Sintang post authorKiwi 24 Maret 2022

Pemkab Sosialisasikan Perbup Sintang 14/2022 tentang Membakar Lahan

Photo of Pemkab Sosialisasikan Perbup Sintang 14/2022 tentang Membakar Lahan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sintang, Drs Igor Nugroho MSi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang, Selasa (22/3).

SINTANG,SP–Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan yang hampir setiap tahunterjadi tanpa mengenal batasan. Selain kerjasama semua pihak, kegiatan membakar lahan tidak boleh masif tapi mengikuti jadwal yang diatur kepala desa/lurah.

Aturan membuka lahan dengan cara membakar tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2022 (Perbup Sintang 14/2022) tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang. Selasa (22/3) lalu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sintang, Drs Igor Nugroho MSi mewakili Bupati Sintang membuka kegiatan Sosialisasi Perbup Sintang 14/2022 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.

Membacakan sambutan Bupati Sintang, Asisten III Igor Nugroho menyampaikan bahwa karhutla merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi di Kabupaten Sintang.

“Hampir setiap  tahun terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan untuk pertanian masyarakat, perkebunan maupun kebakaran terjadi secara alami. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sangat beragam, mulai dari kerusakan ekologi, menurunya keanekaragaman hayati, serta asap yang menganggu kesehatan dan kegiatan serta ekonomi masyarakat,” beber Igor.

Igor menambahkan bahwa karhutlatidak mengenal batasan, dimana saja bisa terjadi karhutla. Karhutla tidak mengenal batasan, mulai dari hutan lindung, cagar biosfer, hutan tanaman industri, perkebunan milik perusahaan, perkebunan milik swasta maupun pemerintah, perkebunan masyarakat.

“Semuanya bisa mengalami kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Igor menjelaskan bahwa mengatasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya karhutla dibutuhkan kerjasama antar pihak dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

“Penyelesaian kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilakukan secara parsial, artinya tidak bisa diselesaikan masing-masing pihak, namun perlu adanya kerjasama pihak yang baik antara seluruh stakeholder. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita berupaya memberikan kontribusi yang maksimal,” ungkapnya.

Ditegaskan Igor, tindakan saling menyalahkan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya malah membuat masalah baru. Selain itu, karhutla bisa terjadi karena gesekan dahan pohon yang mengering pada musim kemarau. Penyebab lain karena ulah manusia, namun pada umumnya terjadinya karhutla karena dibakar untuk membuka lahan pertanian atau membuang punting rokok dibiarkan apinya masih menyala.

Igor mengungkapkan, dampak terjadinya karhutla berdampak pada berbagai sektor di masyarakat. Karhutla menyebabkan transportasi terganggu, jarak pandang menjadi pendek, kualitas udara tercemar, dan pernapasan terganggu.

“Karhutla harus dicegah, ditanggulangi secara dini mungkin, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Igor memaparkan poin penting dalam Perbup Sintang 14/2022. Pertama, pembukaan lahan tanpa bakar yaitu pembukaan lahan dengan cara manual mekanik dan kimiawi. Hal ini dirasa efektif untuk menghindari efek dari karhutla, dan mengajak masyarakat secara perlahan meninggalkan membuka lahan dengan cara membakar.

Kedua, pembukaan lahan dengan cara terbatas dan terkendali dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal untuk ditanami jenis varietas lokal dan tidak melebihi 2 hektare. Setiap Kepala Keluarga (KK) paling banyak 20 hektare dalam hari yang sama perdesa atau perkelurahan.

Ketiga, hak dan kewajiban masyarakat petani tradisional diatur dalam Perbup Sintang 14/2022. Keempat, mengatur pembinaan dan pengawasan. Kelima, pengaturan sanksi berupa adminsitrasi dan sanksi ada.

“Tujuan Perbup ini ditetapkan agar membuka lahan dengan cara membakar tidak dilakukan secara masif, namun terkendali dan teratur sesuai jadwal yang telah diatur oleh para kepala desa/lurah, dan tata cara yang telah diatur dalam Perbup Sintang Nomor 14 Tahun 2022,” tutup Igor Nugroho.(rls)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda