Pontianak,SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/4).

Agenda tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Irjen Pol Makhruzi Rahman.

Pj Gubernur Harisson dalam sambutannya menyampaikan saat ini seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota se Indonesia sedang menyusun RPJPD 2025-2045. Untuk menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan selama periode 20 tahun ke depan yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.

"Diharapkan peningkatan pendapatan per mapita yang setara dengan negara maju, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya daya saing daerah melalui kepemimpinan daerah yang kuat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission,” kata Harisson.

Dirinya menambahkan langkah strategis guna mewujudkan visi jangka panjang tersebut telah dirumuskan ke dalam delapan misi, 17 arah kebijakan pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan yang secara keseluruhan selaras dengan perwujudan strategi jangka panjang nasional 2025-2045.

Sejalan dengan langkah strategis tersebut, dalam lingkup perencanaan ditingkat regional dan nasional Kalbar memilih untuk mengambil peran sebagai beranda depan negara dan pusat industri hijau bernilai tambah.

“Hal ini didasarkan atas potensi dan karakteristik geografis dan perekonomian Kalbar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan  negara tetangga Malaysia,” jelas Harisson.

Dikatakan Harisson pada sisi yang lain selama periode 20 tahun ke depan diharapkan hilirisasi dari eksplorasi kekayaan sumber daya alam baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan dapat diwujudkan guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Dirinya berharap dalam periodesasi RPJPD 20 tahun kedepan, Kalbar dapat memiliki pusat-pusat industri hilirisasi komoditas perkebunan baik pengolahan kelapa sawit, karet maupun komoditas tanaman pangan dan perikanan.

Selain hilirisasi sektor pertambangan yang didukung dengan jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur yang lengkap baik berupa transportasi kereta api yang dapat menghubungkan kami dengan daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan negara tetangga Malaysia dan Brunei.

“Keberadaan jalan tol yang mampu menghubungkan daerah kawasan strategis ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur pelayanan dasar lainnya yang memang menjadi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dalam periode 20 tahun kelakangan ini seperti infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi," imbuhnya.

Harisson mengungkapkan dalam kesempatan tersebut selain membahas arah kebijakan perencanaan untuk 20 tahun kedepan, juga sekaligus membahas perencanaan pembangunan untuk 2025 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2025.

Menurutnya pada 2025 fokus pembangunan akan diarahkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka Kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

“Dengan penyediaan infrastruktur dasar yang didukung dengan tata kelola data yang baik dan efektif, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memastikan ketersediaan barang jasa dan pengendalian harga,” jelas Harisson.

Selain itu pada 2025, Pemprov Kalbar juga akan terus berfokus pada menurunkan prevalensi stunting melalui peningkatan gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan dan ketersediaan akses air bersih. Serta memfokuskan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar sebagai penopang dalam mendukung jalur distribusi logistik.

Selanjutnya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Meningkatkan kinerja ekspor produk unggulan daerah berbasis usaha kecil menengah dan kinerja ekspor komoditas unggulan berbasis sumber daya alam.

Lalu mengurangi ketergantungan barang impor dengan penguatan pasar dalam negeri serta meningkatkan kinerja promosi daerah dan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar pada kawasan ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna mendorong peningkatan nilai investasi.

“Visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan fokus lembangunan tersebut tidak akan mungkin dapat tercapai jika tata kelola pemerintahan tidak turut diperkuat dan dijadikan motor penggerak  pembangunan,” kata Harisson.

Ditegaskan Pj Gubernur Harisson, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar juga terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, melakukan penyederhanaan birokrasi serta Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara umum, akuntabilitas kinerja Pemprov jika dilihat dari perkembangan capaian indikator nilai SAKIP Provinsi dari l 2016 hingga 2021 mendapatkan nilai B, dan pada 2022 dan 2023 mendapatkan nilai BB hal ini merupakan salah satu tantangan yang akan menjadi fokus Pemprov Kalbar kedepan.

“Kami juga mengharapkan dukungan, pembinaan serta arahan dari Bapak Menteri PANRB agar target Provinsi Kalbar  untuk mendapatkan nilai SAKIP Provinsi A di 2024 dapat terwujud," tuturnya.

Harisson menyebut terkait perkembangan pelayanan publik di Provinsi Kalbar salah satunya dapat terlihat dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) disejumlah kabupaten kota. Saat ini MPP telah dioperasikan di 6 Kabupaten dan 1 kota, dan menyusul 4 Kabupaten dan 1 kota.

“Ini komitmen kita untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses serta mendorong kemudahan masyarakat terutama dalam aktivitas berusaha didaerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui dalam agenda tersebut juga dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama pembangunan SPAM regional pertama yang akan dibangun dan dikelola oleh Pemprov Kalbar. Yakni SPAM regional Singkawang-Sambas dengan kapasitas 500  liter per detik.

Tak hanya itu, pada kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas perwujudan kabupaten kota layak anak dan pencegahan perkawinan anak. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kalbar. (din)