PONTIANAK, SP - Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Bruder Stephanus Paiman OFMCap, memberikan tanggapan reflektif atas surat telegram (ST) Jukrah dari Wakaposko Presisi Polri, yang ditujukan kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.

ST tersebut berisi arahan penegakan hukum berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait larangan kriminalisasi rakyat kecil, penghentian praktik “cari-cari masalah”, serta penegakan hukum berdasarkan hati nurani dan keadilan sosial.

Dalam surat arahan tersebut, Presiden menegaskan agar aparat penegak hukum — baik kepolisian maupun kejaksaan — tidak mencari-cari kesalahan rakyat kecil.

Ditekankan pula bahwa hukum tidak boleh “tajam ke bawah, tumpul ke atas,” dan aparat harus menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan.

Presiden juga meminta agar lembaga penegak hukum melakukan evaluasi dan koreksi diri, sehingga hukum benar-benar berpihak pada kemanusiaan.

Menanggapi hal ini, Bruder Stephanus menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam menegakkan nilai dan perintah tersebut.

“Apapun bunyi perintah, tergantung pribadi mau melaksanakan atau tidak. Pimpinan bisa saja memberi perintah, tapi apakah pimpinan tersebut sudah melaksanakannya bagi dirinya? Saya pikir, jika orang bekerja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, tak perlu ada perintah-perintah,” ujar Bruder Stephanus.

Lebih lanjut, Bruder Stephanus menilai bahwa apabila pimpinan hidup dan menjalankan tugasnya dengan baik, maka secara alami bawahan akan mengikuti panutan itu.

“Artinya, jika yang di atas — pemberi perintah — sudah menghidupi dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka yang di bawah dengan sendirinya ikut panutan yang di atas,” tambahnya.

Melalui pandangannya, Bruder Stephanus menyoroti bahwa perubahan dalam sistem penegakan hukum tidak cukup hanya melalui instruksi tertulis, melainkan membutuhkan transformasi moral dan keteladanan nyata dari para pemimpin lembaga hukum itu sendiri.

Ia berharap agar arahan Presiden ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan, memberi rasa keadilan bagi rakyat kecil dan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Tentang FRKP (Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak):
FRKP merupakan wadah lintas komunitas dan individu yang bergerak dalam pelayanan kemanusiaan, solidaritas sosial, serta advokasi terhadap keadilan dan kemanusiaan di wilayah Kalimantan Barat. (*)