JAKARTA, SP - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) berharap Pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di utara Sumatera sebagai bencana nasional.

Selain merespon permintaan daerah, penetapan status itu penting bagi penganganan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), agar lebih cepat dan terstruktur.

"Hanura menegaskan, Pemerintah segera tetapkan status bencana nasional," kata OSO di sela Konferensi Pers Rakernas dan Bimtek Hanura di Jakarta, Selasa (2/11/2025).

OSO juga memaklumi banyak kepala daerah di tiga provinsi terdampak yang kewalahan menghadapi penanganan pascabencana. Diketahui, sejumlah kepala daerah terdampak mengirim surat kepada Gubernur dan Mendagri, menyatakan kewalahan usai wilayahnya porak poranda.

"Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," imbau OSO.

Hanura pun berharap, seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. Untuk itu, Pemerintah diminta segera membuka jalur yang tak bisa dilalui untuk memperlancar distribusi bantuan.

"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," ujarnya.

"Ini harus dibuka segera. Jangan sampai, korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi akibat keterlambatan bantuan," pesannya.

Ditambahkan OSO, Partai Hanura bersama seluruh kader, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang), dan sejumlah pihak menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp1.8 miliar.

"Ini bukan soal angka, Hanura ingin ikut meringankan korban. Hanura sudah menunjuk koordinator untuk melaksanakan tugas tanggap bencana dan pergi ke Sumatera," ujarnya.

OSO pun mengajak kader Hanura di seluruh daerah hingga ke ranting, mendoakan para korban bencana, serta menggalang bantuan.

"Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa atas bencana yang sampai detik ini menelan korban jiwa 646 orang dari tiga provinsi. Semoga almarhum di tempatkan di sisi Tuhan. Semoga semua dapat kesabaran lahir batin," doa OSO.

Pemerintah pusat memang belum menetapkan banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjelang akhir November lalu telah menimbulkan dampak luar biasa, seperti ratusan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat.

Sejumlah pihak meminta pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera.

Koalisi Sipil Desak Prabowo Tetapkan Bencana Sumatera Darurat Nasional

Koalisi masyarakat sipil Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional terhadap kejadian ini, terutama mengingat pemerintah daerah sudah tak mampu lagi menangani bencana itu.

"Kami mendesak Presiden RI segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana besar yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh pada Ahad, 30 November 2025 seperti dilansir dari Antara.

Selain MaTA, koalisi masyarakat sipil peduli bencana ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, dan International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS).

Menurut Alfian, hingga saat ini ribuah warga masih terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, dan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, serta jalan nasional, baik yang menghubungkan antar-provinsi maupun antar-kabupaten/kota mengalami kerusakan berat.

"Di sejumlah wilayah, akses transportasi terputus total sehingga bantuan logistik tidak dapat disalurkan," kata dia.

Selain itu, situasi diperburuk dengan kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi kelaparan, serta padamnya pasokan listrik dan lumpuhnya jaringan komunikasi, sehingga membuat penanganan darurat semakin terhambat.

Menurut Alfian, situasi itu menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah, sudah tidak memadai lagi untuk menangani bencana yang sudah meluas.

Apalagi dengan kondisi fiskal yang sangat rendah termasuk kondisi keuangan di pemerintah provinsi, khususnya Aceh. Hal ini membuat penanganan bencana secara berkelanjutan tidak memungkinkan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Baktiar Najamudin mengungkap dirinya mendapat aspirasi dari pemerintah daerah hingga para senator DPD dari tiga provinsi terdampak bencana.

Usulan itu agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang terjadi secara luas di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sultan menilai bencana Sumatera sudah memenuhi kategori bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 30 November 2025.

Sultan menegaskan dampak bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi itu membutuhkan penanganan yang lebih intensif dari pusat.

"Hampir semua akses darat ke lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya bantuan kemanusiaan sulit distribusikan," tutur dia.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah daerah setempat pun mengalami kesulitan untuk menangani bencana ini sendirian.

"Sangat sulit mengharapkan keuangan pemerintah daerah untuk menangani bencana dengan skala masif seperti ini. Kami dapat merasakan bahwa para kepala daerah pasti mengalami kebuntuan anggaran pasca kebijakan efisiensi APBD," ungkapnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan banjir di wilayah Aceh dan Sumatera mulai berangsur surut. Saat ini pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan ialah penyaluran akses bantuan di wilayah-wilayah terdampak.

"Mayoritas sudah surut karena empat hari ini cuaca cerah. Hanya infrastruktur yang putus (jalan/jembatan)," kata Kepala BNPB Suharyanto saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

Suharyanto juga buka suara terkait gelondongan kayu yang masuk ke rumah warga usai banjir terjadi. Dia menyebut kejadian itu berada di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel).

Menurut Suharyanto, alat berat telah diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi kayu-kayu besar tersebut. Mesin-mesin dari BNPB dan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum juga telah dikerahkan ke lokasi.

"Kayu gelondongan besar-besar itu di Tapsel. Saya sudah masuk ke sana, alat berat local sudah bekerja. Kami minta Kemen PU dan sedang inside (masuk ke lokasi) termasuk kami bantu mesin senso, pompa alkon," katanya.

BNPB secara berkala memperbarui data korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Per Selasa (2/12/2025) sore, jumlah korban meninggal menjadi 634 orang.

Data tersebut diperbarui di-update melalui situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan jumlah korban yang ditampilkan merupakan data terbaru. "Data yang tampil data ter-update," ujar Abdul Muhari kepada wartawan.

Adapun rincian korban jiwa di Aceh sebanyak 156 orang, korban hilang 181 dan korban luka 1.800 orang. Kemudian, korban meninggal di Sumbar sebanyak 165 orang, korban hilang 114 jiwa, dan 112 orang terluka. Sementara di Sumut, jumlah korban meninggal 283 orang, 169 orang hilang, dan 613 terluka.

Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak beras, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Kemudian, 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak. (ril/det/pas)