JAKARTA, SP – Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai Hanura menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis tersebut kepada hak prerogatif dan pertimbangan Presiden.

?"Saya mendukung apa saja yang diputuskan oleh Presiden Prabowo," tegas OSO saat ditemui awak media di sela-sela acara Festival Kalbar 2026 di Anjungan Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2026).

?Meski memberikan dukungan penuh, OSO mengingatkan agar Presiden Prabowo cermat dalam memilih pendampingnya. Menurut Ketua DPD RI periode 2017–2019 tersebut, Wapres yang baru harus mampu menjadi mitra kerja solid yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sekaligus tidak menambah beban kepala negara.

?"Tapi yang betul-betul juga bisa diterima oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan ini memang memerlukan satu perhatian yang khusus. Kenapa? Kita jangan melihat yang lalu, kita melihat ke depan," ujar OSO.

?OSO menekankan bahwa figur pendamping Presiden ke depan harus bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif agar Presiden dapat fokus menjalankan roda pemerintahan dengan tenang.

"Ke depan apakah orang ini betul-betul bisa mendampingi Pak Prabowo dan bisa bekerja sama. Sosok yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tanpa membuat Pak Prabowo marah-marah lagi di televisi. Karena ya memang dia perlu dukungan sepenuhnya. Saya sendiri, partai saya, daerah saya mendukung sepenuhnya kepada Pak Prabowo," imbuhnya.

Seperti diketahui, kursi wakil presiden (wapres) kini kosong usai Gibran Rakabuming Raka memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Surat pemberhentian diri telah diserahkan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis (12/11/2026).

Pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama cawapres.

Secara garis besar, mekanisme tersebut melibatkan sejumlah tahapan, dari Rapat Gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam Sidang Paripurna, hingga penetapan dan pelantikan.

Sedangkan MPR juga telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres, dan menggelar rapat gabungan menentukan tanggal sidang paripurna pengisian jabatan wapres. Sidang paripurna diputuskan digelar pada 2 Desember 2026.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR, dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wapres, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, tanggal 2 Desember," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Muzani menyebut, secara aturan Undang-Undang Dasar 1945, hanya disebutkan presiden memberikan dua nama.

"Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu," ucapnya.

Muzani meminta semua pihak bersabar terkait siapa sosok pengganti Gibran ini. Dia minta masyarakat berdoa agar semuanya dilancarkan.

"Nanti, tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini," ucap dia.

Bisikan 'Dari Atas'

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari kunjungan ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China.

“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo menyampaikan hal itu di bagian akhir sambutannya, ketika menjelaskan padatnya agenda yang ia jalani dalam beberapa hari ke depan.

Ia menambahkan, untuk menentukan pengganti tersebut dirinya harus mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa.

"Dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, Yang Mahakuasa," ujarnya.

Presiden tidak menyebutkan nama ataupun kriteria calon wakil presiden yang tengah ia pertimbangkan.

Prabowo juga menyebut dirinya dan jajaran kabinet tidak mengenal hari libur. Menurut dia, pada malam sebelumnya ia masih bekerja hingga pukul 24.00, lalu berangkat ke Palu pada pagi harinya.

“Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tutupnya.

Bursa Calon Wapres

Sejumlah nama mulai masuk bursa sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan partai politik (parpol) di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore.

?Meski Prabowo memiliki hak prerogatif memilih dua nama calon pengganti Gibran, namun Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada parpol koalisi untuk mendiskusikan usulan kandidat yang dinilai tepat.

?Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pada Sabtu (14/11/2026) bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan sosok wakil presiden kepada Presiden Prabowo.

Menurut Doli, sisa tiga tahun masa pemerintahan periode 2024–2029 membutuhkan kepemimpinan yang solid serta kendali langsung Presiden untuk menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.

Doli menilai ada sejumlah nama yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan. Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Sugiono, hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono," ungkap Doli.

Menurutnya, Prabowo perlu diberi keleluasaan penuh untuk mencari sosok yang paling tepat mendampinginya menjalani pemerintahan. Nantinya siapapun yang terpilih harus sejalan dengan visi misi presiden.

"Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Doli menambahkan bahwa kandidat pengganti wajib memenuhi syarat konstitusional dengan legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat; serta memiliki kemampuan sebagai pemecah masalah (problem solver) untuk membantu tugas-tugas Presiden.

Di sisi lain, aspirasi dari sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk mengisi posisi wakil presiden juga turut mencuat.

?Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda menegaskan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026), bahwa dukungan tersebut bersifat aspirasi personal dan bukan merupakan sikap resmi kelembagaan partai.

Huda menyatakan bahwa secara konstitusional, kewenangan mendorong dua nama calon berada di tangan Presiden, sehingga PKB menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani yang namanya turut masuk dalam bursa kandidat memilih untuk tidak memberikan komentar terkait pencalonan dirinya maupun nama-nama lain yang beredar.

"Jangan komentar bursa dulu," kata Muzani kepada wartawan di gedung Nusantara V kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menegaskan bahwa dirinya saat ini berfokus penuh untuk mengawal mekanisme dan proses konstitusional pergantian wakil presiden di MPR, khususnya terkait persiapan rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna.

Dukung Dasco

Gelombang dukungan dari berbagai struktur pengurus daerah Partai Gerindra terus bermunculan untuk mendorong Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengisi kursi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo.

Dukungan tersebut secara resmi disuarakan oleh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra dari berbagai wilayah di Indonesia.

Para pimpinan daerah Partai Gerindra menilai bahwa Sufmi Dasco merupakan figur kader yang memiliki loyalitas tinggi serta rekam jejak yang teruji dalam membantu membesarkan partai sekaligus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain itu, kapasitas serta kemampuan komunikasi politik Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dinilai luar biasa dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade menyuarakan dukungan agar Sufmi Dasco yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu dapat menjadi wapres menggantikan Gibran.

"Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI," kata Andre dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan dukungan dan doa agar Dasco dapat mengisi posisi wakil presiden. Menurutnya, pengalaman dan dedikasi Dasco dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat memadai untuk membantu Presiden Prabowo serta memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Adapun Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, menyatakan bahwa dorongan tersebut merupakan aspirasi langsung dari para kader di tingkat bawah. Desi menilai Dasco terbukti mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat melalui komunikasi yang baik dengan beragam kalangan, mulai dari elite politik, aktivis, hingga kelompok buruh.

Senada, Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlillah (Dek Fadh), menyoroti integritas, rekam jejak, serta kapasitas Dasco dalam membangun komunikasi lintas partai politik dan menjaga stabilitas lembaga legislatif, khususnya di DPR RI. Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur yang mengedepankan persatuan dan stabilitas nasional. (ant/tik/rmol).