JAKARTA, SP - Dinamika politik nasional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah desakan pemakzulan yang disuarakan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi,

Gibran dikabarkan resmi mengundurkan diri setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11).

Kepastian mengenai pengunduran diri tersebut disampaikan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, Budi Arie membenarkan informasi tersebut.

“Betul (mengundurkan diri),” kata Budi Arie melalui pesan singkat, Rabu (11/11).

Pertemuan Gibran dengan Prabowo berlangsung setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja ke Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat sekaligus meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat.

Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang menjadi salah satu tahapan awal untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden.

Berdasarkan rincian jumlah pengusul, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Disusul Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 orang dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Demokrat masing-masing 18 orang.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, sedangkan Fraksi Partai Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota. Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat hanya satu anggota.

Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, pengusul berasal dari seluruh delapan fraksi di DPR dan akan diproses sesuai mekanisme perundang-undangan.

“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.

Berdasarkan data yang disampaikan, pengusul terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 NasDem, 18 PKB, 18 Demokrat, 14 PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, dan satu anggota PAN.

Sejumlah anggota DPR menyebut pengajuan HMP berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela serta persoalan pemenuhan persyaratan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan penggunaan hak konstitusional tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang perlu diproses melalui mekanisme ketatanegaraan.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta usulan tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Anggota Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto juga mendorong agar proses berjalan lebih cepat sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian politik berkepanjangan.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11).

“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” ujarnya.

Pengunduran Diri Dinilai Lebih Cepat

Sebelum kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan Budi Arie, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas perkembangan politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.

“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menilai pengunduran diri dapat menjadi jalan yang lebih cepat dan tidak terlalu menimbulkan gejolak dibandingkan proses pemakzulan.

Menurut Mahfud, pemakzulan berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan karena harus melalui tahapan politik dan hukum yang tidak sederhana.

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube miliknya, Rabu (11/11).

Mahfud juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai sosok pengganti tidak dilakukan terlalu dini. Menurutnya, penyelesaian status jabatan melalui pengunduran diri atau pemberhentian harus menjadi prioritas sebelum masuk ke tahapan pengisian posisi wakil presiden.

Bursa Pengganti Mulai Mengemuka

Di tengah perkembangan tersebut, sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, sebelumnya memetakan delapan figur yang dinilai memiliki modal politik untuk dipertimbangkan.

Mereka adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Mahfud MD.

Selain delapan nama tersebut, sejumlah figur lain seperti Ganjar Pranowo dan Pramono Anung juga sempat masuk dalam perbincangan politik mengenai kemungkinan pengganti Gibran.

“Masing-masing tokoh memiliki pengalaman, kekuatan, dan jaringan politik yang berbeda,” kata Surakim.

Khofifah, misalnya, kata dia, memiliki pengalaman di pemerintahan pusat dan daerah serta jaringan sosial yang kuat. AHY mempunyai pengalaman sebagai menteri sekaligus pimpinan partai politik, sedangkan Puan memiliki rekam jejak legislatif dan jaringan politik yang luas.

Sementara itu, Dasco dinilai memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik di parlemen. Muhaimin berpengalaman memimpin partai sekaligus menduduki jabatan menteri.

Sri Sultan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan daerah, sedangkan Anies dan Mahfud dikenal melalui pengalaman mereka di pemerintahan.

Meski demikian, Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD kembali mengingatkan agar bursa calon pengganti tidak dibicarakan terlalu jauh sebelum status jabatan wakil presiden benar-benar dinyatakan kosong.

Ia juga memberikan pandangan mengenai etika politik apabila mantan kandidat Pilpres 2024 kembali didorong untuk mengisi posisi tersebut.

“Gak usah kalau itu. Bukan gak bisa, tidak usah, secara etis kan sudah kalah,” ujarnya.

Prabowo Pegang Kunci Penentuan Pengganti

Pakar hukum tata negara sekaligus Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Menurut Aan, calon yang diajukan tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Presiden juga memiliki ruang untuk mempertimbangkan figur di luar koalisi, bahkan tokoh yang tidak memiliki keterikatan dengan partai politik.

“Ya, apakah itu dari satu fraksi atau beda fraksi atau bahkan ya bisa saja presiden out of the box mengajukan yang di luar koalisi, bahkan yang tidak pernah bersentuhan dengan partai politik, misalnya dari kelompok ahli, kelompok tokoh masyarakat, misalnya. Itu kan sangat tergantung pada kebijakan presiden untuk mengajukan,” kata Aan.

Ia menjelaskan, ketentuan pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya.

Mengacu pada Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dokumen kedua calon kemudian diperiksa tim verifikasi yang dibentuk MPR untuk memastikan persyaratan administratif dan ketentuan pencalonan telah terpenuhi. Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama tersebut melalui mekanisme pemungutan suara dalam sidang paripurna.

“MPR bisa menolak ketika (calon) tidak memenuhi syarat. Bukan karena menolak substansinya atau orangnya, tapi tergantung dari syarat yang dipenuhi karena ada tim verifikasi tadi,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, Prabowo memegang peran penting dalam menentukan sosok yang akan diusulkan sebagai pengganti Gibran. Keputusan itu tidak hanya berkaitan dengan kapasitas calon, tetapi juga keseimbangan kekuatan politik, soliditas koalisi, hubungan dengan parlemen, serta stabilitas pemerintahan.

Meski demikian, proses pengisian jabatan baru dapat berjalan setelah pengunduran diri atau pemberhentian wakil presiden memiliki kepastian hukum dan konstitusional. (din/jee)