PONTIANAK, SP – Menghadapi perubahan potensi ancaman bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak mulai membenahi kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. 

Setelah melewati periode karhutla dan kekeringan, pemerintah kota kini mengantisipasi kemungkinan banjir rob, genangan, kebakaran permukiman, pohon tumbang, hingga angin puting beliung.

Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut personel, tetapi juga memastikan seluruh peralatan operasional berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Langkah ini dilakukan agar penanganan di lapangan tidak terkendala ketika bencana terjadi.

Kepala BPBD Kota Pontianak, Muchammad Yamin, mengatakan sejumlah potensi bencana tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama memasuki periode perubahan kondisi cuaca dan lingkungan.

“Untuk beberapa waktu ke depan, setelah karhutla dan kekeringan, kita juga mengantisipasi pasang air laut, genangan, serta potensi kebakaran permukiman yang masih bisa terjadi,” kata Yamin.

Untuk mengantisipasi genangan dan banjir rob, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah kota adalah normalisasi sejumlah aliran parit dan sungai guna memperlancar aliran air.

Pengecekan terhadap mesin-mesin operasional BPBD juga telah dilakukan untuk memastikan peralatan siap digunakan ketika terjadi genangan maupun kondisi darurat lainnya.

Menurut Yamin, kesiapan infrastruktur dan peralatan harus berjalan beriringan dengan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, penanganan dapat dilakukan lebih cepat tanpa terkendala persoalan teknis maupun operasional.

“Insyaallah, semua infrastruktur akan kita siapkan supaya masyarakat Kota Pontianak merasa tenang,” jelasnya.

Menurutnya, pengalaman penanganan karhutla menjadi pelajaran penting bagi BPBD untuk memperkuat kesiapan operasional. Ketersediaan peralatan yang memadai menjadi salah satu faktor penentu agar petugas dapat bergerak cepat dan bekerja secara optimal.

BPBD saat ini juga memanfaatkan dukungan anggaran bantuan pemerintah pusat sekitar Rp20 miliar untuk memperkuat kebutuhan penanggulangan bencana. Sebagian anggaran tersebut telah digunakan mendukung operasional selama masa tanggap darurat karhutla, termasuk kegiatan relawan, TNI, dan Polri.

Adapun sisa anggaran direncanakan untuk pengadaan sejumlah kebutuhan, antara lain mobil tangki air, kendaraan penyelamat atau rescue, mobil pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), serta perlengkapan pendukung lainnya.

Yamin menegaskan, pengadaan peralatan harus memperhatikan kesiapan dan kelayakan fungsi agar tidak menjadi kendala saat dibutuhkan dalam situasi darurat.

“Kita berharap ke depan penanganannya bisa lebih baik. Jangan sampai nanti ketika kita ingin menyemprot, ternyata selangnya bocor. Ketika ingin memadamkan kebakaran, tiba-tiba mesinnya rusak,” ujarnya.

Selain pembenahan peralatan, BPBD juga menyiapkan dukungan operasional bagi relawan dan petugas pemadam kebakaran. Untuk itu, koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan akan dilakukan guna memastikan kebutuhan operasional dapat terakomodasi.

Yamin menilai penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena penanganan di lapangan memerlukan dukungan personel, peralatan, anggaran, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Melalui penguatan peralatan, dukungan operasional personel, dan koordinasi lintas instansi, BPBD Kota Pontianak berupaya membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. 

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melindungi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. (din)