Sintang post authorBob 12 September 2021

Bangun Waterfront di Sungai Durian, Pemerintah Pusat Alokasikan Rp37 Miliar

Photo of Bangun Waterfront di Sungai Durian, Pemerintah Pusat Alokasikan Rp37 Miliar BATU PERTAMA - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meletakkan batu pertama Pembangunan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian, di Kawasan Tugu Bambu, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Jumat (10/9). PROKOPIM PEMKAB SINTANG

Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Wilayah Permukiman Kalimantan Barat akan menata dan meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian pada tahun 2021 hingga 2022 mendatang.

Sebagai tanda kegiatan dimulai, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian, di Kawasan Tugu Bambu, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang Jumat (10/9).

Kepala Balai Prasarana Wilayah Permukiman Kalimantan Barat, Deva Kurniawan Rahmadi, menyampaikan bahwa dalam RPJMN sudah mengamanatkan untuk melakukan pembenahan pada pemukiman yang layak dan aman menuju smart living, yang salah satunya adalah terwujudnya nol persen kawasan kumuh di Indonesia.

“Untuk memenuhi tujuan tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian. Kawasan ini merupakan kawasan strategis di Kabupaten Sintang dan berpotensi menjadi pusat perdagangan dan pariwisata,” tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 640 Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka kawasan Pasar Sungai Durian termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh tepi sungai yang rawan bencana banjir tahunan yang akan kita tingkatkan kualitasnya.

“Kami berharap dapat meningkatkan kualitas kawasan dan perekonomian masyarakat. kawasan waterfront Sintang terdiri dari kawasan Sungai Durian dan Kawasan Kantor Bupati Sintang. Penataan kawasan ini memiliki visi untuk mewujudkan kawasan wisata waterfront dengan aspek budaya dan tradisi lokal,” terang Deva.

Ia menambahkan, penataan waterfront ini kawasan permukiman dan citra kawasan pasar Sungai Durian. Penataan ini dilakukan multiyears mulai 2021 hingga 2022 yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Wilayah Permukiman Kalimantan Barat.

“Kementerian PUPR berharap bisa berkolaborasi untuk terus melakukan pembangunan ini, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” tutur Deva.

Ketua Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Kalimantan Barat, Reza Rizka Pratama, menyampaikan bahwa Pembangunan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian sudah ditandatangani kontrak sejak 2 Agustus 2021 dengan pekerjaan dimulai 13 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp37,6 miliar.

“Hingga 9 September 2021 ini, progres pekerjaan baru 0, 38 persen. Kami ingin agar pekerjaan bisa lancar dan lebih cepat dengan diawasi oleh pengawas teknik dengan tetap memperhatikan mutu dan biaya yang optimal dan efisien,” ungkap Reza.

“Kegiatan ini sudah didampingi oleh Kajati Kalbar, untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai koridor. Kami berharap pekerjaan ini bisa diawasi bersama Pemkab Sintang dan masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan pembangunan kawasan di Pasar Sungai Durian sangat panjang dan memerlukan waktu karena harus diawali dengan pembangunan tanggul di depan Kantor Bupati Sintang, depan Keraton Sintang dan Pasar Sungai Durian.

“Tidak mudah untuk mendapatkan bagian pembangunan ini, khusus segitiga pertemuan Sungai melawi dan Sungai Kapuas ini ditata secara baik, sehingga erosi yang terjadi nanti tidak akan mengancam pemukiman warga di sekitar segitiga ini. Setelah itu, kita akan tata kawasan ini, yang akan segera kita lakukan,” ujar Lasarus.

Menurutnya dalam menata waterfront, ada kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemkab Sintang. Oleh karena itu, ia berpesan agar Pemkab Sintang bisa melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Kami di Komisi V sudah sepakat, bahwa kawasan yang akan kita bangun hanya pada kawasan yang tidak bermasalah lahannya. Karena lahan ini kewenangan pemerintah daerah, tentu tugas pemda adalah memastikan lokasi pembangunan yang akan kita lakukan tidak bermasalah dengan warga setempat,” tutur Lasarus.

Hal itu, kata dia, supaya kegiatan pembangunan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Pemerintah pusat berwenang dalam memperhatikan serapan anggaran.

“Kami sering kali mengalami, anggaran sudah ada, tetapi tidak mampu diserap dengan baik. Sumber APBN ini tidak hanya dari pajak saja, tetapi sebagian dari pinjaman luar negeri. Hutang ini yang bayar juga rakyat melalui pajak. Kalau sudah ada anggaran tetapi tidak bisa digunakan karena berbagai macam persoalan, itu kan rugi kita. Sudahlah minjam, dianggarkan, tetapi tidak bisa dilaksanakan,” tutup Lasarus. (humas/shella)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda