Penanganan kasus 31 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dan Taiwan yang diamankan petugas Imigrasi bersama kepolisian di sebuah hotel di Pontianak pada 8 September 2026, menyisakan sejumlah persoalan.
Di balik dugaan keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring atau scamming, muncul pengakuan sejumlah WNA perempuan yang mengaku menjadi korban perekrutan kerja dengan iming-iming gaji besar. Mereka juga mengaku mengalami pembatasan kebebasan, penahanan paspor dan telepon genggam, hingga ancaman pembayaran uang apabila ingin berhenti bekerja dan kembali ke negara asal.
Persoalan tersebut disampaikan Kuasa Hukum sejumlah WNA, Eka Nurhayati Ishak. Ia mengaku pertama kali bertemu para perempuan tersebut secara tidak sengaja ketika sedang berada di Lapas Perempuan Pontianak untuk menjalankan penugasan dari Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara lain.
Saat itu, Eka melihat sejumlah WNA perempuan sedang mengantre untuk menghubungi keluarga masing-masing. Ia kemudian membuka dialog dan meminta mereka menyusun kronologi secara tertulis.
“Dari hasil dialog terbuka, mereka menyampaikan bahwa mereka merupakan hasil tangkapan Imigrasi pada 8 September 2026. Saya minta mereka langsung membuat kronologi,” kata Eka pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Eka, dari keterangan yang diterimanya, para WNA tersebut menyebut penindakan berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian berupa overstay. Namun, ia mempertanyakan dasar penerapan dugaan pelanggaran tersebut terhadap seluruh WNA.
“Mereka bilang terkait overstay, sedangkan yang izin tinggalnya sudah melewati masa waktu hanya tiga orang. Namun, setelah dicek, semuanya dijadikan satu bahwa ini overstay keseluruhan, bukan tiga orang, tetapi 31 WNA ini,” ujarnya.
Eka menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses hukum apabila para WNA tersebut memang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, ia meminta agar setiap proses tetap memperhatikan hak-hak orang yang sedang menjalani penahanan.
“Kalau memang WNA ini terbukti bersalah, berarti mereka melanggar aturan undang-undang dan pasal yang diterapkan itu betul, silakan. Kita tidak mau menghalangi penyidikan dan tidak mau menghalangi proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.
“Tetapi hak-hak mereka sebagai tahanan, sebagai pelaku dan terindikasi juga diduga sebagai korban, itu sebetulnya harus kita penuhi. Bagaimanapun kita tetap menghormati hak hidup orang sebagai manusia,” sambung Eka.
Selain dugaan pembatasan kebebasan dan pemaksaan bekerja, Eka juga mengungkap informasi mengenai dugaan permintaan uang sebesar RM100.000 per orang yang disebut-sebut dapat membuat para WNA memperoleh kebebasan.
Menurutnya, informasi tersebut berasal dari keterangan WNA yang sedang menjalani proses hukum. Ia mengaku telah memasukkan persoalan tersebut dalam surat resmi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.
“Kami menerima informasi yang sangat serius dari pihak warga negara asing yang sedang menjalani proses hukum, mengenai adanya dugaan penyampaian permintaan uang sebesar RM100.000 untuk setiap orang, dengan keterangan bahwa pembayaran tersebut dapat memungkinkan mereka memperoleh kebebasan,” demikian salah satu bagian surat pengaduan tersebut.
Eka meminta informasi itu diperiksa secara independen, objektif, dan transparan. Ia juga meminta penelusuran terhadap jalur komunikasi, identitas pihak yang menyampaikan permintaan uang, kemungkinan keterlibatan perantara, serta pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.
Dalam suratnya, Eka turut menyebut adanya informasi awal mengenai seseorang berinisial D dan Y. Namun, ia menegaskan identitas, jabatan, kedudukan, maupun keterlibatan kedua pihak tersebut belum dapat dipastikan.
Penyebutan nama itu, menurutnya, bukan tuduhan bahwa pihak bersangkutan telah melakukan tindak pidana, melainkan informasi awal yang perlu diklarifikasi oleh pejabat berwenang.
Dugaan permintaan RM100.000 tersebut berbeda dengan keterangan para WNA mengenai permintaan RM20.000 per orang oleh sosok yang mereka sebut Tengku apabila ingin berhenti bekerja dan pulang ke Malaysia.
Eka juga mempersoalkan keberadaan barang-barang pribadi milik para WNA yang menurut pengakuan mereka masih berada dalam penguasaan pihak tertentu setelah penindakan.
Barang yang dipersoalkan antara lain pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, uang, serta barang lain yang dinilai tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan pembuktian dugaan tindak pidana scamming.
Eka mengatakan, penyitaan telepon genggam dan iPad dapat dipahami apabila memang berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Namun, ia mempertanyakan alasan perlengkapan pribadi lainnya turut diamankan atau tidak diketahui keberadaannya.
“Yang kaitannya dengan perkara ini, scamming, tentu yang disita handphone, iPad itu wajar karena kaitannya dengan kasus ini. Tetapi yang kaitannya dengan segala rol rambut, celana dalam, bagian dalam, kok itu disita atau dibuang, diambil? Itu kan tidak jelas,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah seluruh barang tersebut telah diinventarisasi dan dicatat secara resmi.
Menurut Eka, persoalan barang pribadi bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar para tahanan. Ia mencontohkan kebutuhan perempuan yang sedang mengalami menstruasi dan memerlukan uang untuk membeli keperluan pribadi.
“Perempuan ini ada menstruasi bulanan, dia perlu uang untuk makan, ATM diambil, yang segala tidak ada. Barang-barang pribadi mereka juga dipertanyakan,” katanya.
Eka menyebut persoalan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi kepada pihak Imigrasi. Ia juga mengatakan telah melayangkan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan tindakan yang dinilai merendahkan martabat manusia.
Persoalan lain yang disampaikan Eka adalah dugaan tindakan kekerasan terhadap sejumlah WNA laki-laki selama berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Menurut Eka, informasi tersebut diperoleh dari cerita para WNA perempuan yang mengaku menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut.
“Ada perlakuan penganiayaan di Rudenim. Beberapa oknum dari Imigrasi dan kepolisian itu melakukan pemukulan terhadap beberapa laki-laki, di antaranya dihempaskan ke dinding, kaki diinjak ke muka, lalu diputar kepala,” ungkap Eka.
Ia menyebut para perempuan tersebut juga menceritakan adanya teriakan agar para laki-laki mengakui keterlibatan dalam aktivitas scamming.
Namun, dugaan penganiayaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, termasuk melalui keterangan langsung pihak yang disebut menjadi korban, saksi, serta pemeriksaan medis apabila tersedia.
Eka juga mempertanyakan informasi mengenai keberadaan sejumlah orang yang disebut sebagai tentara dan diduga berjaga di sekitar hotel saat para WNA berada di sana.
Menurutnya, keterangan para perempuan mengenai keberadaan penjaga tersebut perlu ditelusuri oleh aparat agar rangkaian peristiwa sebelum penindakan dapat menjadi terang.
Selain dugaan pelanggaran dalam penanganan para WNA, Eka menyoroti kepastian hukum perkara yang disebutnya telah berjalan cukup lama.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa 25 November 2026 merupakan tanggal berakhirnya masa penahanan berdasarkan dokumen atau keterangan yang disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
Sementara itu, berdasarkan komunikasi dengan seorang petugas bernama Iqbal, Eka menyebut penanganan perkara masih berada atau akan memasuki tahapan awal.
“Ini sudah mau masuk tiga bulan, kepastian hukum tidak jelas. Kita datangi Imigrasi, mereka mengatakan ini baru mau tahap satu. Sedangkan 25 November ini sudah masa akhir penanganan,” ujarnya.
Perbedaan informasi tersebut, menurut Eka, menimbulkan pertanyaan mengenai tahapan penanganan perkara, dasar hukum penahanan, serta kemungkinan perpanjangan masa penahanan.
Ia menegaskan tidak meminta agar para WNA dibebaskan tanpa proses hukum. Namun, ia berharap seluruh proses berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Bukan kita menyampingkan proses hukum, tetapi benar-benar terang benderang dan seadil-adilnya,” tegasnya.
Eka juga meminta agar dugaan keterlibatan para WNA dalam scamming tidak serta-merta menghapus kemungkinan bahwa sebagian dari mereka juga merupakan korban perekrutan kerja yang diduga mengandung unsur penipuan, ancaman, atau perdagangan orang.
Menurutnya, setiap orang harus diperiksa berdasarkan peran dan keterlibatannya masing-masing, bukan disamaratakan.
“Jangan dipukul rata. Kalau korban ini benar-benar TPPO, jangan dipukul rata apakah mereka semua pelaku,” katanya.
Ia menyatakan akan tetap menghormati proses hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan para WNA dalam tindak pidana. Namun, jika tidak terdapat dasar hukum untuk melanjutkan penanganan perkara terhadap individu tertentu, ia berpendapat opsi pemulangan atau deportasi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tidak berniat menghalangi proses hukum. Kalau memang mereka terbentur hukum, silakan diproses. Tetapi kalau tidak ada, sebaiknya deportasi, dikembalikan ke negaranya,” pungkas Eka.
Dalam kronologi tertulis yang diserahkan kepada kuasa hukum, sejumlah WNA mengaku awalnya tertarik datang ke Pontianak setelah melihat tawaran pekerjaan sebagai Customer Service melalui Facebook.
Salah seorang perempuan berinisial NA bersama suaminya mengaku menemukan iklan lowongan kerja pada Juni 2026. Mereka dijanjikan gaji bulanan antara RM3.000 hingga RM5.000, fasilitas makan dan tempat tinggal, serta komisi sebesar lima persen.
Perekrut yang berkomunikasi melalui Messenger Facebook disebut menjanjikan seluruh pengurusan izin kerja dan biaya perjalanan ditanggung perusahaan. Mereka hanya diminta mengirimkan foto paspor.
Setelah dinyatakan diterima, NA dan suaminya memperoleh tiket penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Bandara Supadio, Pontianak. Setibanya di Pontianak pada akhir Juli 2026, keduanya dijemput seseorang yang mengenali mereka melalui foto, kemudian dibawa ke Hotel Harmoni sebelum dipindahkan ke Hotel Surya.
NA mengaku setibanya di Hotel Surya, paspor dan telepon genggam miliknya bersama suami diambil oleh seseorang yang dikenal dengan nama Tengku.
Mereka kemudian ditempatkan di kamar lantai tiga dan mengaku tidak diperbolehkan bebas keluar dari hotel.
“Kami berdua dikunci di dalam bilik dan hanya dibenarkan keluar untuk ambil makanan sahaja. Kami tak dibenarkan berkeliaran di Hotel Surya tersebut,” demikian keterangan NA dalam kronologi tertulisnya.
Setelah sekitar satu minggu, NA dan suaminya diminta mempelajari skrip yang tersedia di sebuah iPad di ruangan yang disebut sebagai kantor. Keduanya mengaku mulai curiga terhadap isi skrip tersebut dan menyampaikan keinginan untuk pulang ke Malaysia.
Namun, menurut NA, keinginan tersebut justru diikuti permintaan pembayaran RM20.000 untuk setiap orang.
“Tengku beritahu pada kami yang kami perlu membayar RM20.000 seorang, yang bermaksud RM40.000 Malaysia untuk saya dan suami. Saya dan suami beritahu kepada Tengku yang kami tak ada duit sebanyak itu,” tulis NA.
Ia juga mengaku mendapat ancaman bahwa jika tidak mampu membayar, mereka harus bekerja untuk melunasi jumlah tersebut. Mereka juga disebut diperingatkan agar tidak mencoba melarikan diri karena ada tentara yang berjaga di bagian bawah hotel.
Keterangan serupa disampaikan perempuan lain berinisial AM. Dalam kronologinya, ia mengaku bersama pasangan datang ke Pontianak setelah menerima tawaran pekerjaan dengan gaji RM3.000 per bulan dan fasilitas tempat tinggal serta makan.
Setelah tiba, mereka dibawa ke Hotel Harmoni dan kemudian dipindahkan ke Hotel Surya. AM menyebut paspor dan telepon genggam mereka diambil oleh Tengku.
Ia mengaku mulai curiga setelah diminta mempelajari skrip pekerjaan. Ketika menyampaikan keinginan untuk pulang, mereka disebut diminta membayar RM20.000.
“Kalau nak balik perlu bayar RM20.000. Lalu saya dan pasangan saya tidak dapat bayar RM20.000, kami dipaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut,” tulisnya.
AM juga mengaku mendengar ancaman bahwa terdapat tentara bersenjata yang berjaga di bawah hotel apabila mereka mencoba melarikan diri.
Sementara itu, perempuan berinisial SH mengaku datang melalui jalur Sarawak dan Entikong pada 4 September 2026 untuk menyusul pasangannya yang lebih dahulu berada di Pontianak.
Ia menyebut memperoleh tawaran pekerjaan sebagai Customer Service dengan gaji RM3.000 dan komisi tiga persen. Setelah tiba di Hotel Surya, paspor dan telepon genggamnya diambil. Ia kemudian ditempatkan di kamar lantai tiga dan diminta mempelajari skrip.
SH mengaku belum sempat melakukan panggilan kepada pelanggan ketika penindakan dilakukan pada 8 September 2026.
“Pada keempat hari saya di Hotel Suria, pada 8/9/2026 kami pun diserbu dan diamankan oleh pihak imigrasi dan kepolisian,” tulisnya.
Keterangan berbeda disampaikan perempuan berinisial SF. Ia mengaku awalnya datang ke Pontianak bersama suaminya untuk berbulan madu. Setelah suaminya memperoleh tawaran pekerjaan melalui Facebook, ia sempat menolak untuk ikut bekerja.
Namun, pada awal September, ia kemudian menyusul suaminya melalui Kuching, Sarawak, menuju Pontianak.
SF menyebut tiba di Hotel Surya pada 5 September 2026. Di sana, paspor dan telepon genggamnya diambil oleh seseorang yang disebut sebagai supervisor atau Tengku.
Dalam keterangannya, ia mengaku belum diperintahkan bekerja hingga penindakan pada 8 September 2026. (din)