SINGKAWANG, SP - Satreskrim Polres Singkawang berhasil mengungkap 2 kasus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji di dua lokasi yang berbeda.

Pengungkapan ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Singkawang tidak tinggal diam melihat penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi yang sangat merugikan masyarakat luas.

"Lokasi pertama berhasil diamankan di Jalan Ratu Sepudak, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara dan lokasi kedua di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat," kata Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP I Putu Arya Wiranata, Jumat (13/11/2026).

Dua lokasi ini menjadi tempat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pengangkutan BBM dan elpiji bersubsidi secara ilegal.

Selain mengamankan dua tersangka, pihaknya juga turut mengamankan barang bukti sebanyak 25 jerigen yang diduga berisikan BBM jenis pertalit, 52 LPG dan dua buah mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi dan tabung gas tanpa dokumen secara sah.

Adapun modus operandi masing-masing pelaku, diduga melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah dan atau penyediaan pendistribusian yang diberikan penugasan tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

"Pelaku diduga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk mengangkut, menimbun, maupun memperjualbelikan BBM dan elpiji bersubsidi. Mereka bergerak secara ilegal, tanpa dokumen, tanpa izin, dan tanpa hak untuk menyalurkan BBM dan gas bersubsidi tersebut," ujarnya.

Kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S dan LH.

Kedua tersangka ini kini sudah diamankan di Mapolres Singkawang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga masih terus mengembangkan kasus ini, untuk mengetahui dari mana pelaku mendapatkan BBM dan elpiji tersebut, kepada siapa saja pelaku menyalurkannya, dan apakah ada pihak lain yang ikut terlibat dalam jaringan penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi ini.

Atas perbuatannya kedua tersangka akan dikenakan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU perubahan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 40 dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling tinggi Rp60 Milyar.

Hukuman yang berat ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku lainnya, agar tidak lagi berani bermain-main dengan BBM dan elpiji bersubsidi.

Polres Singkawang juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan jika menemukan adanya praktik penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi di lingkungannya.

Karena BBM dan elpiji bersubsidi adalah hak masyarakat yang berhak, bukan untuk diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Mari kita jaga bersama distribusi BBM dan elpiji bersubsidi di Kota Singkawang agar tepat sasaran, tepat harga, dan tepat manfaat. Jangan biarkan oknum-oknum nakal merampas hak masyarakat kecil demi keuntungan pribadi," pesannya. (rud)