Ponticity post author elgiants 17 November 2026

Pemilik Cafe Kluwi Ditahan Polisi, Terkait Dugaan Kasus Penipuan, Berakar dari Sengketa Utang-Piutang, Kuasa Hukum Sebut Bukan Masalah Pidana

Photo of Pemilik Cafe Kluwi Ditahan Polisi, Terkait Dugaan Kasus Penipuan, Berakar dari Sengketa Utang-Piutang, Kuasa Hukum Sebut Bukan Masalah Pidana

PONTIANAK, SP - Pengusaha properti sekaligus pemilik Cafe Kluwi di Kota Pontianak, Hendri Saputra alias Alunk Hendri (Alaw), dikabarkan telah diamankan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat (Kalbar) terkait dugaan kasus penipuan.  

Kabar penangkapan tersebut mencuat dan ramai diperbincangkan publik setelah diunggah oleh akun media sosial, Liputan Pontianak melalui unggahan Instagram @liputanpontianak dan halaman Facebook Liputan Pontianak, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam unggahan yang menampilkan foto Alunk Hendri disertai keterangan bertuliskan "Pelaku Penipuan Alunk Hendri Pemilik Cafe Kluwi Dikabarkan Ditahan di Polda Kalbar?", akun tersebut menyebutkan bahwa sosok yang sempat menjadi sorotan beberapa bulan lalu atas dugaan sejumlah kasus penipuan bisnis dan perumahan itu kini telah diamankan pihak kepolisian.

Hingga Selasa sore, unggahan di Instagram telah mendapat lebih dari 5.300 tanda suka (likes), 140 komentar, dan dibagikan ulang (repost) sebanyak 188 kali.  

Kabar penahanan pengusaha yang pada tahun 2021 sempat menuai sorotan positif karena melelang satu unit rumah tipe 36 di Jalan Ampera untuk donasi penanganan Covid-19 melalui Polda Kalbar ini, memicu beragam reaksi keras hingga perdebatan di kolom komentar warganet.

Salah satu akun, @via_floraa89, memberikan pembelaan sekaligus membeberkan duduk perkara versi pihak terlapor. Akun tersebut mengklaim bahwa kasus yang menjerat Alunk bukanlah penipuan, melainkan persoalan gagal bayar utang sebesar Rp250 juta yang semestinya masuk ke ranah perdata, bukan pidana.

Dalam komentarnya, @via_floraa89 juga menyebut identitas pelapor sebagai Idawati, seorang anggota Bhayangkari dan menuding adanya keberatan dari pihak Hendri terkait permintaan denda atau bunga tambahan sebesar 4 persen saat hendak melakukan pelunasan.

Klaim pembelaan tersebut langsung mendapat respons kritis dari pengguna media sosial lainnya. Akun @taniaarimbi1650 menanggapi bahwa pihak kepolisian tentu memiliki pertimbangan dan alat bukti yang kuat sebelum melakukan penahanan, serta mampu membedakan mana perkara wanprestasi (perdata) dan mana yang memenuhi unsur pidana penipuan.

Sementara sejumlah akun seperti @ruthabatubara dan @netizennusantara.official menyoroti tanggung jawab Alunk sebagai pengembang (developer) perumahan. Mereka mengeluhkan kondisi jalan komplek dan fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan tidak kunjung dibangun selama bertahun-tahun, meski warga telah membeli unit rumah secara lunas.

Menanggapi hal ini, @via_floraa89 mengakui kondisi keuangan perusahaan properti tersebut sedang seret, namun berjanji perbaikan jalan komplek tetap menjadi prioritas.

Sejumlah komentar bernada sindiran turut mewarnai unggahan tersebut, seperti akun @hakimketuanetizen (dengan 269 likes) yang menyinggung soal karma dan sikap memandang rendah orang lain, serta akun @kamidayakkalbar yang mempertanyakan kelancaran pembayaran gaji para karyawan di unit usaha milik Alunk.

Berdasarkan informasi yang diterima Suara Pemred, Alunk Hendri kabarnya saat ini ditahan di Subdit 3 Jatanras Polda Kalbar. Alunk tercatat memiliki dua Laporan Polisi (LP) terkait kasus yang menjeratnya.

Selain kasus dugaan penipuan bisnis dan perumahan ini, rekam jejak hukum pengusaha tersebut juga diwarnai sengketa lain, dimana ia dikabarkan pernah kalah dalam persidangan perdata terkait perkara Tanah KS Tubun senilai Rp1 miliar.

Hendri juga dikenal memiliki rekam jejak polemik yang cukup panjang dalam ekosistem bisnis di Pontianak. Sepak terjangnya dikenal sebagai orang yang prolematik alias banyak masalah. Ada berbagai rentetan catatan kontroversi tentang dirinya.

"Gaya dia memang seperti itu, banyak masalah. Banyak rekan sesama pengusaha yang sebenarnya dirugikan, namun banyak yang memilih malas untuk melapor karena pertimbangan tertentu," ungkap salah seorang pengusaha di Pontianak yang namanya tak ingin diungkap.

Lebih lanjut, sejumlah dugaan persoalan hukum dan bisnis yang menyeret nama Hendri turut dibeberkan, di antaranya terkait tunggakan supplier Kafe Kluwi. Kalangan pemasok material dan supplier dikabarkan menghadapi kendala pembayaran dari operasional bisnis milik Hendri tersebut.

“Kafe Kluwi miliknya juga tidak bayar para supplier,” ungkapnya.

Selain itu, Hendri juga disorot terkait dugaan praktik bisnis perumahan, dimana konsumen dilaporkan mengalami kendala ketika pengajuan KPR di bank ditolak, namun dana uang muka (down payment/DP) yang telah disetorkan disebut-sebut tidak dikembalikan.

“Kasus perumahan. Diduga jebak orang minta DP. Ujung-ujungnya saat diproses di bank tidak lolos. DP tidak dikembalikan,” bebernya.

Catatan lain juga menunjukkan bahwa Hendri adalah sosok anti kritik. Hal ini mengarah pada dugaan kebiasaan Hendri yang kerap mendatangi pihak-pihak yang mengkritiknya di ruang publik. Tercatat, Hendri atau orang dekatnya diduga pernah memburu informasi kediaman pengelola akun media sosial lokal.

Hal tersebut sempat viral di media sosial. Saat itu, jagat maya Pontianak dihebohkan oleh peredaran tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga kuat milik bos Kafe Kluwi tersebut.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh akun Instagram @liputanpontianak pada 10 Mei 2026, Hendri tampak secara eksplisit mencari informasi lokasi kediaman pengelola akun hiburan @gosippontianak.

Dalam pesan singkat yang beredar luas itu, tertulis kalimat, "Anak buah ak mau silahturahmi". Alih-alih dipandang sebagai niat baik, mayoritas warganet menafsirkan ucapan tersebut sebagai dugaan intimidasi terselubung.

Manuver pesan ini disinyalir muncul akibat rasa tidak terima sang pemilik usaha usai dirinya merasa disinggung dalam sebuah konten yang diunggah oleh akun @gosippontianak, yang hingga kini telah mendulang ribuan likes dan ratusan komentar publik.

Berbagai rentetan catatan kontroversi ini membuat publik dan para pelaku usaha di Pontianak mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk potensi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Kalbar terkait konfirmasi penahanan, konstruksi pasal yang disangkakan, maupun status hukum Hendri alias Alunk.

Bukan Pidana

Menanggapi pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat, pihak kuasa hukum mengonfirmasi dan membenarkan bahwa Hendri Saputra alias Alunk Hendri (Alaw), saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian.

“Iya benar sudah ditahan,” ungkap Fransiskus, S.H., M.H. kepada Suara Pemred, Selasa (16/11/2026) malam.

Fransiskus secara tegas menyatakan bahwa perkara yang menjerat kliennya bukanlah penipuan, perbuatan curang, ataupun penggelapan, melainkan murni hubungan hukum keperdataan berupa transaksi jual beli material bangunan dan wanprestasi (gagal bayar).

Hubungan hukum antara Pelapor atas nama Idawati dan Hendri Saputra berakar dari perikatan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda) in casu pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan jika terjadi gagal bayar maka, konsekwensi yuridis dari perikatan tersebut adalah wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1238 jo 1243 KUHPerdata.

“Pada prinsipnya ini seharusnya bukan perkara pidana. Adakah penipu bayar bunga dan cicilan serta berusaha membayar. Tidak ada perkataan bohong dan tipu muslihat dari klien kami,” tegasnya.

Dijelaskan Fransiskus, hubungan hukum antara pelapor dan Hendri bermula pada Mei 2025. Pelapor menawarkan material/bahan bangunan kepada Hendri untuk kebutuhan usaha atau proyek dengan sistem pembayaran cash tempo, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.

Transaksi jual beli material bangunan ini berlangsung secara nyata dan berkesinambungan sejak Mei hingga Oktober 2025 melalui bagian purchasing PT Trilingga Bos Indonesia.

“Seluruh pemesanan dilakukan secara terbuka atas nama perseroan tanpa adanya keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Justru pihak pelapor sendiri yang menawarkan mekanisme pemesanan dan pembayaran dengan sistem cash tempo kepada Hendri Saputra sejak awal perjanjian,” jelasnya.

Adapun total keseluruhan nilai transaksi material sejak Mei hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp1,2 miliar. Hendri telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total Rp765 juta, sehingga masih tersisa hutang sebesar sekitar Rp443 juta.

Selain pembayaran pokok, Hendri juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda/bunga keterlambatan secara bertahap sebanyak lima kali dengan total Rp25 juta (masing-masing Rp5 juta per bulan pada periode November 2025 hingga Maret 2026), sehingga sisa utang pokok yang belum terselesaikan saat ini tercatat sebesar Rp250 juta.

Fransiskus menyoroti adanya kekeliruan ketika Pelapor pada 15 Maret 2026 meminta penandatanganan kuitansi dan surat pernyataan yang memuat redaksi "penitipan uang" sebesar Rp408 juta kapada Hendri dan uang tersebut akan dikembalikan paling lambat tanggal 30 April 2026. Apabila dana tersebut tidak dikembalikan akan menerima konsekwensi yuridis tindak pidana penggelapan.

“Surat tersebut sengaja dibuat untuk menarik ranah keperdataan agar masuk ke ranah pidana. Hal ini jelas merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstanding),” katanya.

Lebih lanjut, Fransiskus menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memiliki niat jahat (mens rea) sejak awal transaksi dilakukan, serta senantiasa menunjukkan itikad baik untuk melunasi sisa kewajibannya.

Sebagai wujud tanggung jawab dan itikad baik, pihak Hendri telah menempuh berbagai langkah persuasif dan prosedural, dimana pada 7 September 2026, kuasa hukum Hendri telah menemui pihak pelapor untuk menawarkan skema cicilan pelunasan sisa utang.

Kemudian pada 8 September 2026, pihak Hendri juga telah mengajukan surat permohonan mediasi kepada Dirreskrimum Polda Kalbar sebagai upaya keadilan restoratif (restorative justice).

“Upaya pelunasan penuh sebesar Rp250 juta juga sempat diajukan kembali melalui kuasa hukum pada 25 September dan 5 Oktober 2026, namun ditolak oleh pihak Pelapor dengan alasan penelaahan kerugian materil dan immaterial,” ungkapnya.

Fransiskus berharap penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dengan melihat esensi permasalahan yang sesungguhnya, yaitu sengketa keperdataan murni, demi tercapainya keadilan yang berimbang bagi semua pihak.

“Kita berharap selasai baik, apa pun ceritanya itu kan tetap masalah hutang. Kita jalani prosesnya,” kata Fransiskus. (ind/lp)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda