PONTIANAK, SP - Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat dan pejabat Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Bengkayang memasuki babak baru.
Setelah hampir dua bulan sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada akhir September 2026, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar akhirnya menetapkan dua orang yang diamankan dalam operasi tersebut sebagai tersangka pada 18 November 2026.
Kedua tersangka masing-masing berinisial DN, oknum auditor BPK RI Perwakilan Kalbar, dan HR dari pihak Perumdam Tirta Bengkayang. Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan korupsi yang berkaitan dengan proses audit Tahun Anggaran 2025, khususnya Semester I.
Tidak hanya menetapkan tersangka, penyidik Polda Kalbar juga telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mempersiapkan tahapan hukum selanjutnya. Perkembangan tersebut menandai bahwa penanganan perkara kini semakin serius dan memasuki tahapan penyidikan yang lebih mendalam.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin membenarkan penetapan kedua tersangka tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan JPU terkait penanganan perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
"Yang kasus OTT PDAM Bengkayang yang sudah diamankan sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. Kami juga sudah berkoordinasi dengan JPU," ujar Kombespol Burhanuddin saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2026).
Dirreskrimsus juga menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan pada tahap penyidikan. Penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinasi dengan JPU menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara, terutama untuk memastikan kelengkapan administrasi dan materi penyidikan sebelum berkas perkara memasuki tahapan penelitian oleh kejaksaan.
Meski demikian, hingga keterangan terakhir disampaikan, penyidik belum mengungkap secara terperinci konstruksi perkara, termasuk dugaan transaksi yang melibatkan kedua tersangka, tujuan pemberian uang, serta hubungan langsung uang tunai Rp400 juta yang diamankan dengan proses audit BPK terhadap Perumdam Tirta Bengkayang.
Dugaan Korupsi dan Penyelidikan Tertutup
Kasus ini bermula dari informasi yang berkembang pada Kamis (1/10/2026), mengenai dugaan penangkapan seorang pejabat perusahaan daerah di Kalimantan Barat yang diduga berkaitan dengan pemberian uang dalam proses pemeriksaan atau audit BPK.
Saat itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono membenarkan bahwa penyidik Ditreskrimsus sedang melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.
"Masih dalam pendalaman oleh penyidik Ditreskrimsus," kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2026).
Pada tahap awal, kepolisian belum mengungkap identitas pihak yang diamankan, lokasi penindakan, maupun barang bukti yang diperoleh. Polisi juga belum menjelaskan secara terperinci konstruksi perkara karena penyelidikan masih berlangsung.
Belakangan diketahui, Tim Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan serangkaian penyelidikan tertutup sebelum akhirnya mengamankan dua orang pada Selasa (29/9/2026), sekitar pukul 22.00 WIB.
Keduanya adalah DN dari BPK RI Perwakilan Kalbar dan HR dari Perumdam Tirta Bengkayang. Pengamanan dilakukan di area parkir salah satu kafe di kawasan Jalan DI Panjaitan, Kota Pontianak.
Operasi tersebut merupakan tindak lanjut penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses audit Tahun Anggaran 2025, khususnya Semester I.
Uang Rp400 Juta dan Sejumlah Barang Diamankan
Dalam operasi tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan uang tunai sebesar Rp400 juta. Selain uang tunai, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, yakni satu unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam, satu unit Toyota Rush berwarna putih, sebuah laptop berwarna perak, serta sejumlah telepon genggam.
Barang-barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan guna mendalami hubungan antara kedua pihak dan dugaan transaksi yang sedang ditelusuri.
Pada Jumat (2/10/2026), Kombes Pol Bambang Suharyono kembali memberikan penjelasan mengenai hasil penyelidikan tertutup tersebut. Ia membenarkan bahwa dua orang telah diamankan oleh penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalbar.
"Memang benar, ada penyidik dari Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan penyelidikan secara tertutup. Dari hasil penyelidikan tersebut, didapat sebanyak dua orang," ungkap Bambang.
Ia menjelaskan bahwa pada saat itu penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami substansi perkara, termasuk konstruksi dugaan tindak pidana dan peran masing-masing pihak.
"Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Secara substansi dan konstruksi nanti akan disampaikan lebih lanjut," katanya.
Polisi juga belum membeberkan secara terperinci apakah uang Rp400 juta tersebut merupakan uang yang berkaitan langsung dengan proses audit, bagaimana mekanisme penyerahannya, serta siapa pihak yang memiliki peran dalam dugaan transaksi tersebut.
Hormati dan Dukung Proses Hukum
Peristiwa OTT yang menyeret salah satu pegawainya tersebut turut mendapat perhatian dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Kalbar, Fahrizal Noor, menyatakan pihaknya menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan mendukung proses hukum yang dilakukan Polda Kalbar.
"Kami menghormati kewenangan dari masing-masing pihak. Jadi kita tetap akan mendukung segala hal yang menjadi kewenangan masing-masing pihak," ujar Fahrizal, Jumat (2/10/2026).
Saat memberikan keterangan tersebut, Fahrizal mengaku belum memperoleh informasi secara terperinci mengenai penugasan DN ketika peristiwa OTT berlangsung. Termasuk objek pemeriksaan, lingkup audit yang ditangani, serta konteks pertemuan DN dengan pihak Perumdam Tirta Bengkayang.
"Belum ada keterangan. Kami masih menunggu detailnya," katanya.
Terkait kemungkinan sanksi internal terhadap pegawai yang tersangkut perkara hukum, Fahrizal menegaskan bahwa BPK memiliki mekanisme tersendiri dalam penegakan disiplin pegawai, termasuk bagi ASN.
"Yang jelas semuanya kan ada mekanismenya. Kita ada mekanisme internal. Sebagai pegawai ASN juga ada mekanismenya. Kita lihat prosesnya," tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat itu belum ada pemanggilan saksi tambahan dari internal BPK oleh penyidik Polda Kalbar.
Sikap resmi BPK Kalbar kemudian dipertegas melalui pernyataan tertulis tertanggal 6 Oktober 2026. Dalam pernyataan tersebut, BPK Kalbar menyampaikan penghormatan dan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilaksanakan Polda Kalbar sebagai bagian dari sinergi pemberantasan korupsi di Indonesia.
BPK Kalbar juga menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, BPK Kalbar menegaskan telah menjalankan berbagai program manajemen integritas dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan pegawai.
Atas peristiwa tersebut, BPK Kalbar berkomitmen melakukan evaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan.
Penetapan Dua Tersangka pada 18 November 2026
Setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan, penyidik akhirnya menetapkan DN dan HR sebagai tersangka pada 18 November 2026.
Penetapan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan perkara yang sejak awal menyita perhatian publik, mengingat kasus ini melibatkan auditor lembaga pemeriksa keuangan negara dan pejabat perusahaan daerah.
Sehari setelah penetapan tersebut, Rabu (19/11/2026), Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengonfirmasi perkembangan status hukum kedua pihak sekaligus menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan koordinasi dengan JPU.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak lagi sebatas pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, tetapi telah memasuki proses penyidikan dengan dua orang berstatus tersangka.
Menunggu Kelengkapan Berkas Perkara
Koordinasi dengan JPU menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara. Penyidik perlu memastikan seluruh unsur dugaan tindak pidana didukung alat bukti yang sah, keterangan saksi, dokumen, serta hasil pemeriksaan barang bukti yang telah dikumpulkan.
Tahapan berikutnya adalah penyelesaian berkas perkara oleh penyidik untuk kemudian dikirimkan kepada JPU guna dilakukan penelitian. Apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan, penyidik dapat melengkapi berkas sesuai petunjuk yang diberikan.
Sebaliknya, apabila berkas telah dinyatakan lengkap atau P-21, proses dapat dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada kejaksaan untuk kemudian dipersiapkan menuju persidangan.
Namun, hingga keterangan terakhir dari Dirreskrimsus Polda Kalbar, belum ada informasi resmi bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap, penyerahan tahap II telah dilakukan, ataupun jadwal persidangan telah ditetapkan.
Keterbukaan Konstruksi Perkara
Penetapan DN dan HR sebagai tersangka menimbulkan sejumlah pertanyaan yang kini dinantikan jawabannya oleh masyarakat. Terutama mengenai konstruksi dugaan tindak pidana, tujuan dan mekanisme transaksi, serta hubungan uang tunai Rp400 juta dengan proses audit BPK terhadap Perumdam Tirta Bengkayang.
Publik juga menantikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan terhadap para saksi, barang bukti elektronik yang diamankan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi, kasus ini menyangkut dua institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik.
Auditor BPK memiliki tanggung jawab menjaga independensi, objektivitas, serta integritas dalam menjalankan pemeriksaan. Sementara Perumdam sebagai badan usaha milik daerah dituntut mengelola keuangan dan pelayanan secara transparan serta akuntabel.
Karena itu, pengungkapan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan dua tersangka, tetapi juga mampu menjelaskan secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dan pertanggungjawaban hukum setiap pihak berdasarkan hasil pembuktian.
Kini, setelah penetapan tersangka pada 18 November 2026 dan koordinasi dengan JPU, masyarakat menunggu langkah lanjutan Polda Kalbar dalam menuntaskan penyidikan kasus OTT BPK–Perumdam Tirta Bengkayang.
Ujian sesungguhnya bukan hanya pada keberhasilan mengamankan dan menetapkan tersangka, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum mengungkap konstruksi perkara secara terang, menelusuri aliran uang, serta membawa perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum di pengadilan. (tim)