PONTIANAK, SP – Universitas PGRI (UPGRI) Pontianak mulai mematangkan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 2027. Melalui Focus Group Discussion (FGD), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPGRI Pontianak merumuskan penguatan fokus riset pada isu multikulturalisme dan studi kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.
Dua fokus tersebut menjadi rekomendasi utama dalam penyusunan peta jalan riset dan pengabdian masyarakat. Langkah ini diarahkan agar penelitian yang dilakukan sivitas akademika tidak hanya berkembang di lingkungan kampus, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor UPGRI Pontianak, Muhammad Firdaus, dan dihadiri jajaran pimpinan internal kampus, mulai dari Wakil Rektor I, Kepala LPPM, Kepala LPM, Kepala LP3, para Wakil Dekan Bidang Akademik, hingga tim persiapan pembentukan pusat kajian.
Untuk memperkuat relevansi hasil penelitian, LPPM turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal sebagai mitra perumus. Mereka berasal dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Kalimantan Barat, Dayakologi, Balai Bahasa Kalimantan Barat, serta Satgaswil Kalbar Densus 88 AT Polri.
Kepala BPK Kalimantan Barat, Juliadi, menyatakan dukungannya terhadap langkah UPGRI Pontianak yang mengarahkan penelitian pada penggalian, penjagaan, dan pewarisan nilai-nilai budaya daerah.
Menurutnya, penelitian perguruan tinggi memiliki ruang untuk berkontribusi dalam memperkuat pelestarian kebudayaan lokal agar tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pandangan serupa disampaikan narasumber dari Dayakologi, Erni Liana. Ia mendorong agar jangkauan penelitian akademisi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pelosok.
Penelitian tersebut diharapkan mampu menggambarkan keterkaitan antara kebudayaan dan pendidikan masyarakat lokal, sehingga menghasilkan kajian yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di lapangan.
Dari aspek bahasa dan publikasi ilmiah, Widyabasa Ahli Muda Balai Bahasa Kalimantan Barat, Hariyanto dan Prima Duantika, menekankan pentingnya penggunaan tata bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah.
Hal tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari penulisan gelar akademik hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Balai Bahasa juga mendorong penguatan riset kebudayaan yang berfokus pada pelestarian tradisi lisan dan bahasa lokal di Kalbar.
Sementara itu, perwakilan Satgaswil Kalbar Densus 88 AT Polri menegaskan dukungan terhadap program penelitian dan pengabdian masyarakat UPGRI Pontianak. Mereka mendorong agar penelitian memperhatikan realitas masyarakat Kalbar yang multikultural, terutama dalam upaya pembinaan generasi muda, anak, dan remaja.
Kemitraan yang telah terjalin antara Satgaswil Kalbar Densus 88 AT Polri dan UPGRI Pontianak selama ini dilakukan melalui forum diskusi maupun kegiatan pengabdian masyarakat.
Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dini, khususnya membentengi anak, remaja, dan mahasiswa dari penyalahgunaan media sosial yang berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam gerakan radikalisme.
Kepala LPPM UPGRI Pontianak, Basuki Wibowo, mengapresiasi berbagai masukan dan sumbangsih pemikiran dari para mitra eksternal dalam penyusunan arah penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut.
Menurutnya, pandangan dari BPK Kalbar, Balai Bahasa Kalbar, Dayakologi, serta Satgaswil Densus 88 AT Polri menjadi masukan penting bagi pengembangan ekosistem akademik di lingkungan UPGRI Pontianak.
Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi landasan dalam memperkuat pusat kajian yang ada di kampus, khususnya pada klaster penelitian multikulturalisme dan studi kawasan perbatasan.
Basuki menilai, kemitraan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Melalui penyusunan peta jalan riset dan pengabdian masyarakat 2027, UPGRI Pontianak berkomitmen memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pelestarian budaya, pengembangan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(din)