Ponticity post author Kiwi 20 November 2026

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Nasyiatul Aisyiyah Kalbar Gandeng Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Photo of Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Nasyiatul Aisyiyah Kalbar Gandeng Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

PONTIANAK, SP - Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Kalimantan Barat menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat literasi hukum, memperluas akses keadilan, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kalimantan Barat.

Sebagai organisasi otonom perempuan muda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah memiliki komitmen dalam mendorong pemberdayaan perempuan, membangun ketahanan keluarga, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kolaborasi dengan PTA Pontianak dinilai strategis karena sejalan dengan agenda organisasi dalam memperkuat advokasi kebijakan, meningkatkan kemandirian perempuan, serta memberikan edukasi hukum keluarga kepada masyarakat, mulai dari tingkat akar rumput hingga daerah.

Melalui kerja sama ini, diharapkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, semakin memahami persoalan hukum keluarga, hak-hak perempuan dan anak, serta mekanisme memperoleh perlindungan dan keadilan melalui lembaga peradilan.

Ketua Umum PWNA Kalimantan Barat, Eny Rahmiani, S.Pd., menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum perempuan.

Menurutnya, literasi hukum menjadi bekal penting agar perempuan mampu mengenali, memahami, sekaligus memperjuangkan hak-haknya secara tepat.

"Kami berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, melainkan dapat diwujudkan melalui program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum yang menjangkau perempuan hingga ke tingkat daerah," ujar Eny.

Ia menambahkan, perempuan yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih berdaya, mandiri, serta memiliki kemampuan untuk melindungi masa depan dirinya dan anak-anaknya.

Eny juga menekankan bahwa literasi hukum harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pemberdayaan perempuan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perempuan tidak hanya memahami kewajibannya, tetapi juga mengetahui dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Sebab literasi hukum adalah salah satu jalan utama untuk membangun perempuan yang berdaya dan terlindungi," tegasnya.

Enam Organisasi Perempuan Perkuat Sinergi
Penandatanganan MoU dengan PTA Pontianak ini juga melibatkan sejumlah organisasi perempuan dan cendekiawan di Kalimantan Barat. Kolaborasi tersebut menjadi upaya memperluas jangkauan edukasi hukum dan pendampingan masyarakat melalui sinergi lintas organisasi.

Enam organisasi yang terlibat dalam kerja sama tersebut meliputi: Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat. Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kalimantan Barat. Ikatan Cendekiawan Muslim Perempuan Indonesia (ICMPI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat.

Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Kalimantan Barat. Aliansi Perempuan Indonesia (ALPIND) Kalimantan Barat. Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat.

Sinergi antara lembaga peradilan agama dan organisasi perempuan ini diharapkan mampu memperluas akses informasi hukum keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menghadirkan pendampingan yang lebih merata hingga ke wilayah pelosok Kalimantan Barat.

Melalui kerja sama tersebut, PW Nasyiatul Aisyiyah Kalbar berharap semakin banyak perempuan memiliki pengetahuan hukum yang memadai, keberanian memperjuangkan hak, serta kemampuan membangun keluarga yang sehat, aman, dan berdaya. (*)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda