PONTIANAK, SP – Kota Pontianak masuk 10 besar pemerintah daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik kategori kota se-Indonesia dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2026. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Pontianak sebagai daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik di Kalimantan Barat.

Penghargaan yang diselenggarakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diserahkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).

Edi menyampaikan apresiasi kepada UGM atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Namun, ia menegaskan penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Pemkot Pontianak akan terus mendorong transformasi digital agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan responsif.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan berbagai layanan digital sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan administrasi dan informasi pemerintahan secara lebih praktis.

“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat transformasi digital. Bukan sekadar melihat semakin banyak aplikasi yang dibangun pemerintah, tetapi pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif,” jelasnya.

Edi juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dinilai dapat menjadi peluang untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan informasi publik, pengolahan data, hingga meningkatkan produktivitas aparatur. Analisis data berbantuan AI juga berpotensi mendukung penyusunan kebijakan dalam menangani berbagai persoalan perkotaan.

Mulai dari pengendalian inflasi, kemacetan, pengelolaan sampah, genangan air, hingga perencanaan pembangunan dapat didukung melalui pemanfaatan teknologi dan pengolahan data yang lebih optimal.

“Kita harus mulai beradaptasi karena teknologi ini dapat membantu pemerintah bekerja lebih cepat, mengambil keputusan lebih tepat, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat,” katanya.

Edi berharap GM-DTGI tidak hanya menjadi instrumen pemeringkatan, tetapi juga sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan transformasi digital.

Ia juga mendorong UGM terus memberikan pendampingan melalui kajian, rekomendasi kebijakan, pengembangan kompetensi aparatur, serta pertukaran praktik baik antardaerah.

“Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas teknologi. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan dorongan agar pemerintahan semakin baik dan pembangunan semakin tepat sasaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menjelaskan capaian tersebut didukung pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital di lingkungan Pemkot Pontianak.

Saat ini, pusat data atau data center Pemkot Pontianak telah menampung 167 aplikasi dan situs web pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu fondasi untuk mendukung operasional layanan elektronik di berbagai perangkat daerah.

Penguatan juga dilakukan melalui portal Satu Data Kota Pontianak yang telah mengelola lebih dari 3.000 dataset. Ketersediaan data sektoral ini diharapkan mendukung perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan pembangunan berbasis informasi yang lebih terstruktur.

“Melalui Satu Data, kita ingin pengelolaan informasi antarperangkat daerah semakin tertata. Data yang tersedia tidak hanya dikumpulkan, tetapi harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program pembangunan,” jelasnya.

Selain penguatan pusat data dan Satu Data, Pemkot Pontianak juga mengembangkan berbagai platform layanan digital. Salah satunya aplikasi JePin atau Jendela Pontianak Integrasi yang menyediakan akses terhadap informasi dan layanan pemerintah, termasuk informasi harga komoditas serta CCTV kota.

Pemkot Pontianak juga memanfaatkan SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan masyarakat dan aplikasi SRIKANDI untuk mendukung pengelolaan persuratan serta arsip pemerintahan secara elektronik.

“Melalui berbagai platform tersebut, kita berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses sekaligus memperkuat koordinasi dan efisiensi administrasi pemerintahan,” katanya.

Syamsul menambahkan, hasil GM-DTGI 2026 menjadi dorongan bagi Diskominfo bersama seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat integrasi aplikasi, pengelolaan data, serta kualitas layanan berbasis elektronik.

Ke depan, perhatian tidak hanya diarahkan pada pengembangan teknologi baru, tetapi juga optimalisasi sistem yang telah tersedia agar dapat saling terhubung dan memberikan manfaat lebih luas.

“Ke depan, fokus kita bukan hanya pengembangan teknologi baru, tetapi juga optimalisasi sistem yang sudah tersedia. Harapannya, seluruh layanan semakin terintegrasi dan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat Kota Pontianak,” tutupnya.

Capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital Pemkot Pontianak. Tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur, data, dan berbagai aplikasi pemerintahan dapat terintegrasi sehingga digitalisasi tidak berhenti pada pengembangan sistem, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang semakin efektif. (din)