JAKARTA, SP - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO), mendukung penerapan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan investasi publik.
Menurutnya, obligasi daerah bisa menjadi instrumen yang dapat memperluas sumber pendanaan daerah sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Dukungan itu disampaikan OSO saat wawancara cegat (doorstop) dengan awak media usai menerima penghargaan detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).
OSO menilai inisiatif yang mengarah pada penguatan daerah merupakan langkah positif yang sejalan dengan pengalaman dan gagasan yang pernah ia rintis saat menjabat sebagai utusan daerah.
"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin, saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR), untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan," katanya.
Dia pun berharap pemerintah memberikan kesempatan luas bagi daerah mengembangkan berbagai sumber pendanaan alternatif.
Lebih lanjut, OSO menekankan, keberagaman instrumen pembiayaan dapat membuka peluang lebih besar bagi daerah mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dia meyakini kesejahteraan daerah menjadi fondasi penting bagi kemakmuran Indonesia.
"Jadi makanya saya harapkan, semuanya harus berpihak kepada daerah. Harus mendorong ekonomi daerah. Harus memberikan kesempatan kepada daerah. Harus berikan dana-dana yang harus dimiliki daerah. Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," tegasnya.
Dukungan OSO tersebut sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang digagas Fraksi Partai Golkar MPR.
Fraksi Golkar MPR sebelumnya menggelar Sarasehan Nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik RUU tersebut pada 18-19 November 2026.
Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan, gagasan obligasi daerah telah dibahas sejak 2000. Saat itu, seminar mengenai obligasi daerah diselenggarakan ketika OSO memimpin anggota MPR utusan daerah.
"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta (OSO). Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Mekeng, Rabu (18/11/2026).
Diakui Mekeng, sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah banyak peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai instrumen pembiayaan daerah. Namun, ketiadaan payung hukum menjadi salah satu faktor yang membuat investor belum memiliki keyakinan untuk menanamkan modal melalui obligasi daerah.
Ia menilai, jika obligasi daerah memiliki landasan hukum yang jelas, berpotensi menarik investasi hingga Rp1.000 triliun. Dana tersebut bisa menjadi tambahan modal untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Mekeng berharap, naskah akademik yang disiapkan Fraksi Golkar MPR dapat mendorong pembahasan RUU Obligasi Daerah di DPR. Dia menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan pada 2027.
Raih Penghargaan
OSO meraih penghargaan detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia mengaku tidak menyangka mendapat penghargaan itu, sekaligus mengapresiasi perhatian media massa terhadap perkembangan daerah.
"Saya tidak menyangka, hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO usai menerima penghargaan.
Sebagai informasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu, menerima penghargaan karena kiprahnya dalam memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional.
OSO juga dinilai aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), agar lebih berpihak pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.
Berpengalaman sebagai Wakil Ketua MPR RI, OSO juga berperan menjembatani aspirasi pemerintah daerah dengan kebijakan pusat serta menjaga komunikasi antar elemen bangsa di tengah dinamika politik nasional.
Hingga kini, ia konsisten memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah dengan menjadikan keberpihakan kepada daerah sebagai prinsip utama perjuangannya.
Pada acara malam penganugerahan bergengsi tersebut turut dihadiri oleh deretan tokoh penting nasional, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga jajaran menteri kabinet.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya pengusaha sukses sekaligus pimpinan CT Corp Chairul Tanjung, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, serta Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat.
Selain itu, tampak hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Dr. Nasaruddin Umar, beserta sejumlah menteri lainnya.
Untuk diketahui, detikcom Awards kembali digelar tahun ini. Penghargaan bergengsi ini yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang.
Melalui Awards, detikcom menghargai pencapaian yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, dan perubahan positif yang telah dilakukan.
Kali ini, detikcom Awards 2026 mengusung semangat "Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan". Rangkaian penghargaan tahun ini merupakan bentuk apresiasi bagi para tokoh, inovator, dan penggerak perubahan nyata di Indonesia. (tik/rm/tim)