Nasional post author Kiwi 19 November 2026

Komisi XIII DPR RI Pertanyakan kepada Mensesneg Aturan Turunan UU Reforma Agraria Agar Segera Diselesaikan

Photo of Komisi XIII DPR RI Pertanyakan kepada Mensesneg Aturan Turunan UU Reforma Agraria Agar Segera Diselesaikan

JAKARTA. SP — Dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu, 18 November 2026, Paolus Hadi anggota Komisi XIII menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait perkembangan aturan turunan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria .

UU ini disahkan DPR pada 22 September 2026 dan ditandatangani Presiden pada 30 September 2026. Undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan delapan Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana .

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 2 ini menegaskan, meskipun undang undang telah berlaku dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sudah dibentuk beserta kepemimpinannya, masyarakat terutama mereka yang tinggal di kawasan hutan masih menunggu langkah konkret di lapangan.

"Konflik agraria adalah potensi besar yang ke depan menjadi hambatan, apalagi jika kita berbicara berkaitan dengan hak asasi manusia. Masyarakat di kawasan hutan sangat menunggu penyelesaian konflik agraria mereka. Kami ingin tahu sejauh mana perkembangan dari Mensesneg terkait aturan turunan ini," ujar Paolus Hadi.

Ia mengingatkan, Undang Undang ini sudah lebih dari satu bulan diundangkan. BRAN sebagai lembaga pelaksana sudah ada dan pimpinannya telah dilantik sejak awal Oktober. Namun di tingkat bawah, masyarakat masih menunggu. Keterlambatan penerbitan aturan turunan berisiko menghambat penyelesaian sengketa agraria yang menumpuk, termasuk sengketa wilayah adat di kawasan hutan.

"Perkembangan ini kami harapkan bisa menjadi fokus juga bagaimana komunikasi antar kementerian dan kelembagaan dijaga agar aturan pelaksana segera terbit dan UU ini benar benar sampai ke masyarakat yang membutuhkannya," ungkap Paolua Hadi.

UU Nomor 10 Tahun 2026 mengatur antara lain penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pembatasan penguasaan lahan, serta pembentukan BRAN yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria . Aturan turunan sangat krusial karena tanpa itu, banyak ketentuan teknis dalam UU belum dapat dijalankan di lapangan .

Menjawab pertanyaan dari anggota Komisi XIII DPR RI. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum (Legislation and Legal Administration) Lydia Silvanna Djaman membeberkan, Pertama menyangkut tindak lanjut atau mandat dari Undang Undang tersebut yang harus mengamanatkan pembentukan Delapan PP dan Lima Pepres

Terkait dengan peraturan dan pelaksanaan dari Undang Undang Agraria, itu dari BRAN sudah menyusun dan sudah membuat naskah akademik dan rancangannya dan juga sudah mengundang beberapa pakar. Namun satu dan lain hal kepala BRAN juga berkirim surat kepada menteri Hukum meminta dukungan dan mengusulkan agar menteri Hukum menjadi penyusunan dan pelaksanaan Undang Undang Reforma Agraria," jawabnya dengan singkat.

Hingga saat ini, Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menuntut percepatan penyusunan agar tujuan UU menyelesaikan sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dapat segera terwujud. (Dit)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda