JAKARTA, SP – Pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian partai-partai politik di parlemen. Sejumlah fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menginginkan proses pergantian berlangsung cepat, kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan lintas fraksi menghendaki agar proses pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut segera dilakukan. Menurutnya, meskipun konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari, kekosongan jabatan Wapres sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama.

“Walaupun tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya enggak boleh terlalu lama. Karena faktanya, Pak Prabowo kemarin cerita, fakta konstitusionalnya ya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar ‘ban serep’,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, selama ini Presiden Prabowo Subianto berbagi tugas dengan Gibran, termasuk dalam sejumlah agenda kunjungan kerja ke daerah. Karena itu, kekosongan jabatan Wapres dinilai berpotensi memengaruhi pembagian tugas pemerintahan, terlebih Presiden memiliki agenda nasional dan internasional yang padat.

“Ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” ujarnya.

Meski demikian, Habiburokhman mengatakan waktu pelantikan Wapres pengganti tetap harus menyesuaikan agenda Presiden Prabowo. Sebab, Sidang Paripurna MPR yang akan melantik Wapres baru perlu dihadiri Presiden.

Ia menyebut agenda kunjungan Prabowo ke forum APEC dan China menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam penentuan jadwal pelantikan.

“Kalau enggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan,” kata Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama

Di sisi lain, pemerintah mulai menjelaskan tahapan konstitusional pengisian jabatan Wapres. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR RI.

Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11), Yusril menjelaskan, proses tersebut diawali dengan rapat MPR untuk memutuskan atau menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan Wapres.

Setelah itu, MPR akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut sekaligus meminta Prabowo mengajukan dua nama calon Wapres beserta persyaratannya.

Selanjutnya, persyaratan kedua calon akan diverifikasi oleh tim MPR sebelum proses pemilihan dilakukan sesuai mekanisme konstitusional.

Ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wapres diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian kursi Wapres tidak sepenuhnya berada di tangan Presiden. Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Sepuluh Nama Mulai Diperbincangkan

Di tengah pembahasan mekanisme pengisian jabatan tersebut, sejumlah nama mulai bermunculan dalam berbagai analisis dan spekulasi politik. Sedikitnya ada 10 figur yang disebut-sebut berpotensi masuk dalam pertimbangan politik sebagai pengganti Gibran.

Nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan partai politik, menteri, pimpinan parlemen, hingga mantan pejabat negara.

Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi salah satu figur yang diperhitungkan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai AHY memiliki modal politik berupa pengalaman pemerintahan, kepemimpinan partai, serta hubungan politik dengan Prabowo. Posisi Demokrat sebagai bagian dari koalisi pemerintahan juga menjadi faktor yang membuat namanya masuk dalam perbincangan.

Nama berikutnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Jamiluddin turut memasukkan Anies dalam analisisnya. Pengalaman sebagai gubernur dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta posisinya sebagai peserta Pilpres 2024, menjadi sejumlah pertimbangan.

Jika masuk dalam kalkulasi politik, Anies berpotensi menjadi bagian dari skenario rekonsiliasi untuk merangkul kekuatan politik di luar koalisi pemerintahan. Namun, hubungan politiknya dengan Prabowo juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Dari PDI Perjuangan, Ketua DPR RI Puan Maharani juga disebut sebagai salah satu kandidat potensial. Jamiluddin menilai penunjukan Puan dapat menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk memperkuat hubungan politik dengan PDIP.

Skenario tersebut bahkan memunculkan kemungkinan perubahan komposisi kepemimpinan di parlemen, termasuk spekulasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpeluang mengisi posisi Ketua DPR jika Puan berpindah ke kursi Wapres. Namun, hal ini masih sebatas analisis dan belum menjadi kesepakatan politik.

Dasco sendiri juga masuk dalam bursa nama pengganti Gibran. Peneliti Citra Institute, Efriza, menyebut politikus Partai Gerindra tersebut sebagai salah satu figur yang berpotensi dipertimbangkan.

Posisi strategis Dasco di Gerindra, kedekatannya dengan Prabowo, serta pengalamannya dalam komunikasi politik di parlemen menjadi modal yang membuat namanya diperhitungkan.

Dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Umum Zulkifli Hasan turut masuk dalam spekulasi. Saat ini, Zulkifli menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia juga memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, antara lain sebagai Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan.

Nama Zulkifli disebut oleh Efriza dan pengamat politik Refly Harun. Peluangnya dikaitkan dengan pertimbangan menjaga keseimbangan kekuatan partai-partai pendukung pemerintah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga menjadi salah satu figur yang diperbincangkan. Pengalamannya di parlemen dan pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membuat namanya masuk dalam sejumlah analisis politik.

Cak Imin sebelumnya juga pernah menjadi calon Wapres pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan.

Dari Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia turut masuk dalam spekulasi. Selain memimpin partai besar di parlemen, Bahlil saat ini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peneliti Citra Institute Efriza dan Refly Harun menyebut namanya dalam pembahasan mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Posisi Golkar dalam koalisi pemerintahan membuat Bahlil dinilai dapat masuk dalam kalkulasi politik terkait keseimbangan representasi partai pendukung pemerintah.

Figur lain yang disebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Jamiluddin memasukkan Mahfud sebagai salah satu alternatif karena pengalaman panjangnya dalam bidang hukum dan ketatanegaraan.

Mahfud pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, menteri, serta menjadi calon Wapres pada Pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo. Latar belakang tersebut membuatnya dinilai memiliki pengalaman yang cukup kuat di bidang pemerintahan dan konstitusi.

Dari internal Gerindra, Menteri Luar Negeri Sugiono juga disebut dalam analisis Jamiluddin. Kedekatan politiknya dengan Prabowo, pengalaman di pemerintahan, serta tugas diplomasi internasional menjadi sejumlah aspek yang membuat namanya masuk dalam perbincangan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut muncul dalam spekulasi. Politikus senior PDIP tersebut memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen, termasuk pernah menjabat Sekretaris Kabinet pada era Presiden Joko Widodo.

Pengalaman tersebut membuat Pramono disebut sebagai salah satu figur alternatif, meskipun namanya belum banyak dibahas dibandingkan AHY, Puan, Anies, maupun Dasco.

Peta Politik Masih Dinamis

Munculnya 10 nama tersebut memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wapres bukan sekadar persoalan administratif dan konstitusional. Proses ini juga berpotensi menjadi momentum penataan ulang hubungan politik antara partai-partai pendukung pemerintah maupun kekuatan di luar koalisi.

Namun, seluruh nama yang beredar masih sebatas analisis dan spekulasi politik. Belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. (ant/dok)