan Rakyat (SPHR) Kota Singkawang menuntut dan meminta keseriusan dari Pemkot Singkawang khususnya dengan janji-janji yang sudah disampaikan mengenai perjanjian (MoU) yang pernah disampaikan Pj Walikota Singkawang saat mau merelokasi PKL Jalan Merdeka ke Lapangan Tarakan Singkawang.

"Pj Walikota Singkawang menyebutkan jika sudah ada MoU antara Pemkot dan Kodim dalam hal bagaimana nasib PKL berkelanjutan. Sampai hari ini kami tidak pernah melihat MoU yang dimaksud," kata Ketua SPHR Singkawang, Muhammad Bilal, Jumat (25/10).

Seperti apa perjanjiannya, item-item apa saja yang tertuang di dalamnya dia mengaku tidak tahu.

"Kami hanya ingin melihat apa bentuk dari perjanjian yang dimaksud, namun sampai hari ini kami belum pernah melihatnya, kemudian seberapa lama kami berada di Lapangan Tarakan dan sebagainya," ujarnya.

Bahkan yang katanya akan dibangun paving, namun sampai sekarang belum juga tampak. Hal itu tentunya akan berdampak pada nilai jual ekonomi PKL.

Dan memang dalam bulan September kemarin, katanya, kondisi cuaca sangat mengkhawatirkan mengenai pendapatan PKL, karena kondisi cuaca kurang bersahabat yang tentunya rawan banjir, lecet dan sebagainya.

Menurutnya, perjanjian antara Pemkot dan Kodim Singkawang bukanlah suatu hal yang harus rahasia untuk pihaknya ketahui.

"Misalnya kami berada di Lapangan Tarakan dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, tentu hal itu jelas karena ada program pemindahan kami dalam jangka waktu 3 tahun kedepan. Kemudian, dijanjikan akan dibangun pada awal tahun 2025. Lantas dimana keseriusan Pemkot Singkawang, apakah memang benar-benar terbangun, kalau terbangun mungkin saat sekarang sudah ada pekerjaan. Sekarang inikan belum ada sekecilpun bentuk fisik pembangunan di Lapangan Tarakan," ungkapnya.

Kemudian, hal-hal lainnya yang menyangkut ketika PKL Jalan Merdeka dihadapkan dengan Ombudsman, Pj Walikota Singkawang menyatakan anggota SPHR yang belum masuk ke lokasi Lapangan Tarakan akan di relokasi ke tempat yang lain.

"Tetapi sampai sekarang pun Dinas Perdagangan yang diamanahkan ketika itu, belum ada kejelasan PKL mau di tempatkan di mana," jelasnya.

Menurutnya, masih ada 18 PKL yang belum mendapatkan tempat relokasi dari Jalan Merdeka Singkawang. Dan sampai sekarang mereka masih standby di rumah.

"Jika memang mau dipaksakan di Lapangan Tarakan, tentu secara ekonomi kami sangat berat. Karena memang tujuan orang datang ke Lapangan Tarakan bukan untuk menikmati kuliner, tetapi untuk bermain saja seperti naik odong-odong," katanya.

Anehnya, PKL yang menempati Lapangan Tarakan tidak diperbolehkan untuk meletakkan meja dan kursi. Sehingga dirinya berasumsi, jika Lapangan Tarakan bukan sebagai tempat untuk kuliner, tetapi yang terjadi biasanya hanya sebagai tempat hiburan atau pasar malam.

"Karena dari aturan yang ada kita di larang meletakkan meja dan kursi dan itu saya dengan komitmen saya tanda tangani perjanjian tersebut," ujarnya.

Menurutnya keberadaan SPHR secara resmi bukan sebagai pembangkang dari setiap kebijakan Pemkot. Justru SPHR berharap, dengan wujud keseriusan SPHR dalam mengelola PKL adalah sebagai mitra pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di Singkawang.

"Harapan kami kepada Walikota Singkawang terpilih kelak, kami siap bersama-sama pemerintahan yang baru untuk merealisasikan target UMKM di Kota Singkawang yang lebih maju," katanya.

Sebelumnya, Pj Sekda Singkawang, Aulia Chandra mengatakan, jika Pemkot Singkawang sudah membuka ruang untuk memindahkan PKL Jalan Merdeka ke Lapangan Tarakan.

Namun menurut PKL jika lokasi tersebut sempit dan lain-lain silahkan di cek ulang.

Kami berharap para PKL Jalan Merdeka bisa menerima relokasi tersebut. Namun mereka menawarkan ke lokasi yang lain lagi, itukan kerja dua kali," ujarnya.

Padahal di lokasi Lapangan Tarakan, Pemkot Singkawang sudah menyiapkan fasilitasnya seperti penerangan dan air.

"Kita berharap dukungan semua masyarakat untuk menata Kota Singkawang," ungkapnya.

Pada intinya, Pemkot Singkawang memanusiakan PKL dan mengembalikan fungsi fasilitas umum yang selama ini mereka berjualan di bahu atau pinggir jalan untuk dipindah ke lokasi yang lebih layak.

"Karena bahu jalan itukan merupakan hak milik semua orang," jelasnya. (rud)