JAKARTA, SP - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjawab Tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Dia mengatakan bahwa respons itu sebagai bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara total.

"Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025," kata Dasco.

Poin yang pertama, yakni DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Lalu yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undang kenegaraan.

“Ketiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," katanya.

Poin keempat, Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

Kemudian poin yang kelima, Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa Anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dimaksud.

Lalu terakhir poin yang keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

"Ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal," kata Dasco.

Untuk diketahui, 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional (17+8), merupakan serangkaian tuntutan yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai respons terhadap isu-isu krusial di Indonesia.

Tuntutan tersebut pertama kali viral di media sosial pada Sabtu (30/8/2025) lalu dan pemerintah diminta untuk menyelesaikannya dalam batas waktu tertentu.

Tuntutan ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tenggat waktu pemenuhannya, yakni 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

17 tuntutan jangka pendek mesti diselesaikan dalam satu minggu. Sementara, 8 tuntutan jangka panjang diberi batas waktu selama setahun untuk dituntaskan.

Pada Jumat (5/9/2025), merupakan hari terakhir dari tenggat waktu atau deadline bagi pemerintah memenuhi 17 tuntutan jangka pendek.

Tuntutan ini berfokus pada isu-isu mendesak yang harus segera direspons oleh pemerintah dan DPR terkait situasi yang sedang terjadi, terutama pasca demonstrasi.

Poin-poin utamanya seperti pembekuan kenaikan gaji anggota DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, pemangkasan tunjangan, serta transparansi anggaran DPR.

Tuntutan ini juga mencakup penanganan demonstrasi, termasuk menghentikan kekerasan oleh aparat, pembebasan demonstran yang ditahan, mendesak dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan aparat, termasuk kasus kematian korban dalam demonstrasi, serta menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil.

Selain itu mendesak adanya perlindungan buruh, memastikan upah layak, mencegah PHK massal, dan melindungi hak-hak buruh kontrak.

Adapun untuk 8 tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi struktural dan sistemik, dimana tenggat waktunya akan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Poin-poin pentingnya meliputi reformasi kelembagaan seperti DPR, partai politik, dan institusi kepolisian agar lebih profesional. Kemudian pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, penegakan supremasi sipil, serta perbaikan kebijakan ekonomi dan membuat kebijakan perpajakan yang lebih adil.

Aksi Desak

Sementara, aliansi rakyat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan masyarakat sipil berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI untuk mendesak sejumlah tuntutan kritis yang merupakan bagian dari tuntutan 17+8 guna mengatasi krisis kemanusiaan di Indonesia.

"Aksi damai hari ini adalah pesan tegas kepada pemerintah untuk bertindak segera memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat kami," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran Vincent Thomas di depan Kompleks DPR/MPR Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Dalam tuntutan aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya itu, Vincent mendesak pemerintah untuk membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad hoc independen yang melibatkan komponen rakyat untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat negara.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi dengan menghentikan dan mencegah tindakan represif aparat penegak hukum.

"Kami meyakini bahwa militerisasi ruang sipil hanya memperpanjang eskalasi konflik dan mengikis kepercayaan publik lebih jauh terhadap institusi penegakan hukum," katanya.

Kemudian, aliansi tersebut juga menuntut evaluasi total terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada sektor prioritas yang dialokasikan pada pos-pos anggaran yang bersifat represif di tengah ketidakstabilan ekonomi.

"Kebijakan ini kami nilai tidak berpihak pada rakyat sehingga evaluasi harus mengedepankan partisipasi bermakna dan memprioritaskan kembali anggaran untuk perlindungan sosial," kata Vincent.

Selanjutnya, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah taktis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas guna memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Aliansi tersebut juga mendesak reformasi terhadap proses legislasi oleh DPR RI agar bebas dari segala bentuk konflik kepentingan di tengah kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak menentu.

Mereka juga menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan dan mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap rakyat dengan cara mereformasi pendekatan pengamanan dan penjagaan ketertiban umum agar tidak represif dan mengutamakan perlindungan HAM.

Lebih lanjut, aliansi tersebut juga mendesak pembebasan seluruh demonstran dan masyarakat sipil yang ditahan dan menghentikan seluruh praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi.

Mereka juga mendesak penghentian impunitas dengan menindak setiap aparat, baik pelaksana maupun pemberi perintah, yang terbukti terlibat dalam praktik kekerasan secara adil, terbuka, dan akuntabel.

Kemudian, pemerintah juga didesak untuk memulai reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi Kepolisian RI guna menjamin pendekatan hukum yang bersih, profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat.

"Tuntutan-tuntutan ini selaras dengan 17+8 tuntutan rakyat yang mencakup tindakan segera seperti penarikan segera TNI dari peran sipil, membatalkan dan mengevaluasi seluruh tunjangan dan fasilitas mewah bagi anggota DPR RI dan penyelenggaraan negara lainnya," kata Vincent.

Dia juga mendesak pemerintah untuk memastikan transparansi anggaran sesuai mandat undang-undang keuangan negara dan keterbukaan informasi publik serta tuntutan jangka panjang seperti reformasi kelembagaan DPR RI, penguatan penegakan antikorupsi dan revisi undang-undang cipta pekerja. (ant)

Mahasiswa Dialog dengan Pemerintah di Istana

Sebelumnya, perwakilan elemen mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) juga berdialog seputar tuntutan 17+8 dengan perwakilan pemerintah selama tiga jam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.

Mereka berdialog dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, kita ngobrol dari hati ke hati seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa untuk memperbaiki hal-hal yang kurang untuk bisa membicarakan ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal yang ingin dicapai bersama," kata Brian sesuai dialog.

Brian mengatakan, pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebut, seluruh tuntutan yang muncul dalam diskusi telah dicatat untuk menjadi bahan perbaikan di berbagai sektor.

Brian menekankan, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyuarakan pandangan dan masukan secara konstruktif.

Menurutnya, diskusi semacam ini sebaiknya tidak hanya berlangsung saat situasi tertentu, melainkan bisa terus berkelanjutan agar pemerintah dan mahasiswa dapat saling mengisi serta bersama-sama melihat hal-hal yang perlu diperbaiki.

Terkait tindak lanjut, Brian memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Mensesneg untuk kemudian disampaikan tidak hanya kepada Presiden, tetapi juga ke kementerian terkait sesuai dengan bidang masing-masing.

"Tentu akan disampaikan, tidak hanya ke Bapak Presiden, tapi juga ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan," ujarnya.

Dialog yang dimulai sejak pukul 18.30 WIB itu selesai pada pukul 21.45. Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 20 perwakilan mahasiswa dan OKP dari berbagai organisasi.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, menilai undangan silaturahmi tersebut sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa respons pemerintah cukup baik.

“Tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respons yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara Maulid di Istiqlal,” ungkapnya.

Kaleb Otniel Aritonang, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Sementara Phalosa dari Universitas Yarsi menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut.

“Apapun tuntutannya per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif, pun harus tetap masyarakat dan kami rekan-rekan mahasiswa kawal. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa,” katanya.

Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa poin utama yang mereka bawa adalah perlindungan terhadap aktivis. Sedangkan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, menegaskan perlunya keterbukaan pemerintah.

“Bahwasanya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintahan itu juga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum agar kita mahasiswa, agen-agen intelektual, kaum cendekiawan itu juga bisa membantu tidak hanya menuntut tapi juga membantu karena kita semuanya pasti menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik,” tuturnya.

Ketua Umum DPP GMNI, Risyad, turut menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa telah diterima dengan baik oleh pemerintah. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Ya intinya, aspirasi diterima dan akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya. Jadi kita tunggu saja respons berikutnya dari pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan semua masalah bisa diselesaikan,” katanya.

Para mahasiswa pun sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah. (ant)