PONTIANAK, SP - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Sejumlah pihak mulai mendorong DPR mengambil langkah konstitusional menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, bahkan mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, ia menilai DPR perlu melanjutkan proses pemakzulan.

“Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas, Senin (9/11).

Menurut Andreas, berbagai desakan agar Gibran mundur selama ini tidak pernah dihiraukan. Sebaliknya, Gibran dan para pendukungnya justru terus mempertahankan bahwa dirinya memiliki ijazah setara SMA.

“Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, ‘kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah’, ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri,” ucap dia.

Andreas menilai DPR harus serius menindaklanjuti putusan MK dan MA yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ia mengingatkan, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya apabila terdapat dasar hukum untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden.

“Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA, dan rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pada DPR akan menuntut DPR untuk menggunakan hak tersebut,” tutur dia.

Di tengah desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Gibran masih sebatas pembahasan informal lintas fraksi.

Dasco mengatakan, DPR belum mengambil sikap resmi karena masa persidangan baru dibuka pada Selasa (10/11). Selain itu, pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah kelembagaan.

“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok (hari ini). Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” ujar Dasco di Jakarta, Senin (9/11).

Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut baru dapat dilakukan setelah DPR menggelar Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi.

“Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” terangnya.

Dasco mengatakan, DPR akan menyikapi dinamika tersebut setelah masa persidangan dibuka.

“Karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia juga membenarkan adanya komunikasi lintas fraksi mengenai usulan penggunaan hak angket maupun pemakzulan. Namun, komunikasi tersebut belum masuk dalam pembahasan resmi DPR.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” pungkas Dasco.

Surya Paloh dan PAN: Mundur atau Tempuh Jalur Politik

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh pihak berpegang pada mekanisme hukum dan konstitusi. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, justru mendesak Gibran mengundurkan diri setelah putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Paloh menegaskan, setiap langkah terkait pemakzulan harus didasarkan pada ketentuan konstitusi. Jika seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, proses tersebut harus dijalankan demi kepentingan bangsa.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada jalan lain, ya apa yang harus kita lakukan? Ya jalan aja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” kata Paloh di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu malam (8/11).

Meski demikian, Paloh mengingatkan agar dinamika politik tersebut tidak disambut dengan kegembiraan. Menurutnya, persoalan pemakzulan pimpinan nasional merupakan situasi yang patut disikapi dengan keprihatinan.

Ia mengingatkan bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran memperoleh mandat rakyat untuk memimpin hingga 2029. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga etika dan kedewasaan politik.

“Ini bukan kegembiraan bagi kita sebagai anak bangsa ini. Siapa yang gembira dengan permasalahan ini? Iya, kan? Ini adalah satu situasi yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” ujarnya.

Berbeda dengan Paloh, Syarifuddin Sudding mendesak Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, ia meminta DPR RI menggunakan hak konstitusional untuk mengambil langkah politik.

Sudding menilai putusan MA yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus dieksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding, Senin (9/11).

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai pengunduran diri merupakan langkah yang sebaiknya ditempuh Gibran sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan.

Ia juga menyoroti aspek legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap jabatan Wakil Presiden.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas putusan Mahkamah Agung, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” ujarnya.

DPD RI Didorong Prakarsai Sidang Istimewa MPR

Desakan agar persoalan Gibran dibawa ke ranah konstitusional juga datang dari kalangan akademisi. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Teguh Satya Bhakti, secara resmi mengajukan permohonan kepada pimpinan DPD RI agar memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Permohonan tersebut diserahkan Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Langkah itu ditempuh dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 serta Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Teguh menilai DPR mengalami kebuntuan politik akibat fragmentasi koalisi partai politik sehingga mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 belum berjalan.

Karena itu, ia mendorong DPD RI mengambil peran dalam mengawal konstitusi dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada MPR.

“DPD RI berwenang secara mandiri menggunakan hak inisiatifnya untuk menyampaikan usulan tindakan administrasi pemerintahan ke MPR RI untuk segera menyelenggarakan Sidang Istimewa guna menyelamatkan negara dari krisis konstitusional,” ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Dalam permohonannya, Teguh bersama tim hukum menyampaikan tiga poin utama. Pertama, meminta DPD RI menerima seluruh permohonan dan aspirasi ketatanegaraan yang diajukan.

Kedua, meminta DPD menerbitkan surat keputusan atau rekomendasi resmi sebagai tindak lanjut aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan, termasuk Sidang Paripurna DPD RI.

Ketiga, meminta DPD mengajukan usulan resmi dan memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR RI untuk membatalkan keabsahan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029.

Pemohon juga mendesak agar MPR memberhentikan Gibran dari jabatannya berdasarkan putusan MK dan MA tersebut. Selanjutnya, mereka meminta dilakukan proses pemilihan Wakil Presiden yang baru sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Pakar Hukum Jelaskan Mekanisme Pemakzulan

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), M. Addi Fauzani, menjelaskan bahwa persoalan pemakzulan Wakil Presiden harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan memperluas kewenangan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Menurut Addi, temuan MK yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran menjadi persoalan mendasar karena menyangkut pemenuhan syarat calon pejabat negara.

Meski MK tidak memiliki kewenangan untuk langsung mendiskualifikasi pejabat yang telah dilantik melalui perkara perselisihan hasil pemilu, mekanisme pemberhentian tetap tersedia dalam konstitusi.

“Persoalan pemberhentian Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, termasuk mekanisme pemakzulan (impeachment) apabila memenuhi dasar yang ditentukan UUD NRI Tahun 1945,” kata Addi, Rabu (7/10).

Ia menjelaskan, mekanisme pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya harus melalui sejumlah tahapan yang melibatkan DPR, MK, hingga MPR.

Tahapan awal dimulai dari DPR melalui penggunaan hak menyatakan pendapat. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau kondisi tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Selanjutnya, pendapat tersebut harus diajukan kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Apabila MK menyatakan bahwa dugaan tersebut terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

MPR kemudian menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sesuai mekanisme dan persyaratan yang ditentukan UUD 1945.

“Karena itu, apabila di kemudian hari terdapat dasar konstitusional yang cukup untuk menyatakan seorang Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat, mekanisme pemakzulan dapat ditempuh melalui jalur tersebut, bukan melalui perluasan kewenangan MK dalam perkara PHPU,” paparnya.

PSHK FH UII menilai mekanisme tersebut penting agar persoalan yang muncul dalam proses persidangan tidak berhenti tanpa tindak lanjut, sekaligus memastikan setiap lembaga negara tetap bekerja sesuai batas kewenangannya.

Addi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama dalam penyusunan peraturan mengenai persyaratan pencalonan.

“Norma yang telah melalui uji publik tidak semestinya kemudian ditambah atau diubah secara substantif tanpa keterbukaan kepada masyarakat,” tegasnya.

PSHK FH UII turut mendesak DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu mengevaluasi sistem verifikasi persyaratan calon pejabat negara agar polemik serupa tidak kembali muncul setelah proses pemilihan dan pelantikan.

Lembaga tersebut juga mengajak kalangan akademisi dan masyarakat sipil mengawal persoalan ini secara kritis agar penegakan konstitusi berjalan konsisten.

Dengan munculnya desakan dari sejumlah pihak, pembukaan masa sidang DPR pada 10 November 2026 menjadi salah satu momentum yang dinantikan untuk melihat apakah wacana penggunaan hak angket dan pemakzulan Gibran akan berlanjut ke pembahasan resmi di parlemen. (din/jee)