JAKARTA, SP – Anggota Komisi XIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar) II, Paolus Hadi, mendesak pemerintah segera membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalimantan Barat.
Pembentukan Kanwil HAM secara mandiri dinilai penting mengingat hingga saat ini wilayah kerja HAM di Kalbar masih berada di bawah koordinasi Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah (Kalteng).
Padahal, Kalbar memiliki karakteristik wilayah yang luas, berbatasan langsung dengan Malaysia, serta menghadapi berbagai persoalan terkait perlindungan hak masyarakat, khususnya komunitas masyarakat adat yang sebagian besar masih tinggal di kawasan hutan.
Desakan tersebut disampaikan Paolus Hadi dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM RI, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ketua Komnas HAM, dan Ketua Komnas Perempuan, Selasa (17/11/2026).
Dalam forum tersebut, Paolus menekankan pentingnya kehadiran kelembagaan HAM yang lebih dekat dengan masyarakat Kalbar.
Menurutnya, keberadaan kantor wilayah sendiri akan memperkuat perhatian pemerintah sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan HAM di daerah.
“Pak Menteri, Kalbar belum ada Kanwil HAM. Kami masih menginduk ke Kalteng. Pertanyaannya, kapan? Kalau bisa, bolehlah Kalbar memiliki Kanwil HAM sendiri,” ujar Paolus.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi masyarakat adat yang bermukim di kawasan hutan. Status kawasan tersebut kerap menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses terhadap fasilitas umum.
Paolus mencontohkan persoalan akses listrik yang dialami masyarakat di wilayahnya. Padahal, warga telah ditetapkan sebagai penerima program pemasangan listrik dari PLN. Namun, realisasinya terkendala lantaran lokasi permukiman mereka berada di dalam kawasan hutan.
“Di tempat saya contohnya, untuk memperoleh listrik saja mereka tidak bisa. Mereka sudah ditetapkan PLN dan mendapat tahun ini, tetapi ketika dilihat mereka berada di kawasan hutan, akhirnya listrik itu tidak bisa masuk ke sana. Menurut saya, untuk hidup seperti itu merupakan persoalan HAM, tetapi karena masuk kawasan hutan, mereka tidak bisa mendapatkannya,” ungkapnya.
Selain persoalan akses terhadap kebutuhan dasar, Paolus juga mengingatkan potensi munculnya sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat di masa mendatang.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki peluang untuk memperoleh hak atas objek reforma agraria, termasuk lahan yang berada di kawasan hutan maupun lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini dikuasai korporasi.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu diantisipasi sejak dini agar persoalan penguasaan lahan dan ketidakpastian hak masyarakat adat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Potensi ke depan untuk persengketaan karena masyarakat adat salah satunya bisa memperoleh peluang untuk mendapatkan hak atas objek reforma agraria, salah satunya di kawasan hutan maupun HGU yang juga dikuasai korporasi. Karena banyak masyarakat adat kita hidup di kawasan hutan hari ini,” katanya.
Paolus menilai, ketidakpastian terhadap hak-hak masyarakat adat berpotensi memunculkan persoalan HAM yang lebih serius apabila tidak ditangani secara tepat. Karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyiapkan langkah antisipasi, terutama dalam memberikan perlindungan serta ruang penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat.
Dalam kesempatan tersebut, Paolus turut mempertanyakan kesiapan LPSK dan Komnas HAM dalam merespons kemungkinan munculnya laporan sengketa maupun persoalan HAM yang melibatkan masyarakat adat.
Ia berharap LPSK dapat menjalankan fungsi perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut. Sementara Komnas HAM diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan masyarakat adat, termasuk berbagai kasus yang selama ini belum banyak disampaikan melalui laporan resmi.
Paolus juga menyinggung keberadaan lembaga yang telah dibentuk untuk menangani persoalan terkait. Namun, menurutnya, lembaga tersebut belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Paolus, kondisi geografis Kalbar sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, luasnya kawasan hutan, serta keberadaan komunitas masyarakat adat merupakan sejumlah alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan HAM di daerah.
Karena itu, ia berharap pembentukan Kanwil Kementerian HAM Kalbar dapat segera direalisasikan. Kehadiran kantor wilayah tersebut tidak sekadar menjadi penambahan struktur organisasi, tetapi harus menjadi langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan, pendampingan, dan penyelesaian berbagai persoalan hak asasi manusia di Kalimantan Barat. (dit/din)