SINGKAWANG, SP - Pembangunan jalan di kawasan permukiman menjadi salah satu program yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jalan yang baik akan memudahkan akses warga, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Namun, di balik semangat untuk memperbaiki seluruh jalan permukiman, muncul sebuah catatan penting yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Singkawang, Tjhai Bui Liong.

Ia meminta Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) untuk mengkaji ulang kebijakan pavingisasi seluruh jalan di kawasan permukiman.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, kajian teknis yang objektif, serta prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Ia menilai, kebijakan yang menyeragamkan seluruh penanganan jalan dengan paving blok perlu dievaluasi. Sebab, kondisi infrastruktur jalan di setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik dan tingkat kerusakan yang berbeda.

“Di lapangan, kami menemukan sejumlah jalan yang sebelumnya sudah beraspal dan secara umum masih dalam kondisi layak. Kerusakannya pun relatif ringan, mungkin hanya sekitar 10 hingga 20 persen. Dalam kondisi seperti ini, menurut saya, pemeliharaan melalui penambalan aspal justru lebih tepat dan efisien dibandingkan harus mengganti seluruh permukaan jalan dengan paving blok,” katanya, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Saat turun ke lapangan, Tjhai Bui Liong melihat langsung banyak jalan aspal yang sebenarnya masih bagus, hanya berlubang di sana-sini. Jika jalan seperti itu dibongkar total dan diganti paving, maka biayanya akan jauh lebih besar, padahal cukup dengan penambalan aspal, jalan tersebut sudah bisa kembali nyaman dilalui.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengedepankan skala prioritas dalam pembangunan. Anggaran yang tersedia harus digunakan secara proporsional agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Prinsipnya bukan soal memilih aspal atau paving. Yang terpenting adalah ketepatan dalam menentukan metode penanganan jalan. Jika jalan masih dapat dipertahankan melalui pemeliharaan, mengapa harus dilakukan penggantian secara keseluruhan? Jangan sampai pembangunan justru mengabaikan aspek efisiensi anggaran,” tegasnya.

Tjhai Bui Liong juga menegaskan bahwa dirinya tidak menolak penggunaan paving blok. Bahkan, ia mendukung kebijakan tersebut apabila diterapkan pada jalan yang memang belum memiliki konstruksi permukaan yang memadai, seperti jalan tanah, atau jalan dengan tingkat kerusakan yang sudah cukup berat.

Artinya, kritik yang disampaikannya bukan kritik yang menolak pembangunan. Ia justru mendukung penuh pavingisasi untuk jalan tanah yang becek saat hujan dan berdebu saat kemarau, serta untuk jalan yang sudah rusak parah dan tidak layak lagi dipertahankan dengan aspal.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar, terutama elevasi badan jalan dan ketersediaan saluran drainase.

Menurutnya, peninggian permukaan jalan akibat pemasangan paving blok tanpa perencanaan drainase yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi rumah warga yang posisi lantainya lebih rendah daripada badan jalan.

Ini adalah persoalan yang sangat riil dirasakan warga. Ketika jalan ditinggikan, air hujan tidak lagi mengalir ke saluran, tetapi justru mengalir masuk ke dalam rumah warga. Lantai rumah yang lebih rendah dari jalan akan menjadi langganan banjir setiap kali hujan turun.

“Jangan sampai niat kita memperbaiki jalan justru menimbulkan persoalan lain. Aspek elevasi jalan, kondisi rumah warga, serta sistem drainase harus menjadi bagian dari perencanaan teknis. Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada fisik jalan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap Dinas Perkimta tidak menerapkan kebijakan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing ruas jalan.

“Kita membutuhkan kebijakan yang berbasis kajian teknis, bukan pendekatan yang menyamaratakan seluruh kondisi. Setiap ruas jalan memiliki persoalan yang berbeda sehingga penanganannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik, bukan didasari kepentingan pribadi maupun penolakan terhadap program pembangunan.

“Jangan sampai kritik terhadap kebijakan pemerintah kemudian dipelintir seolah-olah ada kepentingan tertentu di baliknya. Kritik ini justru bertujuan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan tidak menimbulkan pemborosan. Kita harus membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tjhai Bui Liong menyampaikan bahwa persoalan kebijakan pavingisasi tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam forum hearing bersama pihak terkait, bahkan telah menjadi bagian dari pandangan umum DPRD. Namun, hingga kini ia menilai belum ada solusi konkret yang menjawab substansi persoalan tersebut.

“Kami sudah menyampaikan persoalan ini melalui forum hearing maupun pandangan umum DPRD. Harapan kami sederhana, pemerintah daerah bersedia melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jika memang paving merupakan pilihan terbaik berdasarkan kajian teknis, tentu kita dukung. Namun, apabila jalan masih layak dan cukup ditangani melalui pemeliharaan aspal, mengapa harus dilakukan penggantian secara keseluruhan,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak semata-mata mengejar banyaknya volume pekerjaan, tetapi harus mengutamakan kualitas, kebermanfaatan, keberlanjutan, dan efisiensi anggaran.

“Pada prinsipnya, kami mendukung pembangunan Kota Singkawang. Namun, setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan secara bijaksana. Jangan sampai kebijakan yang baik dalam tujuan, justru kurang tepat dalam pelaksanaannya. Yang kita inginkan adalah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (rud)