SINGKAWANG,SP– Upaya meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya melalui seminar sosialisasi perlindungan PMI bertema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis” yang digelar di Dangau Resort Singkawang, Rabu (11/11).

Kegiatan yang diinisiasi DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas tersebut menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai ketentuan.

Seminar tersebut dihadiri perwakilan BP3MI Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Pemerintah Kota Singkawang, relawan, camat dan lurah se-Kota Singkawang, perwakilan BPD se-Kecamatan Monterado, serta camat, kepala desa, dan BPD dari wilayah Kabupaten Mempawah. Turut hadir perwakilan mahasiswa, LBH Rakha Singkawang, serta sejumlah mitra lainnya.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Drs. H. Muslimin, M.Si., yang hadir mewakili Wali Kota Singkawang.

Dalam sambutannya, Muslimin menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk memastikan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri mendapatkan informasi dan pendampingan yang benar sejak awal.

"Calon pekerja migran harus memahami prosedur penempatan secara resmi agar terhindar dari berbagai risiko, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan bentuk eksploitasi lainnya," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembekalan keterampilan, kejelasan kontrak kerja, kepastian perlindungan asuransi, serta kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan hak-hak pekerja migran Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri semakin meningkat, sehingga calon pekerja migran dapat memperoleh pekerjaan secara aman, legal, dan bermartabat serta terhindar dari praktik penipuan dan eksploitasi.

Sementara itu, Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, mengatakan seminar tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga momentum memperkuat komunikasi dan membangun sinergi antarpemangku kepentingan dalam menangani berbagai persoalan PMI di Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan, Singkawang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Mempawah dinilai memiliki kerawanan terkait persoalan pekerja migran. Karena itu, edukasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap calon PMI perlu terus ditingkatkan.

"Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber dari instansi terkait yang memberikan pemahaman mengenai aspek perlindungan pekerja migran," katanya.

Narasumber pertama, Herry Prabowo, SE., M.Si. dari Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang, memaparkan materi mengenai ketentuan keimigrasian, termasuk dokumen perjalanan yang harus dipenuhi serta tahapan pemeriksaan imigrasi bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri.

Selanjutnya, Ipda Rega Nyari Pratama dari Polda Kalbar selaku PS Panit Subdit III Ditres PPA dan PPO menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Ia juga menguraikan berbagai bentuk eksploitasi yang dapat dialami pekerja migran serta pentingnya mengenali modus perekrutan ilegal.

Sementara itu, Sutan Ahmad Ridho Harahap dari BP3MI Kalbar menyampaikan materi mengenai langkah-langkah pencegahan eksploitasi PMI dan pentingnya memastikan seluruh tahapan penempatan pekerja migran berjalan sesuai prosedur, sehingga hak dan keselamatan pekerja dapat terlindungi.

Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mengemukakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama untuk mencegah tindak pidana dan TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen para pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan bagi masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri. (Ril)