JAKARTA, SP - Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.

"Pokoknya (WFH untuk PNS) akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga usai rapat bareng Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3).

Namun, Airlangga belum mengumumkan resmi kapan pemberlakuan WFH 1 hari dalam sepekan ini akan resmi diterapkan.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum kebijakan WFH resmi diumumkan ke publik. "Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," singkat Airlangga.

Tunggu Arahan Prabowo

Pemerintah diketahui tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Prabowo.

Nantinya, Prabowo akan menunjuk siapa menteri yang berhak mengumumkannya.

"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar, sabar saja," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3).

Adapun pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.

“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/3).

Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan.

Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan.

“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Tidak Ganggu Produktivitas Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.

Menurutnya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.

"Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan, sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.

"Kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu," jelas Purbaya.

Ia menambahkan, pembahasan terkait kebijakan WFH masih berlangsung di tingkat pemerintah dan terus dimonitor langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah masih menggelar rangkaian rapat lanjutan untuk mematangkan skema penerapan kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi.

"Pak Presiden monitor langsung gitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuhnya.

Langkah Tepat Hemat BBM

Kebijakan pemerintah menerapkan sistem work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu dinilai sebagai langkah yang memiliki dasar kuat, khususnya dalam upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyatakan bahwa kebijakan tersebut diyakini telah melalui kajian matang oleh pemerintah.

“Saya pikir pemerintah punya dasar yang kuat untuk WFH. Tentu kita harap kejadian perang di Timur Tengah ini tidak berlangsung lama. Pemerintah menerapkan WFH itu pasti melalui kajian, dan saya percaya ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya, Jumat (27/3).

Menurut Heri, masyarakat tidak perlu panik menghadapi situasi global saat ini. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan lanjutan.

“Masyarakat harus tenang, pemerintah juga jangan panik dengan kondisi dunia sekarang ini. Perlu dikaji juga apakah langkah ini terlalu cepat atau masih ada alternatif lain,” tambahnya.

Terkait pelayanan publik, Heri memastikan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu kinerja aparatur, mengingat perkembangan teknologi saat ini sudah sangat mendukung sistem kerja jarak jauh.

“Pelayanan tidak akan terganggu, teknologi sekarang sudah canggih. Memang kalau terlalu lama bisa berdampak, tapi untuk satu hari dalam seminggu masih sangat wajar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi besar penghematan BBM dari kebijakan tersebut. Dengan asumsi satu ASN menggunakan minimal tiga liter BBM per hari, maka penerapan WFH secara nasional dinilai mampu menghemat konsumsi BBM dalam jumlah signifikan.

“Coba kita kalkulasikan, jika satu PNS menggunakan minimal tiga liter BBM per hari, lalu dikalikan jumlah PNS di seluruh Indonesia yang WFH satu hari dalam seminggu, maka ada ribuan bahkan lebih liter BBM yang bisa dihemat,” pungkasnya. (kmp/ant/jee)