JAKARTA,SP - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui pimpinan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis siang, di tengah isu dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR dampak masalah ijazahnya sesuai.keputusan MK dan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA.

Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Dia tiba menggunakan jas hitam dan dasi merah.

Ketika tiba di lobi, Gibran pun langsung berjalan masuk ke gedung parlemen tanpa mengucap sepatah kata apapun. Dia pun hanya menunjukkan gestur menyapa awak media yang menunggunya. Selanjutnya dia pun langsung naik ke lift menuju ke ruangan rapat MPR RI.

Sebelum Gibran tiba, sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun tampak sudah tiba terlebih dahulu di Kompleks Parlemen, Senayan.

Diketahui, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Habiburokhman menyampaikan hal itu di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bersamaan dengan itu jadwal rapat peripurna DPR untuk fraksi-fraksi menyampaikan HMP pun akhirnya dibatalkan, karena Wapres Gibran sudah mengajukan pengunduran diri.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pihaknya akan segera memroses pergantian Wapres tersebut sesuai amanah konstitusi selama 60 hari ke depan. "MPR juga menghadap Presiden Prabowo di Istana Presiden untuk proses pergantian Wapres Gibran tersebut," ujarnya.

Bahwa tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.

Merujuk Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar. Dengan adanya proses konstitusional tersebut, usulan HMP yang sebelumnya digulirkan oleh 120 anggota DPR RI dinilai otomatis gugur secara hukum. (nif)