PONTIANAK, SP - Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menggelar konsolidasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Minggu (27/9/2026).

Konsolidasi yang berlangsung di Grand Mahkota Hotel Pontianak tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Hanura dalam mempersiapkan struktur organisasi menghadapi tahapan Pemilu 2029, termasuk persiapan menghadapi proses verifikasi partai politik yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Agenda tersebut diikuti jajaran DPD Partai Hanura Provinsi Kalbar, anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Hanura, anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalbar, pengurus DPC Partai Hanura se-Kalbar, pengurus DPD Lasmura Kalbar serta Pengurus Srikandi Kalbar.

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan Kalbar menjadi provinsi ke-18 yang dikunjungi dalam rangkaian konsolidasi nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut nantinya dilanjutkan ke seluruh provinsi hingga mencapai 38 provinsi.

“Hari ini Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hadir di Kalbar, di Kota Pontianak. Ini adalah provinsi yang ke-18 kami dalam rangka melakukan konsolidasi nasional keseluruhan yang akan menuju ke 38 provinsi selengkapnya,” ujar Rio.

Dalam pertemuan tersebut, Task Force DPP Hanura melakukan pengecekan terhadap kesiapan struktur organisasi sekaligus berdialog dengan jajaran pengurus dan anggota legislatif Partai Hanura di Kalbar.

Rio mengatakan konsolidasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi organisasi di daerah, termasuk perkembangan kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga struktur di tingkat bawah.

“Kita hari ini melihat persiapan dan mengecek semua proses konsolidasi di Kalbar ini. Kami ambil kesimpulan bahwa Provinsi Kalbar, Hanura sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang dan verifikasi partai yang diperkirakan tahun depan,” katanya.

Menurut Rio, salah satu hal yang menjadi perhatian Task Force adalah memastikan mesin organisasi Partai Hanura di Kalbar benar-benar berjalan. Ia menyebut struktur yang telah terbentuk tidak boleh hanya menjadi kepengurusan di atas kertas, tetapi harus memiliki aktivitas dan mampu menjalankan program partai di tengah masyarakat.

“Kita juga memastikan bahwa mesin politik Partai Hanura di Provinsi Kalbar itu on, hidup. Artinya tinggal digerakkan karena kondisinya sudah mulai sangat baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Hanura di Kalbar terus memperkuat konsolidasi internal. Pengurus di tingkat DPC maupun PAC diminta memastikan struktur yang telah dibentuk diikuti dengan kerja organisasi yang terukur.

Rio menegaskan, kehadiran Task Force DPP bukan sekadar melakukan kunjungan dan memberikan arahan. Tim tersebut, kata dia, bertugas mengevaluasi perkembangan organisasi sekaligus memastikan target pembentukan struktur partai berjalan hingga tingkat paling bawah.

“Kehadiran Task Force bukan hanya untuk pidato berkeliling jalan-jalan, tetapi untuk memastikan Partai Hanura mempersiapkan mesin politik kita. Kita mencanangkan 100 persen kabupaten/kota, 100 persen kecamatan, ranting, desa dan kelurahan. Kita memastikan konsolidasi partai sampai ke bawah,” tegasnya.

Ia mengatakan pekerjaan politik tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, penguatan organisasi membutuhkan kerja berkelanjutan, mulai dari pembentukan struktur, penguatan keanggotaan, komunikasi internal hingga memastikan seluruh pengurus memahami tugas masing-masing.

“Dalam politik semua tidak bisa dilakukan dalam satu malam karena kita bukan pemegang tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa. Makanya kerja keras sebuah keharusan untuk mewujudkan cita-cita ini. Bukan omon-omon, tetapi ada success story-nya,” katanya.

Rio juga menyebut Partai Hanura sedang melakukan evaluasi atau “general check up” terhadap kondisi organisasi dari provinsi ke provinsi. Evaluasi tersebut mencakup struktur partai sekaligus pola kerja organisasi.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan karena Hanura ingin memperbaiki cara berpartai dan pola kerja struktur agar kekuatan organisasi di daerah dapat terhubung dengan pencapaian partai secara nasional.

“Kita melakukan general check up dari provinsi ke provinsi dan kita merubah cara berpartainya atau mindset cara berpikir berpartainya kita ubah. Termasuk strukturnya kita ubah,” ujarnya.

Rio juga menyinggung perubahan mekanisme penguatan struktur organisasi yang dilakukan DPP. Menurutnya, pengendalian struktur hingga tingkat kabupaten/kota diperkuat agar perkembangan organisasi di daerah dapat dipantau secara lebih terukur.

“Sehingga kita tahu bagaimana perkembangan di setiap daerah,” katanya.

Dalam konsolidasi tersebut, Rio turut menyampaikan harapan terhadap kontribusi politik Hanura Kalbar pada Pemilu 2029. Ia menyebut Kalbar sebagai salah satu basis Partai Hanura dan berharap penguatan struktur yang dilakukan saat ini dapat berlanjut pada perolehan kursi legislatif.

“Oleh karena itu kami optimis bahwa Provinsi Kalbar, Hanura akan bisa menyumbangkan satu atau dua kursi di dua dapil. Kalau mungkin jadi tiga dapil, kita berharap minimal dua kursi DPRD kita dapatkan,” katanya.

Ia menambahkan, target tersebut merupakan bagian dari upaya Hanura mempersiapkan diri sejak jauh hari sebelum tahapan Pemilu 2029 berlangsung.

Menurut Rio, partai politik perlu melakukan persiapan sejak awal, termasuk menghadapi ketentuan ambang batas parlemen yang nantinya ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan.

Ia mengatakan Hanura juga menginginkan penyelenggaraan pemilu ke depan berlangsung dengan tata kelola yang baik. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab partai politik, tetapi juga membutuhkan penyelenggara yang bekerja sesuai ketentuan.

“Kalau pemilu ini berjalan baik, tentu tidak hanya partai politiknya yang harus baik, tapi penyelenggaranya pun baik. Baik KPU-nya, Bawaslunya, maupun DKPP-nya,” katanya.

Rio juga menyampaikan gagasan mengenai penguatan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ia menilai seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi perlu memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.

Ia mengatakan gagasan tersebut merupakan bagian dari pandangan internal Hanura mengenai perlunya pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu tanpa mencampuri aspek teknis yang menjadi kewenangan penyelenggara.

“Yang kita lakukan sebagai sebuah gagasan. Jadi dia mengawasi DKPP, mengawasi lembaga KPU dan Bawaslu. Tidak mencampur teknis, tapi mengawasi dan memastikan bahwa semua perjalanan on the ground itu yang kita harapkan,” katanya.

Kalbar Jadi Perhatian

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Hildi Hamid, mengatakan Kalbar memiliki posisi penting dalam konsolidasi organisasi Hanura secara nasional.

Hal tersebut, menurut Hildi, tidak terlepas dari posisi Ketua Umum Partai Hanura yang berasal dari Kalimantan Barat. Karena itu, ia menyebut perkembangan organisasi dan perolehan suara Hanura di Kalbar menjadi salah satu perhatian dalam proses konsolidasi.

“Untuk DPD Kalbar kita punya beban besar karena Ketua Umum berasal dari Kalbar. Kalbar menjadi tolok ukur bagi daerah lain, baik dari kepengurusan maupun raihan suara,” ujar Hildi.

Ia menegaskan Task Force tidak hanya bekerja untuk memastikan terbentuknya kepengurusan di tingkat kecamatan. Penguatan organisasi juga harus dilanjutkan dengan pendataan dan penguatan keanggotaan.

Hildi menyebut pembentukan PAC Hanura di Kalbar saat ini telah mencapai sekitar 96 persen. Namun, capaian tersebut menurutnya belum menjadi titik akhir.

“Untuk PAC Kalbar sudah 96 persen. Kami bangga, tetapi jangan berhenti sampai di sini,” katanya.

Hildi mengatakan proses konsolidasi akan terus dilakukan melalui evaluasi secara berkala. Task Force DPP, menurutnya, masih akan melakukan kunjungan dan evaluasi di daerah-daerah untuk melihat perkembangan organisasi sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengurus.

Ia juga mengingatkan jajaran Hanura agar isu keberpihakan terhadap daerah turut menjadi bagian dari komunikasi politik partai. Menurut Hildi, aspirasi mengenai pembangunan daerah, dana bagi hasil dan dana desa perlu disampaikan kepada masyarakat.

“Ketua umum sudah menegaskan keberpihakan kita kepada daerah. Kita menyampaikan kepada masyarakat sehingga ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, kita juga harus menyuarakan kita berpihak kepada daerah,” katanya.

DPC 100 Persen Terbentuk

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalbar, Dian Eka Muchairi, mengatakan konsolidasi bersama Task Force DPP menjadi momentum untuk mematangkan persiapan menghadapi verifikasi partai pada 2027.

Dian mengatakan Hanura Kalbar sebelumnya telah beberapa kali menjalani proses verifikasi partai, baik verifikasi administrasi maupun faktual. Karena itu, pengalaman tersebut menjadi modal untuk melakukan persiapan lebih awal.

“Agenda ini untuk persiapan menyongsong verifikasi di 2027 nanti. Kita sudah beberapa kali menjalani proses verifikasi partai, baik administrasi maupun faktual,” ujar Dian.

Menurut Dian, target Hanura Kalbar tidak hanya memastikan partai memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Ia mengatakan pihaknya juga memiliki target untuk memperkuat perolehan suara dan mengantarkan kader Hanura ke DPR RI.

“Kita punya cita-cita bukan hanya lolos pemilu, tetapi juga menjadi pemenang dan mengantarkan kader kita ke DPR RI,” katanya.

Dian menyebut keberadaan Task Force DPP di Kalbar memberikan dorongan bagi jajaran partai untuk mempercepat konsolidasi.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pengurus daerah menyampaikan kendala yang dihadapi dan melaporkan perkembangan struktur organisasi.

“Kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala kita semua, khususnya di DPC. Juga akan kita sampaikan apa yang sudah kita laksanakan mengikuti arahan DPP,” ujarnya.

Untuk struktur DPC, Dian mengatakan seluruh kabupaten/kota di Kalbar telah memiliki kepengurusan yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Hanura.

“Saat ini jumlah atau persentase kepengurusan di DPC 100 persen sudah terbentuk dan ini pengurus DPC yang sudah di-SK-kan DPP,” katanya.

Meski demikian, Dian meminta seluruh DPC tidak berhenti pada pembentukan struktur. Ia menginginkan orang-orang yang masuk dalam kepengurusan benar-benar dapat bekerja menjalankan program organisasi.

“Saya minta semua DPC serius dalam menyusun kepengurusan, orang-orang yang betul-betul bisa bekerja. Kita mengajak ke dalam kepengurusan bukan hanya untuk gagah-gagahan atau pamer-pamer saja. Kita ingin semua bekerja,” tegasnya.

Dian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh DPC yang telah bekerja dalam proses konsolidasi organisasi. Setelah struktur PAC diselesaikan, Hanura Kalbar akan melanjutkan pembentukan kepengurusan di tingkat ranting.

“Setelah PAC tuntas kita akan bentuk kepengurusan ranting,” katanya.

Menurut Dian, konsolidasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut diharapkan dapat membuat organisasi Hanura semakin terstruktur hingga tingkat paling bawah. Dengan struktur yang lebih lengkap, komunikasi antara DPP, DPD, DPC, PAC dan ranting diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Ia berharap seluruh kader Hanura di Kalbar dapat menjaga semangat konsolidasi dan menjalankan tugas organisasi secara bersama-sama.

“Saya yakin dengan pergerakan Tim Task Force yang seiring seirama se-Indonesia dapat membawa kemenangan untuk Partai Hanura dan mengantarkan kader terbaik kita ke Senayan,” pungkasnya.

Konsolidasi di Pontianak tersebut menjadi bagian dari agenda panjang Task Force DPP Partai Hanura untuk mengevaluasi dan memperkuat struktur organisasi di seluruh Indonesia.

Di Kalbar, proses tersebut akan dilanjutkan dengan penyelesaian pembentukan PAC serta struktur ranting dan penguatan keanggotaan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. (din/jee)