PONTIANAK, SP - Penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang periode 2022–2024 terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memanggil 24 pihak, terdiri atas 23 direktur utama perusahaan dan seorang pimpinan cabang bank, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kalbar. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 10 hingga 17 November 2026.

Berdasarkan surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar Nomor B-4351/O.1.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 3 November 2026, para pihak yang dipanggil berasal dari sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, dan bidang usaha lainnya, serta Bank Kalbar Cabang Ketapang.

Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan melalui Kasi Penerangan Hukum I Wayan Gedin Arianta mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk memperdalam keterkaitan masing-masing pihak dalam penghimpunan, pengelolaan, hingga penggunaan dana CSR untuk kegiatan Napak Tilas.

“Pemanggilan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Kami ingin mendalami bagaimana proses penghimpunan dana CSR, mekanisme penyalurannya, hingga penggunaannya dalam kegiatan Napak Tilas. Penyidik juga menelusuri sejauh mana peran dan pengetahuan masing-masing pihak terkait pengelolaan dana tersebut,” ujar Wayan, Jumat (13/11).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap para pimpinan perusahaan dan pihak perbankan diperlukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus memperoleh gambaran utuh mengenai konstruksi perkara.

Penyidik, kata dia, tidak hanya menelusuri aliran dana, tetapi juga mencocokkan keterangan para pihak dengan dokumen dan alat bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.

“Setiap keterangan akan kami dalami dan dicocokkan dengan dokumen maupun alat bukti lainnya. Langkah ini penting agar penyidik mendapatkan gambaran utuh dan objektif sebelum menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

23 Perusahaan dan Bank Daerah Dipanggil

Surat pemanggilan tersebut merinci 24 pihak yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan selama enam hari kerja. Mereka terdiri atas pimpinan 23 perusahaan dan Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang.

Pada Selasa, 10 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Putra Sari Lestari, PT Ketapang Bangun Sarana, PT Pusaka Zaman Raja, PT Lestari Abadi Perkasa, dan PT Wahana Hijau.

Selanjutnya, Rabu, 11 November 2026, pemanggilan ditujukan kepada Direktur Utama PT Aditia Agro Indo, PT Simas Sawit Kalimantan, serta pihak yang tercantum sebagai Direktur Utama PT Mustika Agung Sentosa/PT Asia Mukti Lestari/PT Sandika Makmur Sawit.

Pada Kamis, 12 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Rim Intan Mining, PT Citra Mineral Investinto, dan PT Indomarko Rismatama.

Kemudian pada Jumat, 13 November 2026, giliran Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang, Direktur Utama PT Buana Mega Tama, PT Wana Kerta Eka Lestari, dan PT Good Hope Group yang dipanggil.

Pemeriksaan berlanjut pada Senin, 16 November 2026, dengan pemanggilan Direktur Utama PT Artu Agro Nusantara, PT Artu Planstation, PT Artu Borneo Perkebunan, PT Mandiri Kapital Jaya, serta PT Artu Energi Resorses.

Sementara pada Selasa, 17 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sandika Nata Palma, dan PT Hutan Ketapang Industri.

Seluruh pemeriksaan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai oleh tim penyidik Kejati Kalbar.

Wayan menambahkan, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.

“Setiap pihak tetap memiliki hak hukum yang harus dihormati dan penyidik mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Wayan.

Sudah Periksa Puluhan Saksi

Perkara dugaan penyalahgunaan dana CSR Napak Tilas Ketapang ini bukan perkara baru. Penanganannya telah bergulir sejak 2025 dan resmi memasuki tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalbar Nomor Print-12/O.1/Fd.1/10/2025 tertanggal 20 Oktober 2025.

Penyidikan kemudian berlanjut melalui sejumlah tindakan hukum. Pada 8 Desember 2025, tim penyidik Kejati Kalbar menggeledah rumah seorang saksi yang merupakan bendahara kegiatan Napak Tilas.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting serta barang elektronik berupa telepon genggam dan laptop yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana kegiatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri dokumen pertanggungjawaban serta memperkuat pembuktian terkait penggunaan dana CSR selama periode 2022–2024.

Perkembangan berikutnya, pada April 2026, penyidik kembali memanggil enam saksi untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperdalam dugaan penyalahgunaan dana kegiatan.

Sementara itu, pada awal November 2026, disebutkan bahwa penyidik sebelumnya telah memeriksa 43 saksi dan meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.

Pada 17 Oktober 2026, Kejati Kalbar juga menegaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara menjadi salah satu tahapan penting dalam pembuktian perkara. Koordinasi dengan BPKP terus dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.

Penelusuran Aliran Dana Jadi Fokus

Pemanggilan 24 pihak pada November ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam pengusutan perkara tersebut. Keterlibatan sejumlah pimpinan perusahaan dan perbankan dalam pemeriksaan menunjukkan penyidik tengah memperluas pendalaman terhadap proses penghimpunan dan penyaluran dana CSR.

Kejati Kalbar memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kami memahami harapan masyarakat agar perkara ini segera memperoleh kepastian hukum. Namun, setiap penetapan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wayan.

Ia menegaskan, Kejati Kalbar berkomitmen menuntaskan perkara tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyidik masih terus mendalami fakta, menelusuri aliran dana, serta menguji keterkaitan keterangan para saksi dengan dokumen yang telah diperoleh. (jee)