JEPANG di bawah pemerintahan perdana menteri (PM) yang baru, Fumio Kishida (64) diprediksi bakal fokus membangun kekuatan milter sekaligus menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih keras dibandingkan pendahulunya, Yoshihide Suga.

Kishida pernah berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang pada 2014, kemudian bertemu Gubernur Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta.   

Belum lama ini, Kishida sempat menekankan tentang perlunya kemampuan untuk terlebih dahulu menyerang pangkalan rudal musuh guna mencegah serangan yang akan segera terjadi.

Usai dilantik oleh Parlemen Jepang sesuai jadwal pada 4 Oktober 2021, mantan Menteri Luar Negeri Jepang ini dipastikan segera menjalankan target utama kebijakan luar negeri: bersatu dengan AS dan sekutunya untuk membendung manuver militer China di Laut China sebagai zona bebas bernavigasi, yang juga mulai mondar-mandir mengancam Jepang di sekitar perairannya.'

Dalam catatan Suara Pemred, Kishida dalam kapasitasnya sebagai Mnelu Jepang pada pekan lalu mengajak AS dan negara-negara sekutu untuk bersatu melawan China.

Kekuatiran Kishida ini kian bertambah. Ini  karena China diprediksi menargetkan Jepang sebagai sasaran utama, akibat dendam masa lalu China ketika pasukan Jepang membantai ratusan ribu orang Tiongkok yang juga diwarnai perkosaan massal selama Perang Dunia II, semisal peristiwa Perkosaan Nanking,  atau juga disebut Pembantaian Nanking.

Dilansir dari stasiun televisi dan radio Pemerintah Jerman Deutsche Welle  (DW), Rabu, 29 September 2021, Kishida ingin  melanjutkan kebijakan reformasi ekonomi Abenomics, yang diprakarsai oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe .Fokusnya, suatu kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif.

Kishida ingin menyusun paket stimulus besar-besaran senilai sekitar 30 triliun yen atau setara 269 miliar dolar AS pada akhir 2021 untuk membantu bisnis Jepang yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selama  kampanye untuk menjadi Presiden Partai Demokrat Liberal (LDP), partai penguasa di Jepang (yang dimenangkannya pada Rabu, 29 September 2021), Kishida menjanjikan pergeseran dari neoliberalisme dalam dua dekade terakhir,  dan mengumumkan 'kapitalisme Jepang baru'.  

"Hanya pertumbuhan, deregulasi, dan reformasi struktural yang tidak membawa kebahagiaan sejati," kata Kishida.

Sebagai kepala pemerintahan, Kishida menyatakan segera menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, mengubah undang-undang pajak sedemikian rupa,  sehingga jika perusahaan membayar upah yang lebih tinggi, maka mereka juga akan menerima manfaat pajak.

Kishida menyatakan keinginannya untuk melindungi usaha kecil dan menengah dari kekuatan pasar dan dominasi perusahaan multinasional besar. "Perusahaan dengan banyak pemasok harus memperhatikan hal ini," kata Junichi Makino, kepala ekonom perusahaan pialang SMBC Nikko.

Gagasan lain dari Kishida juga menyerukan kebijakan fiskal ekspansif yang kuat. Termasuk dana abadi universitas sebesar 10 triliun yen untuk penelitian dan pengembangan teknologi, dan konsep masa depannya tentang 'konsep negara kota taman digital', yang berupaya meningkatkan daerah pedesaan melalui penggunaan teknologi canggih.

Dalam upaya memenuhi janji lingkungan dan memastikan netralitas iklim pada  2050, Kishida menyerukan 'penilaian realistis untuk memulai kembali dan membangun reaktor nuklir baru'.

Kishida  menjabat Menlu Jepang pada 2013 dan 2017, sekaligus untuk sementara menjabat sebagai menteri pertahanan.

Faksi yang dipimpinnya dianggap sebagai 'sayap dovish--nya LDP, alias kelompok yang lebih damai,  karena mengadvokasi konstitusi pasifis negara, dan menentang persenjataan nuklir Jepang. Kishida sendiri berasal dari Hiroshima, yang  beberapa anggota keluarganya meninggal ketika bom atom dijatuhkan AS di kota itu pada 1945.

Dalam salah satu bukunya, Kishida menganjurkan dunia tanpa senjata nuklir. Tetapi, kini Kishida telah berubah. 

Kebijakan luar negeri China yang tegas, dalam kata-kata Kishida sendiri, telah memicu 'alarm' yang kuat, mendorong Tokyo untuk bersekutu dengan negara-negara yang berpikiran sama seperti AS, Australia, dan India untuk melawan pengaruh politik, militer, dan ekonomi Beijing yang berkembang.

Namun, fokus Kishida tidak hanya pada kemampuan militer Jepang -meskipun Kishida sendiri ingin memperluas pertahanan rudal negara itu - melainkan , juga pada keamanan ekonomi, dengan penekanan pada pengamanan rantai pasokan untuk komponen-komponen penting yang strategis,  seperti semikonduktor.

Sementara dilansir dari The Asahi Shibun, Kamis,  30 September 2021,  Kishida dipastikan akan menunjuk dan menempatkan Akira Amari, Sekretaris Jenderal LDP, guna  memilih Sanae Takaichi untuk memimpin Dewan Riset Kebijakan LDP  dan menunjuk Hirokazu Matsuno sebagai Kepala Sekretaris Kabinet, menurut sumber.

Disebutkan pula, Taro Kono, menteri negara yang bertanggung jawab atas reformasi administrasi, akan ditunjuk sebagai Ketua Pusat Hubungan Masyarakat LDP, sementara anggota Majelis Rendah Tatsuo Fukuda akan memimpin Komite Urusan Umum LDP.

Masih pada Kamis ini atau sehari setelah memenangkan Pemilihan Presiden LDP dan diyakinkan akan segera menjadi perdana menteri, Kishida pun menghabiskan sebagian besar harinya pada Kamis,  untuk mencoba memutuskan susunan eksekutif LDP dan jabatan di kabinetnya. "Inilah hari yang sibuk," kata Kishida kepada wartawan pada pukul 10:30 pagi tadi waktu setempat.

Sumber menyatakan, Amari sebagai Ketua Komisi Riset LDP tentang Sistem Perpajakan, bakal diberi posisi kedua dalam kepemimpinan di partai tersebut.

Amari adalah anggota senior dari faksi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Taro Aso, dan memainkan peran penting di belakang layar dalam mengamankan kemenangan pemilihan untuk Kishida.

Menang di Putaran II 

Kishida yang juga mantan Kepala Kebijakan LDP memperoleh suara terbanyak di putaran pertama pemungutan suara,  tetapi tidak cukup untuk mayoritas.

Hal ini memaksa putaran kedua melawan Taro Kono (58), menteri negara bagian yang bertanggung jawab atas reformasi administrasi. 

Dua kandidat pesaing lainnya adalah Sanae Takaichi, mantan menteri dalam negeri, dan Seiko Noda, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal LDP.

Ini adalah pemilihan Presiden LDP pertama dengan lebih dari satu kandidat perempuan.

Kishida akan secara resmi dipilih sebagai perdana menteri dalam sesi Diet (Parlemen Jepang) luar biasa pada 4 Oktober 2021.

Kemudian, Kishida  harus memimpin LDP dalam pemilihan Majelis Rendah yang wajib diadakan pada musim gugur ini. 

Kishida jelas memikirkan hal itu,   ketika  berbicara dengan sesama anggota parlemen LDP setelah kemenangannya diumumkan. “Kami harus menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa ‘LDP telah dilahirkan kembali,'” kata Kishida.  

“Mari kita semua bekerja sama sebagai satu tim untuk memenangkan pemilihan Majelis Rendah dan pemilihan Majelis Tinggi (yang harus diadakan pada musim panas 2022)," imbaunya.

Kishida memenangkan  256 suara disusul Kono (255), Takaichi (188), dan Nosda (63).

Suara berjumlah sama juga diperolehnya di putaran pertama antara anggota parlemen LDP dan para pemilih dan pendukung melalui 47 cabang prefektur.

Dalam putaran kedua, anggota parlemen menyumbang sekitar 90 persen dari surat suara, dan mereka berkumpul di belakang Kishida untuk mendorongnya lebih jauh di depan Kono sehingga Kishida menduduki jabatan Presiden LDP. 

Selama masa kampanye Presiden LDP, Kishida mendukung kebijakan ekonomi yang lebih neo-liberalis. Kishida juga menyerukan pembentukan 'badan manajemen krisis kesehatan' untuk menangani pandemi virus corona baru.

Untuk mereformasi LDP, Kishida mengusulkan batasan masa jabatan untuk eksekutif partai. Kishida mewakili distrik Nomor 1 di Prefektur Hiroshima dan telah terpilih sembilan kali ke Majelis Rendah.

Pada 2012, Kishida menjadi ketua faksi LDP yang telah menghasilkan PM seperti Hayato Ikeda pada dekade 1960-an, Masayoshi Ohira pada dekade 1970-an, dan Kiichi Miyazawa pada dekade 1990-an.

Di bawah PM Shinzo Abe, Kishida menjabat sebagai kepala kebijakan LDP dan menteri luar negeri.

Pemilihan presiden LDP diadakan setelah Perdana Menteri Yoshihide Suga mengumumkan bahwa tidak akan mencari masa jabatan kedua sebagai pemimpin partai.

Perlombaan empat arah sangat tidak biasa karena tidak ada faksi utama, kecuali faksi Kishida, yang keluar untuk mendukung satu kandidat.

Hal ini sempat membuat sulit untuk memprediksi terkait bagaimana anggota parlemen LDP akan memilih di putaran pertama.

Dalam pemilihan Presiden LDP 2020,  semua faksi besar dengan cepat mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Suga, jadi hasilnya pada dasarnya sudah ditentukan,  bahkan sebelum kampanye resmi dimulai.

Kishida juga mencalonkan diri dalam pemilihan presiden LDP tahun lalu dan berada di urutan kedua setelah Suga.

Sementara menurut  Nikei Asia, Rabu lalu,  Kishida dengan mudah mengalahkan saingan utamanya Taro Kono, Menteri Vaksin Jepang yang blak-blakan yang menyebut dirinya sebagai reformis.  
Kishida juga mengungguli Sanae Takaichi, seorang konservatif garis keras yang didukung oleh mantan PM Shinzo Abe, dan juga Seiko Noda, seorang anggota parlemen kiri-tengah yang progresif dalam kebijakan sosial.

Lahir dari keluarga politik di Hiroshima, ayah dan kakek Kishida adalah anggota parlemen majelis rendah. Kishida juga memiliki hubungan keluarga dengan mantan PM  Kiichi Miyazawa, dan Kishida juga sempat mengepalai Kochikai, salah satu faksi tertua LDP. 

"Dia adalah politisi moderat dan berpengalaman, yang tidak memiliki rekam jejak kegagalan besar," kata Masato Kamikubo, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ritsumeikan di Kyoto. "Tapi,  tidak ada rekam jejak keberhasilan besarnya  dalam pembuatan kebijakan."

Pada kebijakan ekonomi, Kishida telah melontarkan gagasan untuk menjauh dari neoliberalisme -- yang merupakan inti ideologi LDP sejak tahun 2000-an -- dan lebih fokus pada pengurangan disparitas pendapatan. 

Masamichi Adachi, ekonom di UBS Securities di Tokyo, Ibu Kota Jepang, menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Kishida umumnya akan mempertahankan status quo.

Mengenai kebijakan luar negerinya, Kishida kemungkinan akan melanjutkan strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dari Abe, dan telah menyatakan 'kewaspadaan yang mendalam atas perilaku agresif China di bidang diplomatik dan ekonomi.

"Komunitas internasional berubah secara dramatis dengan sistem negara otoriter mendapatkan lebih banyak kekuatan. Saya memiliki rasa krisis yang kuat terhadap ini," kata Kishida kepada Nikkei. 

Sebagai menteri luar negeri, Kishida berperan dalam mewujudkan kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Hiroshima pada 2016, suatu perjalanan pertama ke lokasi bom atom oleh seorang Presiden AS yang sedang menjabat.  

Partai Tertua  di Jepang

Partai Demokrat Liberal atau Jiyu Minshuto dalam bahasa Jepang atau  disingkat LDP atau Jiminto, berdiri pada   1955,  suatu periode yang disebut Sistem 1955, yang terus menang antara periode 1993- 1994, dan lagi pada 2009- 2012.  

Dalam pemilihan umum  2012, LDP memegang kendali atas pemerintahan. LDP merebut 285 kursi di majelis rendah,  dan 113 kursi di majelis tinggi.

Setelah berkoalisi dengan Komeito, LDP berhasil meraih status supermayoritas,  atau memiliki dua per tiga suara di kedua majelis tersebut.  

Selain PM  Shinzo Abe, banyak anggota serta mantan menteri LDP juga menjadi bagian dari Nippon Kaigi, sebuah organisasi ultranasionalis dan pendukung sistem monarki.

LDP dibentuk pada 1955 sebagai hasil merger antara dua partai politik di Jepang, Partai Liberal (1945–1955) pimpinan  Shigeru Yoshida, dan Partai Demokrat Jepang  atau Nihon Minshuto (1954–1955) pimpinan Ichiro Hatoyama, 

Masing-masing dari kedua partai ini merupakan aktivitas berporos di sayap kanan, sebagai terdepan untuk menghadapi partai yang populer saat itu, Partai Sosialis Jepang (Nipponshakait), yang sekarang menjadi Partai Demokrat Sosial (Shakaiminshutoo).  

Perdana menteri adalah kepala pemerintahan  yang ditunjuk oleh Kaisar Jepang setelah ditunjuk oleh Diet di antara anggotanya,  dan harus mendapatkan kepercayaan dari DPR untuk memegang jabatan.

Perdana Menteri adalah kepala kabinet, dan mengangkat serta memperhentikan menteri negara (terjemahan harfiah dari nama Jepang untuk kantor adalah Menteri Administrasi Umum untuk Kabinet).

Jabatan itu diberlakukan  pada  1885, empat tahun sebelum diberlakukannya Konstitusi Meiji. Bentuk sekarang mengadopsi dari konstitusi saat ini pada 1947.

Tentang Pemerintahan dalam Monarki Jepang

Pemerintahan di Jepang (Nihonkoku-seifu atau Nipponkoku-seifu) adalah sebuah monarki konstitusional, yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang kaisar yang masih dibatasi, dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi.  

Seperti di negara-negara lainnya,  pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak 1947.

Ini merupakan kesatuan negara, yang memuat 47 pembagian administratif, dengan kaisar sebagai kepala negara, Peran kaisar hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait dengan pemerintahan.

Kabinet bersama dengan menteri negara dan PM adalah sebagai pengarah sekaligus mengendalikan pemerintahan. Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang eksekutif, dan dibentuk oleh PM.

Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem dua kamar, yang terdiri dari dua majelis: Majelis Tinggi, dan Majelis Rendah, anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. 

Sedangkan Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang yudisial,  terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif.

Sebelum adanya Restorasi Meiji, Jepang dipimpin oleh shogun.

Shogun  sebagai gubernur militer memerintah negara atas nama Kaisar Jepang, yang diangkat secara turun-temurun.

Shogun memiliki pangkat setara dengan generalissimo.  

Kaisar Jepang  sendiri adalah pemimpin dari keluarga sekaligus kepala negara resmi, yang ditetapkan oleh lembaga konstitusi sebagai lambang negara dan kesatuan bangsa".  

Namun, kaisar  hanya seorang pemimpin lembaga eksekutif, dan  hanya memiliki kuasa atas kepentingan tertentu saja.  

Kaisar tidak memiliki hak yang berwenang  terkait pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam pasal 4 bagian Konstitusi Jepang.***

Sumber: The Asahi Shimbun, Wikipedia, Nikei Asia