Mantan Ketua Kompolnas periode 2020-2024, Mahfud MD menceritakan detik-detik terpilihnya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri periode 2021-2026.

Mahfud MD menyebut, terpilihnya Listyo Sigit sebagai Kapolri atas permintaan Jokowi saat menjadi Presiden melalui Praktikno yang menjabat sebagai Mensesneg.

Mahfud mulanya menjelaskan, menurut Undang-undang (UU) calon Kapolri itu diusulkan oleh Presiden kepada DPR tanpa campur tangan.

“Tetapi, di dalam praktik dibuat peraturan internal, nanti dipilih dulu oleh Kompolnas beberapa nama diserahkan ke Presiden,” kata Mahfud, di Youtube iNews, kemarin.

Sebagai Ketua Kompolnas saat itu, Mahfud MD meminta kepada seluruh anggotanya untuk mengusulkan sejumlah nama. Hingga di rapat pleno, calon Kapolri itu dimasukkan ke dalam sebuah ranking. Saat itu, muncul tiga nama bintang 3 dan 2 nama bintang 2.

“Nah dalam fungsi itulah, saya selaku kompolnas mulai dari Kompolnas silakan yang anggota-anggota itu membuat usul, muncul lah beberapa nama. Terus saya undang pleno, lalu kita bikin skor lagi, muncul lah tiga nama bintang 3 dan 2 nama bintang 2,” ujarnya.

Adapun 3 nama terbaik untuk dicalonkan dari Kompolnas sebagai Kapolri yakni Komjen Arief Sulistyanto, Komjen Boy Rafli Amar dan Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imipas.

“Nah mungkin, Pak Jokowi sebagai presiden ingin memilih dari yang bintang 2, kita sediakan bintang 2 yang terbaik ada 2 Pak, ini namanya Ahmad Dofiri bintang 2, kalau mau dijadikan Kapolri, paginya diangkat bintang 3, sorenya diangkat Kapolri kan bisa. Lalu yang ketiga itu Agung (Irjen Agung Setya) waktu itu menjadi Kapolda Riau,” ungkapnya.

Dari daftar bintang 3 dan 2 itu, tidak ada namanya Listyo Sigit Prabowo. Namun, Mahfud mengaku diminta oleh Pratikno yang saat itu menjabat sebagai Menseseneg untuk memasukkan nama Listyo Sigit ke dalam tiga besar.

“Jadi kita kasih bintang 3 dan bintang 2. Yang lain itu ada ranking-ranking bawah karena banyak kan bintang 2 ke atas itu. Pak Listyo itu diminta dimasukkan ketiga besar, yang minta itu Mensesneg Pak Pratikno. Jadi ketika saya komunikasi, kami/Kompolnas sudah ngasi skor, nilai terbaik dari berbagai segi, lalu masuk Pak Praktikno supaya Listyo Sigit itu dimasukkan,” ucapnya.

Pada saat itu, Kompolnas tidak menolak, sebab itu permintaan Presiden. Mahfud MD pun tak menampik ada syarat lain yang bersifat subjektif yang mana Presiden merasa cocok memilih seseorang untuk menjadi Kapolri saat itu.

“Kita kan enggak bisa nolak, wong itu bukan seleksi, wong itu permintaan Presiden, kan ada syarat lain yang sifatnya subjektif chemistry presiden, presiden merasa chemistrynya Listyo. Jadi Listyo yang ada di bawah kita naikkan ke atas. Pak Pratikno ketika itu minta di suratnya supaya disebutkan abjat bukan ranking, karena nanti kalau rangking nanti Listyo di bawah. Itu ranking juga, karena dia sebenarnya nomor tujuh tapi naik ke atas,” lanjut dia.

Mahfud menambahkan, proses pemilihan Kapolri itu bisa dilakukan tanpa melalui Kompolnas. Ia mencontohkan pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto yang kini menjadi Kapolri.

“Ini bukan rahasia, besok pun melakukan seperti itu gapapa itu presiden, tidak lewat Kompolnas bisa langsung tunjuk sendiri, kayak kemarin kayaknya ngga lewat Kompolnas karena mendadakan yang (pengangkatan) Pak Suyudi,” jelas dia.

Mahfud juga mengungkap proses pemilihan seperti itu juga pernah dilakukan pemimpin lainnya, salah satunya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Karena ngga harus lewat Kompolnas, tapi Pak Jokowi minta saran dari Kompolnas. Itu juga dulu begitu, Pak SBY dan sebagainya melakukan hal-hal seperti itu,” katanya.

“Nah masuknya Listyo itu atas permintaan Pak Jokowi sendiri, meskipun dia (Listyo) ngga masuk dalam ranking di internal Kompolnas. kita saja yang masukan, karena setelah rapat itu dia ngga masuk, saya komunikasi ‘Pak ini udah selesai, ini urutannya’, abis itu Pak Pratikno minta Listyo dimasukkan ketiga besar,” ucapnya.

Komjen Arief Sulistyanto Calon Kuat

Sebelumnya, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto disodorkan bersama empat jenderal bintang tiga lainnya sebagai calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief menjadi yang paling senior dibandingkan empat nama lainnya. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1987.

Dirangkum dari berbagai sumber, Arief mengawali karir di Polres Surabaya. Ia kemudian masuk wilayah Polda Metro Jaya. Arief juga pernah menjadi sekretaris pribadi kapolri pada 1999.

Karirnya terus meningkat. Jenderal bintang tiga itu kemudian menjadi Kapolres Indragiri Hilir, Riau pada 2003. Ia mulai masuk Mabes Polri pada 2006, saat ditunjuk menjadi Kasubbag Prodsus Bag Produk Roanalisis Bareskrim Polri. Sampai akhirnya, Arief diangkat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pada 2010.

Setelah empat tahun menjabat direktur di Bareskrim, Arief dipercaya menduduki kursi Kapolda Kalimantan Barat. Sekitar dua tahun, ia menjabat pimpinan kepolisian daerah.

Arief lantas ditarik menjadi Staf Ahli Manajemen Kapolri. Tak lama kemudian ia diangkat menjadi Asisten SDM Kapolri. Saat itu, Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri.

Karirnya meroket ketika Arief dipercaya menggantikan posisi Ari Dono Sukmanto sebagai Kabareskrim pada 2018. Kursi Kabareskrim merupakan posisi strategis di Korps Bhayangkara.

Namun, Arief tak lama menduduki posisi Kabareskrim. Belum banyak prestasi yang dibuatnya dalam usia jabatannya yang seumur jagung. Ia digeser oleh Tito untuk menjadi 'kepala sekolah' di Polri.

Mutasi Arief ketika itu memunculkan beragam pertanyaan di tengah publik. Selain karena masa jabatan yang singkat, mutasi ini juga terjadi di tengah kabar hubungannya yang tak harmonis Tito Karnavian selaku Kapolri.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengamini kabar hubungan yang tak harmonis itu. Neta mengatakan perang dingin antara Tito dengan Arief itu telah mengganggu soliditas internal Polri.

Menurutnya, mutasi Arief dari Kabareskrim ke Kalemdiklat merupakan solusi tepat yang diambil Tito untuk mengakhiri 'perang dingin' dengan Arief.

Saat memimpin serah terima jabatan Januari 2019, Tito membantah kabar keretakan di tubuh Polri. Ia mengatakan tak ada faksi atau kelompok yang terlibat konflik. Menurutnya, internal Polri tetap solid. (sin/cnn)

Catatan kecil Harry A. Daya

Komjen Pol. (Purn.) Arief Sulistyanto, Jendral Tegas Yang Pernah Diharapkan Menjadi Kapolri

Koran Harian Suara Pemred mungkin paling sering menulis tentang sepak terjang Brigjen Arief Sulistyo saat  menjabat Kapolda Kalbar.

Tak main - main segala bentuk kejahatan dari kecil hingga besar  ditindak tegas. Siapapun yang terlibat baik itu pengusaha, aparat penegak  hukum termasuk anak buahnya dibabat.

Penyelundupan barang ilegal yang sebelumnya  tumbuh subur di perbatasan pun lumpuh. Sejumlah pengusaha yang terlibat termasuk pejabat Bea Cukai Kalbar  ditangkap.

Tidak itu saja, semua jaringan mafia BBM ilegal, dan pelaku korupsi dihajar tanpa ampun.

Tak heran, dalam edisi berita utama Koran Suara Pemred pernah membuat judul  : " Kapan Kapolda Pindah ? "

Karena para mafia, pengusaha hitam dan aparat korup termasuk sebagian anak buahnya tak suka Arief bercokol  lama lama di Kalbar.

" Beliau paling marah jika ada perwira polisi yg melanggar hukum, kalau berat direkom untuk di penjara dan dipecat," kata salah satu perwira baru - baru ini.

Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyo sempat menjabat Kepala Bareskrim Polri Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan terakhir Kabaharkam Polri.

Jenderal bintang tiga ini sosok yang dikenal dekat dan terbuka dengan para jurnalis dan tokoh media masa daerah dan nasional.

Diantaranya dengan Koran Pemred, dan Harry Daya. 

Dan saya setuju dengan rekomendasi Kompolnas yang waktu itu diketuai Menko Polhukam Mahmud MD.

Bahwa agar Kepolisian RI bisa kuat dalam melaksanakan penegakan hukum,  membenahi polisi - polisi yang nakal dan menempatkan polisi yang baik dan profesional di garda depan.

Komjen  Arief Sulistyo lah sosok yang paling tepat, untuk menjadi Kapolri.

Dan jika beliau duduk jadi orang nomor satu di Kepolisian RI tidak akan ada kejadian tragedi Sambo...tidak ada kasus kilo meter 50, karena polisi polisi yang nakal sangat tahu ..Arief Sulistio tidak akan menempatkan polisi korup di dalam kepemimpinannya..

Dan jika ada, pasti akan dia ratakan...hehe

Harry Daya

Pemimpin redaksi