Sintang post authorKiwi 30 Juli 2021

Sikapi Aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Wabup: Kami Ingin Mencarikan Solusi Terbaik

Photo of Sikapi Aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Wabup: Kami Ingin Mencarikan Solusi Terbaik Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto, memimpin diskusi bersama masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, di Ruang Pertemuan Desa Balai Harapan, Kamis (29/7).

 

KAPUAS RAYA, SP – Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan masukan sekaligus memimpin diskusi bersama masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, didampingi oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, di Ruang Pertemuan Desa Balai Harapan, Kamis (29/7).

Hal itu untuk menyikapi berkembangnya dinamika dan singgungan yang terjadi di tengah masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak atas keberadaan dan aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang.

Sudiyanto mengatakan bahwa kedatangan tim Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bersama Forkopimda Sintang ke Desa Balai Harapan untuk mendengarkan, mencari, dan meminta masukan dari masyarakat Desa Balai Harapan.

“Kami ingin mendengarkan masukan dari teman-teman terkait membahas permasalahan kegiatan dan aktivitas teman-teman dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Kami ingin mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Sudiyanto menegaskan bahwa kedatangannya bukan semata-mata untuk menindak keras perihal dinamika yang terjadi di Desa Balai Harapan.

“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mengadili, juga bukan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu, kami datang untuk mendengarkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta. Berceritalah dengan sejujur-jujurnya, sampaikan keluh kesah dengan tim dari kabupatenk dengan harapan bisa membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk kita bersama,” terangnya.

Menurut Sudiyanto, di saat seperti ini, peran pemerintah bagi masyarakat sangat  dibutuhkan. Karena bagaimanapun, kata dia, semua yang hadir di ruang pertemuan tersebut adalah Warga Negara Indonesia, selayaknyalah pemerintah melindungi, mengayomi, semua warga masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah hadir untuk mewujudkan suasana yang tentram di tengah-tengah masyarakat.

“Dengan adanya permasalahan ini, kami dari pemerintah tentu tidak akan jauh dari regulasi, aturan-aturan yang ada, tidak ada niatan untuk merekayasa segala sesuatunya,” ucapnya.

Pihaknya, imbuh Sudiyanto, ingin suasana kehidupan di tengah masyarakat tetap tenteram, tenang, aman, bisa duduk berdampingan, saling tegur dan sapa. Jangan jadikan hal-hal kecil sampai menjadi besar. Untuk itu, ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpecah belah.

“Kita ini hidup dengan berbeda-beda suku, agama, ras golongan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi dengan perbedaan tersebut bukan menjadikan kita untuk terpecah belah, tercerai-berai, itu bukanlah harapan kita. Tetapi keinginan kita ialah bisa duduk bersama, hidup tenteram, aman, damai, serta bijak dalam mengambil keputusan, bijak mendengarkan informasi,” pesan Sudiyanto.

Sementara itu, Komandan Kodim 1205 Sintang, Letkol Inf. Eko Bintara Saktiawan, meminta kepada masyarakat Desa Balai Harapan untuk menahan diri.

“Saya informasikan bahwa terkait persoalan ini, harus ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat. Saya berharap sembari menunggu keputusan, kita sama-sama menahan diri, karena yang namanya konflik itu tidak ada yang enak,” terangnya.

“Jadi, saya minta kita sebagai masyarakat, tahan diri dulu. Saya ingin kita baik-baik saja, hidup rukun, damai, dan tenang,” tandas Eko. 

Segera Ambil Kebijakan

Supartono selaku Tokoh Agama Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak meminta kepada Pemerintah Daerah segera mengambil kebijakan terkait dinamika yang terjadi Di Desa Balai Harapan.

“Saya selaku masyarakat muslim Desa Balai Harapan, berharap kepada pemerintah yang berwenang agar segera mengambil kebijakan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila aktivitas tersebut diizinkan oleh pemerintah, maka apa yang kami lakukan dan apa sanksi yang diterima,” ungkapnya.

Sementara bila aktivitas tersebut dilarang oleh pemerintah, maka apa yang dilakukan pihaknya agar tidak bergantung dari masalah.

“Dengan harapan setelah ini, diharapkan ada surat keputusan yang dilayangkan ke Desa Balai Harapan terkait informasi dan solusi tentang keberadaan aktivitas mereka (Jemaah Ahmadiyah Indonesia, red) di desa kami ini,” tutupnya. (hms/lha)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda