PONTIANAK, SP – Kota Pontianak meraih dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI atas keberhasilan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mengembangkan layanan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok.
Dua penghargaan tersebut masing-masing sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2026 dan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) 2026. Penghargaan diserahkan di Jakarta, Minggu (15/11).
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya lingkungan sehat.
Menurutnya, pengendalian konsumsi rokok bukan sekadar membatasi kebiasaan masyarakat, melainkan memastikan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan bebas asap rokok.
“Pendekatan kita memberikan pemahaman, pilihan dan dukungan bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/11).
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Aturan ini menggantikan Perda Nomor 10 Tahun 2010 dan mencakup tujuh kawasan, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lainnya.
Edi menegaskan, penerapan KTR didasarkan pada prinsip saling menghormati. Masyarakat yang tidak merokok berhak memperoleh udara bersih, sementara perokok perlu memahami batasan kawasan yang telah ditetapkan.
“Prinsipnya adalah saling menghargai. Masyarakat yang tidak merokok berhak mendapatkan udara bersih, sementara mereka yang merokok juga perlu memahami adanya ruang-ruang tertentu yang harus dijaga bersama,” katanya.
Selain pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok, Pemkot Pontianak juga memperkuat layanan bagi warga yang ingin mengurangi ketergantungan nikotin atau berhenti merokok.
Melalui Dinas Kesehatan, Klinik Upaya Berhenti Merokok telah tersedia di seluruh puskesmas. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis dengan pendampingan tenaga kesehatan.
Fasilitas tersebut menyediakan asesmen tingkat ketergantungan nikotin, konseling, edukasi kesehatan, hingga pemeriksaan kadar karbon monoksida dalam napas menggunakan alat CO Analyzer.
Edi mengatakan, proses berhenti merokok membutuhkan pendampingan karena tingkat ketergantungan setiap orang berbeda. Karena itu, masyarakat yang ingin mengubah kebiasaannya perlu mendapatkan dukungan tanpa stigma.
“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka memiliki keinginan untuk berhenti merokok, ada layanan kesehatan yang siap membantu. Tidak perlu merasa takut atau malu untuk berkonsultasi. Pemerintah hadir untuk mendampingi, bukan menghakimi,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi para penanggung jawab KTR di puskesmas dan Tim Satuan Tugas KTR Kota Pontianak yang selama ini menjalankan sosialisasi, pembinaan, serta pengawasan.
Menurut Edi, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari perubahan perilaku dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya. Kita ingin membangun Pontianak yang lebih sehat melalui kesadaran, kepedulian, dan kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (din)