PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan penggunaan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan sesuai ketentuan serta mendapat pemantauan secara berkala.

Pengawasan tersebut dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam pelaksanaannya, penggunaan Bantuan Presiden dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun anggaran perangkat daerah untuk penanganan karhutla dipantau secara berkala.

Setiap pekan, Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi melalui Zoom bersama pemerintah daerah penerima Bantuan Presiden. Rapat tersebut menjadi bagian dari pemantauan perkembangan penanganan karhutla sekaligus penggunaan dukungan anggaran.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Selain pemerintah pusat, pengawasan juga dilakukan melalui Inspektorat Daerah selaku APIP. Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ, APIP melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam kondisi tanggap darurat, dukungan tersebut dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan dukungan anggaran yang diterima harus memberikan manfaat nyata dalam penanganan karhutla.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya di lapangan. Kita terus memperkuat koordinasi, bergerak bersama dan memastikan masyarakat di daerah terdampak mendapat perlindungan serta penanganan yang diperlukan,” tegasnya.

Pemprov Kalbar juga memastikan penggunaan dukungan dilakukan secara tepat sasaran, efektif, transparan dan akuntabel dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Norsan, pengawasan menjadi bagian penting karena penanganan karhutla membutuhkan dukungan anggaran sekaligus koordinasi lintas sektor. Setiap dukungan harus diarahkan pada kebutuhan nyata di lapangan.

Penanganan tersebut melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dunia usaha, masyarakat serta unsur lainnya.

"Penanganan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Karena itu, mari kita terus bergerak bersama untuk mencegah dan menangani Karhutla di Kalimantan Barat,” pungkas Norsan. (*)