Bengkayang post authorel giants 23 Januari 2020 176

DPRD Panggil Pengurus KPN-BS

Photo of DPRD Panggil Pengurus KPN-BS FOTO BERSAMA – Anggota Komisi I dan II DPRD Bengkayang foto bersama pengurus KPN-BS usai rapat dengar pendapat membahas polemik pengelolaan keuangan koperasi, Rabu (22/1). ist

BENGKAYANG, SP – Anggota Komisi I dan II DPRD Bengkayang memanggil pengurus Koperasi Pegawai Negeri Bengkayang Sejahtera (KPN-BS) dalam rapat dengar pendapat, Rabu (22/1). Rapat digelar membahas dugaan pengelolaan koperasi yang diduga bermasalah. Pertemuan dihadiri ketua, sekretaris, bendahara, manager serta staf koperasi KPN-BS.

Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus mengatakan dari hasil pertemuan, pengelola KPN-BS memaparkan hal yang ditanyakan oleh kalangan dewan.  

"Apa yang menjadi pertanyaan publik sudah kami sampaikan ke pihak KPN. Mereka sudah memberikan klarifikasi,” kata Esidorus.

Dalam rapat, kalangan dewan juga menyampaikan koreksi kepada pengelola KPN-BS. Koreksi dan masukan yang disampaikan menurut Esidorus diterima oleh pengelola dan mereka siap melakukan perbaikan yang diperlukan.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Bengkayang, Nikolas menyebutkan pemanggilan pengelola KPN-BS tidak hanya membahas polemik yang sedang dibahas masyakat Bengkayang, tapi juga untuk memberikan masukan.  

"DPRD memberi masukan ke KPN -BS dan meminta data serta merekomendasikan untuk segera dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling lama Maret nanti," ujar Nikolas.

Terkait data yang diminta, pihak KPN-BS juga telah menyanggupi dan akan segera disampaikan ke kalangan dewan. “Setelah itu kami akan melakukan rapat tindak lanjut jika ditemukan hal atau permasalahan lainnya," imbuh Nikolas.

Suara Pemred telah berupaya melakukan klarifikasi kepada pengurus KPN-BS mengenai dugaan pengelolaan bermasalah yang ditujukan. Namun, Bendahara KPN-BS, Kurniawati enggan memberikan penjelasan, saat dihubungi melalui aplikasi pesan Whatsapp.

"Maaf bukan radah saya buat menjawabnya. Buat surat resmi saja kepada pengurus KPN, buat klarifikasi beritanya," ucapnya.

Rapat dengar pendapat yang dilakukan kalangan DPRD Bengkayang dengan pengurus KPN-BS mendapat sindiran dari praktisi media di Bengkayang, Mujidi. 

"DPRD jangan ‘main mata’ dengan persoalan KPN. DPRD harus membuka ke masyarakat apa permasalahan sebenarnya. Kalau benar ada yang tidak wajar, harus berani ambil sikap," pintanya.

Sindiran Mujidi punya alasan. Pasalnya, rapat dengar pendapat yang dilakukan kalangan dewan ternyata tidak melibatkan media massa di Bengkayang. Padahal diakuinya, media juga mendorong agar kalangan DPRD memanggil KPN.

"Langkah DPRD memanggil KPN tanpa melibatkan media, saya nilai aneh. Selama ini media berperan besar agar KPN berbenah dan media juga yang mendorong DPRD untuk memanggil KPN," sesalnya. (nar/jee)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda