PONTIANAK,SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas mencapai 19.175,86 hektare telah ditetapkan di sembilan kabupaten. Namun, tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Kalimantan Barat, Triadi Andrianto, ST, MT, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik atau Good Mining Practice di Pontianak, Senin 16 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026, tersebut diselenggarakan PT Kalbar Mineral Center (KMC) bagi masyarakat penambang rakyat, pemegang IPR, dan calon Kepala Teknik Tambang (KTT) se-Kalimantan Barat.
Bimtek dilaksanakan di Aula UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Abdurahman Saleh, Pontianak.
"Dari semua IPR yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat tersebut belum mempunyai Kepala Teknik Tambang, sehingga meskipun sudah keluar izin tetap belum bisa operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Triadi.
Ia menjelaskan, penetapan 364 blok WPR dengan luas 19.175,86 hektare tersebut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/MB.01/MEM.B/2026. Sementara itu, tiga IPR telah diterbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Menurut Triadi, pemerintah provinsi juga sedang melakukan pendataan dan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan rakyat di Kalimantan Barat, termasuk kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).
Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan perizinan sektor pertambangan sekaligus tindak lanjut rencana aksi Satgas APH. Upaya pemerintah juga mencakup pengusulan penetapan WPR, penyusunan dokumen pengelolaan WPR, dokumen RR dan RPT, penyusunan regulasi terkait IPERA, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi masyarakat penambang dan pemegang IPR.
Triadi mengatakan, pertambangan rakyat masih menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi persoalan, terutama terkait pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan sumber daya manusia.
Karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat penambang dan calon KTT dinilai penting agar kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik serta memperhatikan aspek lingkungan.
Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dari para narasumber agar dapat diterapkan dalam kegiatan pertambangan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Direktur PT Kalbar Mineral Center, Ir. Sigit Nugroho WJ, M.Ling, mengatakan pelaksanaan Bimtek tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional antara PT Duta Keselamatan Kerja Indonesia (DKKI) dan PT Kalbar Mineral Center Nomor 0008/MOU/DKKI/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.
Kerja sama tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan operasional pertambangan serta bimbingan teknis penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
"PT KMC dengan dukungan dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Dinas Perindag ESDM Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Bimtek untuk masyarakat penambang rakyat dan pemegang IPR di Kalimantan Barat di Pontianak yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2026," ujarnya.
Sigit berharap para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik sehingga memahami penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam aktivitas pertambangan rakyat.
Sigit menambahkan Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik atau Good Mining Practice, berjumlah 51 orang peserta, yakni dari 46 orang peserta dari Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat, dari luar Kalbar 5 orang peserta, dari 2 peserta dari Poso Sulawesi Tengah, 1 orang peserta Sukabumi Jawa Barat, 1 orang dari Tasik Malaya, Jawa Barat, serta 1 orang peserta dari Banten.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP, M.Si, menyampaikan apresiasi kepada UPT PT PKPTK Disnakertrans, PT DKKI, dan PT KMC yang telah mendukung masyarakat penambang rakyat melalui penyelenggaraan Bimtek tersebut.
Ia menilai kegiatan serupa perlu terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat penambang, khususnya dalam memenuhi persyaratan pengajuan IPR.
Selain itu, kata Windy, ICMI Orwil Kalbar bersama ICMI Orda Kapuas Hulu dan Pemerintah Desa Entibab telah mengusulkan Desa Entibab sebagai Desa Cendekia berbasis pertambangan rakyat.
Usulan tersebut didasarkan pada potensi dan peluang desa serta dukungan masyarakat penambang rakyat. Program Desa Cendekia diarahkan pada pengembangan dua aspek utama, yakni IMTAQ (iman dan takwa) serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Windy mengakui aktivitas pertambangan rakyat masih menghadapi persoalan kesehatan dan dampak lingkungan, terutama apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai kaidah teknik pertambangan yang benar.
Karena itu, ICMI berupaya membantu masyarakat Desa Entibab melalui program Desa Cendekia agar aktivitas pertambangan rakyat dapat dikelola dengan lebih baik.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pertambangan rakyat, ICMI Orwil Kalbar juga telah melakukan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dukungan tersebut meliputi sosialisasi pertambangan rakyat, penyusunan dokumen RR dan RPT, pembahasan revisi Perda terkait IPERA, penyusunan dokumen pengelolaan WPR, serta fasilitasi bimbingan teknis.
Windy berharap peningkatan kapasitas masyarakat penambang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Ia juga meminta peserta aktif mengikuti materi yang disampaikan narasumber dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan tersebut, peningkatan pemahaman masyarakat penambang rakyat dan pemegang IPR diharapkan dapat mendukung tata kelola pertambangan yang sesuai ketentuan, menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta memperhatikan aspek lingkungan. (*)