PONTIANAK, SP – Tragedi meninggalnya siswi kelas IX SMP di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), setelah ditikam saat memergoki dugaan pencurian sepeda motor, menjadi peringatan serius tentang pentingnya penguatan sistem perlindungan anak.

Keselamatan anak dinilai tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Pengamat Pendidikan Kalbar, Suherdiyanto, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Ia menilai peristiwa yang terjadi di Gang Amalia, Jalan Adisucipto, Desa Limbung, Senin (9/11/2026) dini hari tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.

Korban diduga terbangun menjelang subuh dan memergoki seseorang yang hendak mencuri sepeda motor milik tetangganya. Peristiwa tersebut berujung tragis setelah korban mengalami penikaman hingga meninggal dunia.

Menurut Suherdiyanto, kejadian ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kriminalitas, tetapi juga harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Peristiwa ini bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa, tetapi juga menjadi peringatan dan atensi serius bagi kita semua tentang pentingnya membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.

Ia mengemukakan lima hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, keselamatan anak harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Pendidikan berkualitas tidak cukup hanya diukur melalui capaian akademik, kurikulum, nilai rapor, maupun prestasi sekolah.

Jaminan bahwa anak dapat tumbuh dan menjalani kehidupannya dengan aman juga harus menjadi bagian utama penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, perlindungan anak tidak boleh berhenti ketika peserta didik meninggalkan gerbang sekolah. Sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu membangun ekosistem yang memastikan keselamatan anak di berbagai lingkungan kehidupannya.

"Kedua, sekolah perlu memperkuat edukasi keselamatan dan pembentukan karakter secara praktis," kata Suherdiyanto.

Menurutnya peserta didik perlu dibekali kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan, memahami cara meminta pertolongan dalam kondisi darurat, serta mengetahui saluran pengaduan ketika menghadapi ancaman atau kekerasan.

Pendidikan karakter juga perlu menumbuhkan kepedulian dan keberanian melaporkan tindakan kekerasan. Namun, Suherdiyanto mengingatkan bahwa anak tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk menghadapi pelaku kejahatan sendiri.

Ketiga, diperlukan penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada guru atau satuan pendidikan.

"Dinas pendidikan, orang tua, kepolisian, pemerintah desa, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga lembaga perlindungan anak perlu membangun koordinasi berkelanjutan," ungkapnya.

Suherdiyanto menekankan dengan keterlibatan berbagai pihak, lingkungan masyarakat diharapkan menjadi ruang yang aman bagi anak, termasuk ketika mereka beraktivitas di luar sekolah.

Keempat, satuan pendidikan perlu memiliki sistem respons psikologis ketika terjadi tragedi yang melibatkan peserta didik. Peristiwa meninggalnya korban berpotensi menimbulkan trauma, kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak aman bagi teman-teman korban maupun siswa lainnya.

Karena itu, dinas pendidikan dan pihak sekolah diharapkan menyediakan pendampingan psikologis, mengidentifikasi siswa yang mengalami tekanan emosional, serta melibatkan psikolog dan tenaga profesional untuk memberikan konseling yang aman dan tidak menghakimi.

"Perlindungan privasi korban juga harus diperhatikan. Penyebaran foto maupun video kejadian yang dapat memperburuk kondisi psikologis keluarga dan lingkungan sekolah perlu dihindari," tegasnya.

Kelima, pemerintah daerah perlu menjadikan tragedi ini sebagai momentum mengevaluasi sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Evaluasi tidak cukup dilakukan setelah terjadi peristiwa tragis, tetapi harus diwujudkan melalui langkah pencegahan yang terukur, berkelanjutan, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.

Suherdiyanto menegaskan, ada tiga hal yang tidak boleh diabaikan. Pertama, keselamatan anak jangan baru menjadi pembicaraan setelah mereka menjadi korban.

Kedua, persoalan perlindungan anak tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada guru karena pemerintah harus menyediakan kebijakan, fasilitas, dan dukungan profesional. Ketiga, tragedi ini jangan hanya ramai dibicarakan selama beberapa hari, kemudian dilupakan tanpa perubahan nyata.

Ia berharap peristiwa tersebut mendorong penguatan pendidikan karakter, kepedulian sosial, empati, penghormatan terhadap kehidupan, serta tanggung jawab kemanusiaan.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari jumlah siswa berprestasi, nilai akademik, atau pencapaian sekolah. Kemampuan negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin keselamatan serta melindungi anak juga harus menjadi ukuran penting.

“Jangan sampai sekolah berhasil mencetak anak-anak yang berprestasi, tetapi lingkungan kehidupannya belum mampu menjamin keselamatan mereka,” ungkapnya.

Ia menegaskan, anak bukan sekadar aset masa depan bangsa, melainkan manusia yang saat ini memiliki hak untuk hidup, tumbuh, belajar, merasa aman, dan mendapatkan perlindungan.

Tragedi di Kubu Raya diharapkan menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Pendidikan harus mampu memanusiakan manusia, melindungi kehidupan, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan menjalani masa depan dengan aman.(din)