Sekadau post authorElgiants Elgiants 19 Desember 2019 122

Pemkab Sekadau Jawab PU Fraksi DPRD terhadap Tiga Raperda

Photo of Pemkab Sekadau Jawab PU Fraksi DPRD  terhadap Tiga Raperda PENYERAHAN - Sekda Sekadau H. Zakaria saat menyerahkan jawaban 3 Raperda atas PU DPRD Sekadau. SUARA PEMRED/AKHMAL

SEKADAU, SP - Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Sekadau tentang tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Ketiga Raperda dimaksud yakni Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), Raperda Pembinaan Keolahragaan Daerah, serta Raperda perubahan  kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Jawaban eksekutif disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sekadau, Selasa (17/12) siang. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sekadau, Handi, didampingi Ketua DPRD Sekadau Radius Efendy dan Wakil Ketua II, Zainal.

Sementara dari pihak eksekutif hadir Sekda Kabupaten Sekadau, Zakaria Umar mewakili bupati beserta sejumlah pimpinan SKPD.

Jawaban eksekutif sebelumnya dibacakan oleh Sekda Kabupaten Sekdau, Zakaria Umar. Namun karena Zakaria mengalami sedikit gangguan pada kesehatannya, maka pembacaan dilimpahkan kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Kabupaten Sekadau, Rasihan saat membacakan jawaban eksekutif mengatakan pihak eksekutif mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sekadau sehari sebelumnya.

Dalam jawaban eksekutif itu pula, disampaikan beberapa hal yang menjadi catatan eksekutif.

"Terkait Raperda pembinaan keolahragaan daerah, sarana prasarana penunjang diatur dalam rencana strategis dan rencana kerja dinas teknis. Kebutuhan anggaran tertuang dalam APBD," ujar Rasihan.

Tentang Raperda KLA, sarana prasarana penunjang dinilai tidak cukup hanua sebatas fisik saja.

"KLA dapat terwujud optimal apabila didukung berbagai aspek, seperti pembentukan gugus tugas yang juga sudah diatur dalam Raperda," tutur Rasihan.

Sementara mengenai Raperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011, Perda tersebut dianggap sudah tidak relevan sehingga perlu direvisi.

"Misalnya tarif IMB Perda dalam lama yang tidak relevan lagi dan perlu diperbarui," kata Rasihan.

Pimpinan pariurna, Handi menyatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat pansus yang akan dihelat ?pada 30 Desember 2019? mendatang. (akh)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda