BENGKAYANG,SP - Pemerintah Kabupaten Bengkayang menargetkan seluruh 122 desa dan dua kelurahan di wilayahnya bergerak menerapkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta membangun lingkungan masyarakat yang aman dan inklusif.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan, RBI bukan sekadar program pemerintah atau kegiatan sosialisasi, melainkan gerakan kolaboratif yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

"RBI bukan sekadar program atau kegiatan sosialisasi. RBI adalah gerakan kolaboratif untuk memastikan perempuan semakin berdaya, anak-anak semakin terlindungi, dan desa menjadi lingkungan yang aman, inklusif, serta peduli terhadap seluruh warganya," kata Sebastianus Darwis saat membuka Rapat Koordinasi Ruang Bersama Indonesia tingkat Kabupaten Bengkayang di Aula Rangkaya Kantor Bupati Bengkayang, Selasa (10/11).

Menurut dia, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat keamanan perempuan, perlindungan terhadap anak, serta kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk berkembang.

Bengkayang, kata dia, telah memiliki landasan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta pengalaman pengembangan di delapan desa. Capaian tersebut perlu diperkuat dan diperluas melalui pelaksanaan RBI.

Ia menegaskan, penerapan RBI tidak harus diawali dengan pembangunan gedung atau fasilitas baru. Pemerintah desa dan kelurahan dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, selama terdapat kegiatan nyata, partisipasi masyarakat, kolaborasi, dan manfaat yang dirasakan warga.

Bupati meminta perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, organisasi masyarakat, lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi, media, serta mitra pembangunan mengambil peran sesuai tugas dan kapasitas masing-masing.

Kepala desa dan lurah juga diminta segera membangun komitmen, menyiapkan regulasi sesuai kewenangan, membentuk relawan SAPA Desa, memetakan kondisi awal, serta menyusun rencana aksi. Setiap komitmen harus ditindaklanjuti dengan kegiatan dan hasil yang dapat diukur.

Selain membahas RBI, rapat koordinasi tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah dan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia.

Sebastianus mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap Rupiah penting diperkuat, terutama di wilayah perbatasan. Rupiah tidak hanya menjadi alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol identitas dan kedaulatan negara.

Ia juga mendorong pemanfaatan QRIS untuk memperluas inklusi keuangan dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

"Penggunaan sistem pembayaran nontunai tersebut dinilai berpotensi membantu meningkatkan transparansi transaksi, termasuk penerimaan daerah dari sektor usaha," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan retribusi yang sebagian besar tata kelolanya belum terdigitalisasi secara terpadu.

Sebagai langkah perbaikan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengusulkan pembangunan aplikasi khusus retribusi daerah yang terintegrasi pada tahun anggaran 2027. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah pengampu retribusi menambah pilihan pembayaran digital, salah satunya melalui QRIS.

Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu fondasi bagi kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Karena itu, pembenahan tata kelola dan pemanfaatan teknologi perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi serta optimalisasi penerimaan.

Bupati berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan pembagian peran, wilayah pendampingan, bentuk dukungan, dan target waktu yang jelas agar pelaksanaan RBI tidak berhenti pada komitmen, tetapi benar-benar berjalan di tengah masyarakat.

"Mari kita jadikan RBI sebagai gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah. Dari desa kita mulai, dengan kolaborasi kita kuatkan," ujarnya.(nar)