SINGKAWANG,SP– Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna mencegah keberangkatan secara ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Peran pemerintah desa dinilai penting karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mendeteksi lebih awal indikasi perekrutan tenaga kerja ilegal di lingkungan desa," ujar Sekretaris Kecamatan Monterado, Darmadi pada seminar sosialisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis” yang dihadiri Camat dan seluruh anggota BPD se-Kecamatan Monterado di Dangau Resort Singkawang, Rabu (11/11).

Dia mengatakan kegiatan tersebut memberikan tambahan wawasan kepada peserta mengenai prosedur bekerja ke luar negeri serta pentingnya membedakan penempatan PMI melalui jalur resmi dan ilegal.

Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi secara masif agar memahami hak-haknya sebagai pekerja migran, termasuk hak memperoleh perlindungan penuh dari negara.

Ia mengingatkan bahwa pekerja migran yang berangkat tanpa mengikuti prosedur resmi lebih rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perlakuan tidak adil, pelecehan, eksploitasi, hingga kehilangan nyawa di negara tempat bekerja.

Karena itu, Darmadi meminta seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, kepala dusun, RT/RW hingga BPD, mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya menolak keberadaan penyalur tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen dan legalitas lengkap. Apabila ditemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, Darmadi mendorong agar pelaku perdagangan orang dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum.

Senada dengan itu, Khusni Mubarok yang mewakili anggota BPD se-Kecamatan Monterado mengatakan seminar tersebut memberikan pengetahuan baru sekaligus memperkuat tanggung jawab BPD dalam membantu masyarakat, khususnya PMI yang menghadapi persoalan selama proses bekerja di luar negeri.

"Anggota BPD perlu membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait agar masyarakat yang mengalami permasalahan sebagai pekerja migran dapat memperoleh pendampingan dan penanganan," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Drs. H. Muslimin,
menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat yang bekerja ke luar negeri mengikuti prosedur resmi. Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan, kepastian kontrak kerja, dan jaminan asuransi bagi PMI.

Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, menjelaskan Singkawang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Mempawah dinilai memiliki kerawanan terkait persoalan pekerja migran.

"Karena itu, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus diperkuat," ujarnya.(nar)