PONTIANAK, SP – Mantan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, menjadi sorotan setelah namanya disebut Akbar Faisal, pendiri Kanal Akbar Faisal Uncensored dalam diskusi mengenai dugaan persoalan di tubuh Polri selama kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.

Dalam perbincangan bersama pengamat politik, komunikasi, dan militer Selamat Ginting pada podcast Akbar Faisal Uncensored yang dikutip, Minggu (8/11), Akbar mengungkap dugaan keterlibatan seorang perwira Polri dalam persoalan perusahaan milik adiknya.

Akbar mengaku, persoalan tersebut bermula ketika Pipit masih bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri. Ia menuding adanya penggunaan tangan pihak lain untuk mengambil alih perusahaan milik keluarganya.

“Ketika dia masih Dirtipideksus, bermasalah. Saya katakan bermasalah karena adik saya korbannya. Menggunakan tangan orang lain merampas perusahaan adik saya,” kata Akbar.

Akbar kemudian mengaitkan sosok yang dimaksud dengan perjalanan karier Pipit hingga menjabat Kapolda Kalbar dan Kapolda Jawa Barat.

“Saya tahu, kayak gitu jadi Kapolda di Kalimantan Barat. Dan jadi Kapolda di Jawa Barat sebelum dicopot oleh Kapolri,” ujarnya.

Selamat Ginting kemudian memastikan nama perwira yang dimaksud Akbar.

“Maksud Anda Irjen Polisi Pipit?” tanya Selamat.

Akbar membenarkan penyebutan tersebut. “Saya rasa iya. Itu namanya. Kita sudah buka-bukaan saja,” jawabnya.

Selain mengungkap persoalan yang dialami keluarganya, Akbar juga mengkritik pola kepemimpinan dan promosi jabatan di lingkungan Polri.

Ia mengaku menerima sejumlah informasi dari perwira tinggi mengenai perilaku sejumlah junior yang dinilai tidak menghormati senioritas.

Akbar bahkan mengungkap informasi dari seorang jenderal bintang tiga yang mengaku mendapat perlakuan tidak pantas dari perwira junior berpangkat bintang dua.

“Tadi pagi, seorang jenderal bintang tiga memberitahu saya dengan nada marah. Dia menyebut seorang juniornya bintang dua, inisialnya AK. Dia mengancam saya atas suruhan Listyo Sigit Prabowo,” ungkapnya.

Akbar juga mempertanyakan ketimpangan promosi kepangkatan di tubuh Polri. Menurutnya, sejumlah perwira yang lebih junior justru memperoleh jabatan dan pangkat lebih tinggi dibandingkan seniornya.

Menanggapi hal tersebut, Selamat Ginting menilai sistem meritokrasi di lingkungan kepolisian perlu ditegakkan. Ia mengkritik pola promosi yang dinilai lebih mengutamakan kedekatan dengan pimpinan dibandingkan kompetensi dan rekam jejak.

“Ini cara yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengangkat orang yang masih sangat junior hanya karena dia bekas ajudan. Ini tidak benar. Meritokrasi dia lewati segala macam,” kata Selamat.

Nama Pipit sebelumnya juga disebut Selamat Ginting dalam daftar 13 perwira Polri yang menurut analisisnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan pada 3 November 2026. Namun, daftar itu bukan daftar resmi tersangka yang diumumkan Bareskrim Polri.

Dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah nama perwira Polri telah menjadi sorotan. Pipit tidak termasuk dalam empat nama yang disebut sebagai tersangka dalam perkembangan perkara tersebut.

Sorotan terhadap Pipit juga pernah muncul dalam perkara dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) yang menyeret pengusaha tambang bauksit Sudianto alias Aseng.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, pada Juni 2026 pernah mengungkap informasi mengenai dugaan pemeriksaan Pipit oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri di tengah pengusutan perkara tersebut.

Berawal dari perkara tambang bauksit

Jejak persoalan tersebut mencuat pada Mei 2026, ketika Kejaksaan Agung menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS pada 21 Mei 2026.

Perkara itu berkaitan dengan aktivitas pertambangan bauksit di Kalimantan Barat sepanjang 2017 hingga 2025.

Sugeng menyebut dugaan pemeriksaan tersebut perlu dilihat dalam konteks penangkapan Aseng dan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan.

Namun, Sugeng juga mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui alat bukti yang cukup. Informasi atau pengakuan semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.

Dugaan Keterlibatan Yoan Febriawan

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS yang melibatkan Sudianto alias Aseng dan Irjen Pol Pipit Rismanto, dikabarkan juga melibatkan mantan Kasubdit IV Tipidter, Kompol Yoan Febriawan.

Yoan dikabarkan juga telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri hingga akhirnya Mabes Polri melimpahkan penanganan kasus ini ke

Paminal Polda Kalbar. Yoan dikabarkan saat ini dimutasi dari jabatan sebelumnya.

Keterkaitan Yoan dikabarkan tidak terlepas dari peran mantan atasannya yakni Irjen Pol Pipit Rismanto saat menjabat Kapolda Kalbar.

Penyadapan Berlangsung Periode 2025-2026

Kembali soal kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Diduga aksi penyadapan yang dilakukan oleh Listiyo Sigit Prabowo bersama rekan-rekannya telah berlangsung pada periode 2025–2026.

Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

Nomor yang diduga menjadi sasaran mencakup milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Selain penyadapan tanpa prosedur, penyidik Mabes Polri juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik pada sistem tersebut.

Perkembangan perkara ini kemudian melebar ke ranah politik dengan mengaitkan dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran politik Solo.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, juga menilai perkara penyadapan berpotensi berkembang ke ranah politik. Ia menyebut kemungkinan adanya tokoh sipil dari partai politik besar yang ikut dalam pembahasan sebelum proses penghapusan data hasil penyadapan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pejabat dengan pangkat jenderal bintang empat, bintang tiga, hingga bintang dua.

Pernyataan itu menggambarkan dugaan adanya aktor dengan pengaruh besar di balik perkara tersebut. Namun, Jazilul tidak menyebut identitas jenderal bintang empat lain yang dimaksud.

Dalam perkembangan terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah keterlibatannya dalam dugaan penyadapan. Ia bahkan mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan dan meminta aparat mengusut perkara tersebut secara terbuka.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap," kata Bahlil.

Dugaan Keterlibatan Tito dan Aziz

Spekulasi mengenai keterlibatan sejumlah mantan Kapolri dalam skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Dua nama yang ikut mencuat adalah Tito Karnavian, yang menjabat Kapolri periode 2016–2019, dan Jenderal (Purn) Idham Azis, Kapolri periode 2019–2021.

Nama Tito menjadi sorotan setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan enam perwira Polri, terdiri atas tiga jenderal berpangkat inspektur jenderal dan tiga komisaris besar, ditangkap di rumah seorang mantan Kapolri.

Mahfud menegaskan, penangkapan tersebut tidak berlangsung di rumah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.

"(Bukan Pak Listyo) bukan. Itu nanti aja, nggak usah disebut. Nanti akan muncul sendiri," kata Mahfud dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Minggu (8/11).

Menurut Mahfud, keenam perwira tersebut telah mengakui keterlibatan mereka dalam penyadapan yang diperintahkan Listyo Sigit.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah kabar penangkapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"(Informasi mengenai penangkapan Tito) Tidak benar," kata Asep singkat, Minggu (8/11).

Dukungan Mantan Dankorbrimob

Sejumlah mantan Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) menemui Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11).

“Kami mendapatkan kunjungan kehormatan dari senior-senior kami, para Dankorbrimob pada masanya,” kata Kapolri Suyudi, dalam keterangan video Divisi Humas Polri, Sabtu (7/11).

Kapolri Suyudi mengatakan, pertemuan itu menjadi kesempatan bagi para mantan Dankorbrimob untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan kepada jajaran Polri.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memberikan wejangan kepada jajaran Polri agar tetap solid di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penanganan berbagai perkara.

“Sampai hari ini, Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan, perhatian dari senior-senior dan juga seluruh elemen masyarakat,” ujar Suyudi. 

Dia juga berterima kasih atas dukungan TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dinilai turut menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. 

Suyudi berharap, hubungan baik antara Polri, TNI, dan masyarakat terus terjaga untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dukung Gebrakan Kapolri Suyudi

Ketua Umum PKBB sekaligus Dankorbrimob Polri periode 2009-2010, Komjen (Purn) Imam Sudjarwo mengatakan, kehadirannya dan PKBB tidak sekadar silaturahmi. Namun, PKBB turut memberikan dukungan atas kebijakan Suyudi. 

Imam pun menyoroti sejumlah gebrakan Suyudi di awal menjabat kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.  

“Yang pertama, kita kaget juga karena baru dilantik beliau sudah melakukan mutasi yang begitu banyak,” ucap Imam.

Menurut Imam, mutasi tersebut diperlukan untuk membentuk organisasi Polri yang sehat dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan masing-masing.

“Organisasi yang sehat mesti harus diisi orang-orang yang tepat. Ini luar biasa, baru berapa, satu hari, dua hari (menjabat kapolri) bisa melakukan itu,” ucap Imam.

Selain mutasi, Imam menyoroti penindakan kasus narkoba dalam skala besar di sejumlah daerah.

Selain itu, Imam juga mengapresiasi Polri terkait penangkapan para jenderal Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

“Ini luar biasa yang mengagetkan kita semua, ternyata juga pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau,” ujar dia.

"Kalau di Brimob dulu sekali tampil harus berhasil, sekali melangkah pantang menyerah. Ini adalah motto beliau, sehingga beliau dengan cepat melakukan itu. Ini tidak mudah, bagaimana bisa melakukan upaya penegakan hukum tapi pelakunya adalah di internal Polri,” lanjut dia.

Langkah-langkah ini, kata Imam, berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang diklaim mencapai 80 persen.

“Ini luar biasa, ini kebanggaan kita semua dan tentu perlu dukungan tidak hanya dari jajaran kepolisian, Korps Brimob Polri, tetapi juga dari seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Imam. (din/jee/dok)