JAKARTA, SP  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur menyikapi dinamika politik dan hukum yang berkembang.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11) siang.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” sambungnya.

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan itu Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia sekaligus membantah kabar yang menyebut Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.

“Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” katanya.

Menanggapi pertemuan tersebut, Gibran mengatakan Prabowo telah memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankannya menempuh langkah hukum untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Gibran menyebut hubungannya dengan Prabowo sudah seperti ayah dan anak. Ia juga menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan tersebut.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia mengungkapkan, salah satu saran Prabowo adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Hanura Sarankan Gibran Mundur

Di tengah dinamika tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyarankan Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, langkah tersebut lebih terhormat dan bermartabat dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan.

“Lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi bangsa ini,” ujar Rio di sela agenda Konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura bersama DPD, DPC, dan anggota dewan se-Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/11).

Rio menilai, apabila Gibran memilih melepas jabatannya secara sukarela, masyarakat akan memberikan apresiasi. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai sikap kesatria seorang politisi muda yang lebih mengutamakan keutuhan bangsa dibandingkan mempertahankan kekuasaan.

“Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik,” tuturnya.

Sebaliknya, Rio mengingatkan bahwa jika Gibran memilih bertahan dan persoalan tersebut berlanjut ke perdebatan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi, situasi politik nasional dikhawatirkan semakin terbelah.

“Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global yang berat. Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas untuk bekerja menyejahterakan rakyat. Jangan sampai energi bangsa ini habis berbulan-bulan hanya untuk memperdebatkan polemik yang penyelesaian hukumnya sudah terang benderang,” tegasnya.

Putusan MA dan MK Jadi Sorotan

Polemik yang melibatkan Gibran menguat setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut, MA menyatakan batal dan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.

MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MA tersebut bersifat final. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan itu.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Yusril menjelaskan, perkara tersebut merupakan sengketa tata usaha negara antara H.M. Subhan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kemendikdasmen.

Karena Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara di MA, ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan tersebut.

Yusril juga menyebut Kemendikdasmen kemungkinan tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.

50 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Selain persoalan hukum, tekanan politik terhadap Gibran juga menguat di DPR. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan wakil presiden tersebut.

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani, Selasa (10/11).

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima laporan usulan tersebut. Namun, pimpinan DPR masih akan mempelajari mekanisme dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo turut menyuarakan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Seusai sidang paripurna, Yanuar mengangkat poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” di hadapan awak media.

Yanuar mengatakan aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat karena dalam sidang paripurna tidak tersedia kesempatan bagi anggota untuk melakukan interupsi.

“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” kata Yanuar.

Ia mengakui aksi tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri. Menurutnya, setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.

Yanuar juga mengaku menjadi salah satu anggota Fraksi PKS yang menandatangani usulan HMP. Ia menyebut dirinya sebagai penandatangan ke-12 dari fraksinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Golkar dan Demokrat Tunggu Perkembangan

Di tengah menguatnya usulan HMP, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan bahwa proses hukum terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah selesai melalui putusan MA dan MK.

“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, setelah kedua lembaga peradilan tersebut mengeluarkan putusan, perhatian selanjutnya berada pada ranah politik, termasuk langkah DPR dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

Doli mengatakan DPR tidak bisa berdiam diri setelah adanya putusan MK dan MA. Ia menyebut pembukaan masa sidang DPR menjadi momentum bagi anggota dewan untuk melanjutkan komunikasi lintas fraksi terkait usulan HMP.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya masih menunggu kejelasan mengenai niat Gibran untuk mundur.

“Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

AHY menegaskan, Demokrat ingin memastikan setiap proses yang berkaitan dengan posisi wakil presiden tetap berjalan sesuai konstitusi dan prosedur yang berlaku.

“Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengatakan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR masih berlangsung. Namun, belum ada kesimpulan terkait perkembangan politik tersebut.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga memilih menunggu perkembangan sebelum menentukan sikap partainya.

“Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Saat ditanya mengenai sikap PKB, ia mengatakan hal tersebut bergantung pada perkembangan di DPR.

“Tergantung DPR,” ujarnya.

Muhaimin menambahkan, dirinya masih menunggu masukan dari Fraksi PKB dan konsolidasi antarfraksi sebelum menentukan langkah selanjutnya. (din/jee)