SUKADANA, SP - Memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, lancar, dan mengantisipasi potensi kelangkaan di tingkat masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembahasan Pendistribusian BBM Bersubsidi di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Rabu (18/11).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Erwin Sudrajat memimpin rakor yang dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, SBM III PT Pertamina Ketapang, perwakilan instansi vertikal, aparat penegak hukum dan sejumlah nelayan.
Beberapa langkah strategis yang menjadi fokus evaluasi dan tindak lanjut dalam pertemuan ini meliputi validasi data penerima manfaat; penyelarasan data rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi sektor usaha mikro, nelayan, dan petani melalui dinas teknis terkait. Selain itu, pengawasan distribusi di titik penyalur; peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak penyalur (SPBU/APMS), dan aparat keamanan untuk memantau jam operasional serta ketertiban pengisian.
Kemudian, antisipasi lonjakan kebutuhan; pemetaan wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi guna mencegah terjadinya kekosongan stok, terutama pada hari-hari besar atau kondisi cuaca ekstrem yang memengaruhi jalur distribusi.
Dalam arahannya, Sekda Erwin Sudrajat menegaskan bahwa ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah dan aktivitas masyarakat sehari-hari, khususnya bagi sektor transportasi, pertanian, dan perikanan.
"Kita perlu memastikan bahwa kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Kayong Utara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sinergi pengawasan di lapangan harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan maupun antrean panjang yang meresahkan warga," ujarnya.
Sekda Erwin Sudrajat juga menyoroti bahwa alokasi kuota BBM jenis solar untuk sektor nelayan, sektor darat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kesehatan, serta pertanian belum dirinci secara spesifik sehingga permasalahan utama yang paling mengemuka adalah terkait distribusi solar dari PT Pertamina bagi para nelayan. Ia mengusulkan agar ke depannya kuota solar untuk nelayan dapat ditetapkan secara rinci di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Mungkin ke depan kuota yang ada di SPBU untuk para nelayan tersebut bisa langsung disebutkan saja jumlahnya, sehingga kita bisa pastikan bahwa ini tidak lari ke luar," ucapnya.
Lebih lanjut terkait dengan hal ini, Sekda Erwin Sudrajat juga mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan serta para pemilik kapal untuk proaktif mengurus surat ukur kapal. Langkah ini dinilai penting agar seluruh persyaratan administrasi nelayan dapat terpenuhi saat mengajukan rekomendasi BBM bersubsidi.
Melalui rapat tindak lanjut ini, Pemkab Kayong Utara berkomitmen untuk segera merumuskan langkah teknis, dan rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan secara terpadu di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.(r/ble)