Nasional post author elgiants 16 November 2026

Foto Gibran Mulai "Hilang" Dasco Calon Kuat Jadi Wapres

Photo of Foto Gibran Mulai

PONTIANAK, SP – Bursa pengisian kursi Wakil Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka, terus menjadi sorotan publik dan pembicaraan hangat di kancah politik nasional.

Menariknya, di tengah dinamika politik yang berkembang, alih-alih bersaing menyodorkan nama kader masing-masing, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah justru tampil kompak dengan menyatakan sikap tidak mengajukan kader internal mereka.

Sejumlah pimpinan partai politik menegaskan bahwa penentuan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan kewenangan penuh dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Seiring dengan sikap para pimpinan partai koalisi tersebut, gelombang dukungan dari berbagai elemen agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) kian menguat.

Aspirasi dan dukungan tersebut datang secara luas, tidak hanya dari internal Partai Gerindra, tetapi juga dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah, serta berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Dari internal partai, dukungan secara resmi disuarakan oleh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra dari berbagai wilayah di Indonesia.

Para pimpinan daerah Partai Gerindra menilai kepemimpinan serta rekam jejak Sufmi Dasco mumpuni untuk mengemban amanah strategis tersebut. Dasco dinilai memiliki loyalitas tinggi serta rekam jejak yang teruji dalam membantu mengawal pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain itu, kapasitas serta kemampuan komunikasi politik Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dinilai luar biasa dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Bali misalnya, menyatakan dukungan agar Dasco menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, dan kontribusinya dalam komunikasi politik.

Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah mengatakan, dukungan tersebut merupakan aspirasi politik kader Gerindra Bali dengan tetap menghormati kewenangan presiden dan mekanisme konstitusi.

"DPD Gerindra Bali dengan tegas dan penuh keyakinan mendukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan sikap dan aspirasi kami, dengan tetap menghormati kewenangan Presiden serta seluruh mekanisme konstitusi," kata De Gadjah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

DPD Gerindra DKI Jakarta juga menyatakan dukungan terhadap Dasco. Dukungan tersebut hasil aspirasi kader di Ibu Kota, karena dinilai mampu mengonsolidasikan kekuatan politik dan berbagai elemen masyarakat.

"Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, kami dari DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangan dan dukungan terhadap Bapak Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang juga Wakil ketua DPR RI untuk dapat dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Riza menyampaikan dukungan tersebut bentuk aspirasi yang tetap menghormati mekanisme konstitusional, serta keputusan resmi partai.

Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Yuliansyah mendukung Dasco untuk menjadi wakil presiden, sebab sosok tersebut merupakan politisi matang dan teruji.

Menurut dia, dengan kematangan politik, pengalaman kepemimpinan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, Dasco memiliki modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

“Kiprah Bapak Dasco sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus pimpinan DPR RI menunjukkan pengalaman dalam menghadapi dinamika politik nasional. Bapak Dasco memiliki kemampuan menjembatani berbagai kepentingan," kata Yuliansyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11/2026).

Dukungan dari internal juga datang dari berbagai berbagai wilayah di Indonesia, seperti dari Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlillah, serta lainnya.

Sementara, dari koalisi partai politik pendukung pemerintah, dukungan terhadap Dasco sebagai calon wakil presiden juga mengalir deras.

Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, secara terbuka menyatakan dukungannya.

Menurut Idrus, dari aspirasi masyarakat dan berbagai kelompok sosial yang berkomunikasi dengannya, nama Dasco dinilai paling ideal. Dasco telah terbukti menjadi pelopor dalam komunikasi politik, mampu merangkul kelompok-kelompok kritis, menjembatani aspirasi masyarakat sipil (civil society), serta mengawal isu-isu ekonomi di DPR.

“Pak Prabowo kalau didampingi oleh Pak Dasco, karena desakan waktu dua tahun lebih itu, tidak perlu lagi satu, dua, tiga bulan saling mempelajari. Begitu dilantik, langsung tancap gas,” tegas Idrus.

Partai NasDem melalui pernyataan Waketum Saan Mustopa, juga menilai Dasco layak menjadi wakil presiden karena mampu menjalin komunikasi lintas partai, baik di dalam maupun di luar koalisi.

Sementara PDI Perjuangan, dikabarkan turut menyetujui nama Dasco sebagai salah satu opsi pengganti Gibran. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai sejauh ini calon wakil presiden yang paling baik adalah Dasco, tetapi ia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan pilihan cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, akhir-akhir ini nama yang santer dibicarakan di internal Partai Gerindra adalah Dasco dan Ahmad Muzani, serta ada juga pihak lain yang membicarakan nama Puan Maharani. Namun, ia nilai dari ketiga nama itu yang mempunyai chemistry dan bisa mengakselerasi visi Presiden adalah Dasco.

"Tentu kita akan mengatakan barangkali itu yang terbaik adalah Pak Dasco. Namun di balik semua itu, kita kan tidak boleh mendahului keinginan, kehendak Bapak Presiden," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tak hanya partai politik koalisi, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau senator, termasuk Alfiansyah Komeng dan La Ode, menyatakan dukungan dan rekomendasi agar Dasco menjadi Wakil Presiden RI untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto

"Saya memilih Bapak Sufmi Dasco. Karena memang saya melihat sendiri apa yang saya lihat, apa yang dikerjakan oleh Pak Dasco betul-betul bisa meredam masalah dan betul-betul berkomitmen," kata Komeng dalam keterangan video yang dibagikan, Minggu (15/11/2026).

Begitu juga dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), komunitas, hingga elemen pemuda dan mahasiswa turut menyatakan dukungannya.

Ormas, komunitas, serta elemen masyarakat yang memberikan dukungan tersebut antara lain dari Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI), Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Bala’ Komando Melayu, Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta, Organisasi Angkatan Muda Sriwijaya, Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), kalangan mahasiswa dari BEM Nusantara, serta Pemuda Merga Silima dan Horas Bangso Batak.

Diketahui, sejumlah nama sebelumnya mulai masuk bursa sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan partai politik (parpol) di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore.

Meski Prabowo memiliki hak prerogatif memilih dua nama calon pengganti Gibran, namun Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada parpol koalisi untuk mendiskusikan usulan kandidat yang dinilai tepat.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pada Sabtu (14/11/2026) bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan sosok wakil presiden kepada Presiden Prabowo.

Menurut Doli, sisa tiga tahun masa pemerintahan periode 2024–2029 membutuhkan kepemimpinan yang solid serta kendali langsung Presiden untuk menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.

Doli menilai ada sejumlah nama yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan. Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Sugiono, hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono," ungkap Doli.

Menurutnya, Prabowo perlu diberi keleluasaan penuh untuk mencari sosok yang paling tepat mendampinginya menjalani pemerintahan. Nantinya siapapun yang terpilih harus sejalan dengan visi misi presiden.

"Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Doli menambahkan bahwa kandidat pengganti wajib memenuhi syarat konstitusional dengan legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat; serta memiliki kemampuan sebagai pemecah masalah (problem solver) untuk membantu tugas-tugas Presiden.

Seperti diketahui, kursi wakil presiden (wapres) kini kosong usai Gibran Rakabuming Raka memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Surat pemberhentian diri telah diserahkan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis (12/11/2026).

Pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama cawapres.

Secara garis besar, mekanisme tersebut melibatkan sejumlah tahapan, dari Rapat Gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam Sidang Paripurna, hingga penetapan dan pelantikan.

Sedangkan MPR juga telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres, dan menggelar rapat gabungan menentukan tanggal sidang paripurna pengisian jabatan wapres. Sidang paripurna diputuskan digelar pada 2 Desember 2026, namun belakangan diundur menjadi tanggal 9 Desember 2026.

Muzani menyebut, secara aturan Undang-Undang Dasar 1945, hanya disebutkan presiden memberikan dua nama.

"Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu," ucapnya.

Muzani meminta semua pihak bersabar terkait siapa sosok pengganti Gibran ini. Dia minta masyarakat berdoa agar semuanya dilancarkan.

"Nanti, tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini," ucap dia.

Copot Foto Gibran

Di tengah kekosongan kursi RI-2 yang menyulut spekulasi mengenai figur calon pengganti wakil presiden, sejumlah instansi pemerintahan dan lembaga mulai mencopot potret resmi mantan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding-dinding perkantoran.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui instruksi Gubernur Pramono Anung, resmi memberlakukan penurunan foto wakil presiden secara serentak mulai Senin (16/11/2026). Kebijakan ini mencakup seluruh tingkatan instansi mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, wali kota/bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.  

"Mulai hari ini foto-foto yang ada di Jakarta di seluruh institusi, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kantor-kantor OPD, dan juga Balai Kota akan dilakukan secara serentak untuk menurunkan foto wakil presiden yang sudah mengundurkan diri," ujar Pramono, Senin (16/11/2026).

Sebelum menginstruksikan penurunan tersebut, Pramono mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait keberadaan foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik di tengah masyarakat.

Ia pun menegaskan, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan untuk menurunkan foto Gibran dari kantor-kantor pemerintahan. Menurutnya, persetujuan tersebut diberikan setelah surat pengunduran diri Gibran diproses secara resmi di MPR.

“Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” tuturnya.

Langkah serupa juga turut dilakukan di berbagai instansi dan gedung pemerintahan daerah lainnya di tanah air menyusul kekosongan posisi kepemimpinan tingkat dua tersebut.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution telah menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong. Instruksi tersebut mencakup kantor pemerintahan hingga sekolah-sekolah di wilayah Sumatera Utara.

Bobby menyebut permintaan itu telah disampaikan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Timur Tumanggor.

"Sudah, sudah (diminta untuk diturunkan foto Wapres)," kata Bobby Nasution kjetika dikonfirmasi mengenai penurunan foto tersebut di Lanud Soewondo Medan.

Menurut Bobby, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menyampaikan posisi Wapres sudah kosong setelah Gibran putra Joko Widodo itu mundur.

"Ya sudah kan sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin di tanggal setelah Pak Wapres kemarin melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan Jabatan Wapres hari ini sudah kosong," urainya.

Setelah itu, Bobby pun menyampaikan kepada PJ Sekda Timur Tumanggor untuk menurunkan foto Gibran di perkantoran hingga di sekolah sekolah

"Dan kita sudah sampaikan ke Pak Sekda ya. Silakan bahkan sampai ke sekolah-sekolah kita sampaikan," tutupnya.

Foto Gibran Rakabuming Raka di berbagai gedung kementerian sampai lembaga sudah tidak terlihat, Senin (16/11/2026). Foto Gibran pun kini sudah dicopot dari ruang-ruang di Gedung DPR-MPR RI, Senayan.

Di sejumlah ruang rapat di Gedung DPR RI terpantau tak lagi memasang foto Gibran Rakabuming Raka. Kini, di ruang-ruang itu hanya tersisa foto Prabowo Subianto selaku presiden.

Potret Gibran juga tidak lagi bersandingan dengan foto Presiden Prabowo Subianto di Ruang Rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Begitu pun di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, foto Gibran yang biasanya terpasang di dekat lambang Garuda Pancasila juga terpantau tak lagi terlihat.

Tidak hanya itu, wajah putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut juga tak terpampang lagi di ruang rapat Komisi IX DPR. Terlihat hanya tersisa foto Presiden Prabowo yang menghiasi dinding ruang rapat komisi kesehatan dan ketenagakerjaan tersebut.

Pencopotan foto Gibran di sejumlah instansi terjadi sehari setelah ia menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.

Selain di DPR RI, pencopotan foto Gibran juga terjadi di sejumlah gedung DPRD. Di DPRD Jawa Barat, figura foto Gibran sempat dibalikkan saat diturunkan dalam audiensi bersama aliansi masyarakat sipil.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengaku tidak mengetahui tindakan tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah menginstruksikan penurunan maupun pembalikan foto Gibran.

Sementara itu, di Kota Malang, Jawa Timur, foto Gibran sudah tidak terlihat di lobi gedung DPRD Kota Malang.

Pencopotan juga terjadi di Kantor DPRD Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima mencopot foto Gibran pada Kamis (12/11/2026). Foto tersebut sempat dibawa dalam posisi terbalik sebelum akhirnya dibawa pulang oleh massa aksi.

Di Sumatera Barat, anggota DPRD Sumbar Nofrizon juga terlihat menurunkan foto Gibran. Ia menilai tindakan tersebut tidak menyalahi aturan karena Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Pencopotan foto Gibran juga terpantau di sejumlah daerah dan instansi, mulai dari kantor pemerintahan seperti Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Gedung Satya Haprabu, Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, serta Pendopo Kantor Gubernur Banten.

Mengutip detikcom, foto Gibran sudah tidak terlihat di Kantor Gubernur Banten. Di ruangan itu hanya terpajang potret Presiden Prabowo Subianto dan lambang Garuda Pancasila.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyinggung foto Gibran yang sudah tidak terpasang di Graha Sawala, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

"Kalau Anda lihat di ruangan ini, ada foto Presiden di sebelah kiri, dan kita tidak punya foto Wakil Presiden di sebelah kanan. Jadi saya pikir ini akan kosong," ujar Airlangga saat konferensi pers seusai kegiatan Monthly Economic Diplomatic Breakfast pada Jumat (13/11/2026) lalu. (ant/cnn/pas)

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Diundur Jadi 9 Desember

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.

Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut ia, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).

"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat konferensi pers usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.

Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui agar pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yakni MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," katanya.

Muzani menyampaikan bahwa pengunduran jadwal Sidang Paripurna MPR atas permintaan Presiden Prabowo itu juga sudah disetujui pimpinan-pimpinan fraksi partai politik di MPR RI, serta kelompok DPD RI.

"Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi pimpinan MPR RI menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," katanya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon wakil presiden (wapres) yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa MPR RI telah membentuk panitia verifikasi untuk mengecek persyaratan-persyaratan calon wakil presiden. Menurut dia, dua nama yang dikirim oleh Presiden untuk menempati posisi wakil presiden yang kini mengalami kekosongan pun akan dilengkapi dengan sejumlah persyaratan itu.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani.

Namun, dia pun tidak menjelaskan secara rinci 22 persyaratan tersebut. Menurut dia, persyaratan-persyaratan itu nantinya akan dijelaskan oleh panitia verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.

"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya," kata dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga telah menyetujui bahwa panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, dan diisi oleh 26 anggota.

"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden," katanya. (ant)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda