Sintang post authorKiwi 26 Juli 2021

Pelantikan Pengurus BWI Sintang, Kabag Kesra: Emban Tugas Secara Profesional

Photo of Pelantikan Pengurus BWI Sintang, Kabag Kesra: Emban Tugas Secara Profesional Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat melantik Para pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sintang, di Pendopo Bupati Sintang, belum lama ini.

 

KAPUAS RAYA, SP - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Ulidal Muchtar, mewakili Wakil Bupati Sintang menghadiri Pelantikan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Sintang periode 2021-2024.

Para pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sintang dilantik langsung oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kaharudin, di Pendopo Bupati Sintang, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Ulidal menyampaikan bahwa pembentukan BWI Kabupaten Sintang ini sejalan dengan visi Pembangunan Kabupaten Sintang, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang religius.

“Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, maka masyarakatnya akan mudah termotivasi untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik, termasuk di dalamnya mewakafkan harta bendanya untuk  kesejahteraan umat,” ujar Ulidal.

Ia menjelaskan bahwa wakaf mempunyai sejarah yang panjang dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat indonesia. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa wakaf mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Wakaf bisa menjadi solusi bagi negara dalam ekonomi pendidikan sosial dan ketahanan nasional, contohnya berdirinya ponpes, masjid, madrasah yang berdiri di tanah wakaf dan pemanfaatannya untuk masyarakat,” tutur Ulidal.

Menurutnya, Kabupaten Sintang menyimpan potensi wakaf yang besar namun selama ini potensi tersebut belum digali dan dimanfaatkan dengan maksimal. Sebab, wakaf masih dikelola secara konvensional terutama oleh individu/nazir wakaf, secara aspek manajerial, profesional dan khusus belum mendapat perhatian secara serius.

Ulidal menyampaikan bahwa kepengurusan BWI Kabupaten Sintang harus mengemban tugas dan wewenang secara profesional.

“Tugasnya itu ialah melaksanakanan kebijakan dan tugas tugas BWI di tingkat kabupaten, melakukan koordinasi dengan Kemenag dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan kepada nazir dalam mengelola mengembangkan harta benda wakaf, bertanggung jawab atas nama BWI Kabupaten,” sebutnya.

Kemudian memberhentikan dan mengganti nazir yang luas tanah wakaf kurang dari 1.000 meter persegi, melaksanakan survei dan membuat laporan asal usul perubahan fakta wakaf, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh BWI Provinsi, para pengurus harus memahami tugas dan fungsi dengan baik, profesional dan bertanggung jawab.

Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat, Kaharudin, menjelaskan bahwa dengan dilantiknya kepengurusan BWI di daerah akan membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya.

“Dengan adanya kepengurusan BWI di daerah, bisa membantu perbaikan data wakaf di lapangan. Karena selama ini, persoalan data tanah wakaf masih belum maksimal dan belum akurat. Hal inilah yang menjadi kendala dan dirasa penting dengan adanya BWI di daerah,” kata Kaharudin.

Menurutnya, saat ini banyak wakaf yang belum terdaftar di BWI Provinsi Kalimantan Barat.

“Berbagai kendala harus kita atasi, salah satunya dengan membina para nazir yang menerima amanah untuk mengelola tanah wakaf, untuk mengamankan peruntukannya,” ujar Kaharudin. 

Tertibkan Administrasi Wakaf

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sintang, H. Anuar Ahmad, yang juga Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sintang menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait wakaf di Sintang.

“Untuk di Sintang, persoalan sertifikasi wakaf masih bermasalah secara administrasi, dari 317 tanah wakaf di Sintang, baru 186 yang bersertifikat,” ucap Anuar.

Dengan permasalahan tersebut, tanah wakaf dipandang perlu untuk didorong agar menjadi lebih produktif.

“Jika tempatnya strategis maka dapat digunakan peruntukannya bukan hanya untuk masjid, tetapi juga dapat menjadi nilai ekonomi yang berguna untuk umat,” imbuhnya.

Anuar mengatakan bahwa dengan semakin majunya perkembangan zaman, maka dipandang perlu penertiban administrasi wakaf.

“Kita perlu menertibkan administrasi wakaf ini, dengan sinergitas yang baik antar instansi, seperti Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, dan Ormas-ormas Islam terutama di Kabupaten Sintang,” tandasnya. (hms/lha)

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda