SINGKAWANG, SP - Pemerintah Kota Singkawang menggelar rapat kerja terkait realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per kelurahan, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (09/11/2026) malam.

Rapat digelar sebagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Dalam rapat tersebut terungkap, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 masih sangat rendah, yakni baru mencapai 36,91 persen. Angka ini tentu menjadi perhatian serius, karena PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan di Kota Singkawang," kata Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.

Artinya, masih ada lebih dari 60 persen wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. Jika kepatuhan ini bisa ditingkatkan, maka PAD Singkawang akan semakin kuat, dan pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan merata.

Selain itu, masih ditemukan masyarakat yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 melalui RT setempat.

Padahal, SPPT merupakan dokumen penting sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar.

"Jika SPPT tidak sampai ke tangan masyarakat, maka wajar jika banyak masyarakat yang belum membayar, bukan karena tidak mau membayar, tetapi karena tidak mengetahui bahwa mereka sudah memiliki tagihan pajak," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, ia menekankan pentingnya melakukan validasi dan verifikasi data PBB-P2 dengan melibatkan RT setempat.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan data wajib pajak sesuai dengan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan SPPT dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Menurutnya, RT adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

RT-lah yang paling tahu siapa warganya, di mana rumahnya, apakah objek pajaknya masih ada, sudah berpindah tangan, atau sudah berubah peruntukannya.

"Dengan melibatkan RT, data PBB-P2 diharapkan menjadi lebih akurat dan tidak lagi tumpang tindih," ungkapnya.

Ia juga meminta Bapenda untuk memberikan data tagihan PBB-P2 kepada masing-masing kelurahan agar dapat memudahkan pihak kelurahan dalam melakukan penagihan dan pemantauan pembayaran pajak di wilayahnya.

"Dengan data yang ada di tangan kelurahan, lurah dan jajarannya bisa melakukan pemantauan secara langsung, bisa mengingatkan warga yang belum membayar, dan bisa membantu warga yang mengalami kesulitan dalam proses pembayaran," jelasnya.

Pemerintah Kota Singkawang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menunda pembayaran PBB-P2.

"Karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, drainase, lampu jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program lainnya," tutupnya. (rud)