Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya ditujukan untuk memperkuat asupan nutrisi peserta didik justru menuai evaluasi di lapangan. Ratusan siswa dan guru di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, mengembalikan paket MBG yang dibagikan pada Selasa (24/2/2026).

Langkah tersebut diambil karena menu yang diterima dinilai tidak layak dan belum mencerminkan prinsip pemenuhan gizi yang memadai.

Paket MBG yang dibagikan terdiri dari setengah tongkol jagung, lima butir kurma, tiga buah kelengkeng, satu buah jeruk, satu kue pisang cokelat (piscok), serta satu bolu kukus. Paket tersebut disebut sebagai jatah konsumsi untuk dua hari.

“Menunya yang kami terima hari ini jagung setengah, kurma lima biji, kelengkeng tiga biji, jeruk satu biji, kue piscok satu, bolu kukus satu. Itu untuk menu dua hari. Wajar jika kami menolak,” ujar guru SMAN 1 Rasau Jaya, Vivi Awalia.

Total penerima manfaat di sekolah tersebut mencapai 743 siswa dan 50 guru. Penolakan dilakukan secara kolektif, baik oleh siswa maupun tenaga pendidik.

Menurut Vivi, persoalan utama bukan pada keberadaan program, melainkan pada kualitas dan komposisi menu yang dianggap tidak sebanding dengan tujuan program MBG sebagai pemenuhan gizi.

“Menurut kami menu yang diberikan tidak sesuai, baik dari segi pemenuhan gizinya maupun dari sisi anggaran program,” tegasnya.

Pihak sekolah menegaskan, pengembalian paket makanan bukan bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah. Justru sebaliknya, mereka berharap program yang baik ini benar-benar dilaksanakan dengan standar yang jelas dan terukur.

Program gizi, apalagi untuk siswa, semestinya mempertimbangkan kecukupan kalori, protein, vitamin, dan keseimbangan nutrisi terlebih jika paket tersebut diperuntukkan untuk konsumsi dua hari.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa implementasi kebijakan publik tidak cukup berhenti pada niat baik. Pengawasan kualitas, transparansi anggaran, dan kontrol distribusi harus berjalan beriringan.

Jika tujuan MBG adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, maka komposisi menu harus relevan dengan kebutuhan tersebut. Tanpa itu, program berpotensi kehilangan makna substantifnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola MBG di Kabupaten Kubu Raya terkait pengembalian paket makanan tersebut.

Publik tentu menunggu penjelasan sekaligus langkah evaluasi, agar program yang menyangkut kebutuhan dasar peserta didik benar-benar dijalankan dengan standar yang layak dan akuntabel. (dtk/din)