PONTIANAK — Pihak manajemen bersama tim kuasa hukum PT Punggur Alam Lestari (PT PAL) secara resmi mendesak Bupati Kubu Raya selaku Tergugat serta PT Chaliza Pelita Nusantara (PT CPN) selaku
Tergugat II Intervensi untuk segera mematuhi putusan hukum dan mengembalikan hak atas Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT PAL.
Desakan ini disampaikan menyusul kemenangan mutlak yang diraih oleh PT Punggur Alam Lestari dalam proses persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak maupun pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin.
Dalam keterangannya, perwakilan PT Punggur Alam Lestari menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terlihat adanya iktikad baik dari pihak Bupati Kubu Raya maupun PT Chaliza Pelita Nusantara untuk mematuhi dan menindaklanjuti substansi putusan pengadilan tersebut.
"Kami telah menempuh jalur konstitusional dan memenangkan perkara ini di dua tingkatan peradilan, yakni tingkat pertama dan banding. Namun sangat disayangkan, hingga detik ini tidak ada iktikad baik sedikit pun dari Bupati Kubu Raya selaku Tergugat maupun PT Chaliza Pelita Nusantara selaku Tergugat II Intervensi untuk memulihkan dan mengembalikan IUP milik kami," tegas kuasa hukum PT Punggur Alam Lestari, Edward Daniel Tangkau, S.H., M.H. melalui keterangan resmi pada Rabu (18/11/2026).
?Selain persoalan administratif IUP yang belum dipulihkan, Edward turut menyoroti kejanggalan di lapangan. Alih-alih mengembalikan hak Penggugat sesuai amar putusan, pihak Tergugat II Intervensi (PT Chaliza Pelita Nusantara) justru terpantau menguasai dan memiliki luasan lahan yang jauh lebih besar di area yang bersengketa.
Menanggapi persoalan tersebut, Edward mendesak agar Bupati Kubu Raya selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk tunduk pada supremasi hukum serta segera memproses pemulihan serta pengembalian administrasi IUP milik PT Punggur Alam Lestari sesuai putusan pengadilan.
Pihaknya juga mendesak PT Chaliza Pelita Nusantara untuk menghentikan segala bentuk penguasaan atau aktivitas yang merugikan hak hukum PT Punggur Alam Lestari di atas lahan terkait, serta tidak berlindung di balik perluasan lahan yang tidak sah.
"Kami juga mengajak publik dan insan pers untuk turut mengawal penegakan hukum dan kepastian investasi di Kabupaten Kubu Raya agar tidak mencederai rasa keadilan pelaku usaha yang taat aturan," tegas Edward.
Menang Telak
Untuk diketahui, PT Chaliza Pelita Nusantara dan PT Punggur Alam Lestari adalah dua perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung, kedua perusahaan ini berhadapan dalam perkara Nomor 5/G/2026/PTUN.PTK yang diputus pada 27 Juli 2026.
PT Punggur Alam Lestari bertindak sebagai Penggugat melawan Bupati Kubu Raya dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Kubu Raya. Sementara PT Chaliza Pelita Nusantara masuk dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi.
Gugatan ini mempermasalahkan terbitnya Surat Bupati Kubu Raya Nomor 500.8/0674/Disbunnak.Prabinus/2024 tanggal 29 April 2024 mengenai Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Pengurangan Luas.
Majelis Hakim PTUN Pontianak kemudian mengabulkan gugatan PT Punggur Alam Lestari untuk seluruhnya dan menyatakan surat persetujuan pengurangan luas lahan tersebut tidak sah. Pengadilan mewajibkan Bupati Kubu Raya mencabut surat tersebut.
Putusan tersebut tercantum dalam perkara Nomor 5/G/2026/PTUN.PTK yang diputus dan dibacakan pada Senin, 27 Juli 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Nidaul Khairat, S.H. didampingi hakim anggota Ahmad Hizam Fajri, S.H. dan Dyah Ayu Rachma Permatasari, S.H., menegaskan penolakan terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi.
Dalam amar putusannya pada pokok perkara, hakim secara tegas mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan tidak sah Surat Bupati Kubu Raya Nomor: 500.8/0674/Disbunnak.Prabinus/2024 perihal Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Pengurangan Luas tertanggal 29 April 2024.
Sejalan dengan pembatalan tersebut, pengadilan juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut serta menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.844.000.(ril)