PONTIANAK, SP - Gelombang demonstrasi yang terus bergulir sejak 25 Agustus mendapat sorotan serius dari Koalisi Aktivis Kalimantan Barat untuk Tegaknya Demokrasi (AKBAR-DEMO).

Dalam siaran pers di Rumah Gesit Gemawan, Pontianak, Selasa (2/9/2025), Hermawansyah, salah satu fasilitator koalisi, menyerukan penegakan supremasi sipil, penuntasan agenda reformasi, sekaligus pencegahan darurat militer.

Menurut Hermawansyah, 27 tahun pascareformasi 1998, cita-cita menghadirkan pemerintahan demokratis, bersih, dan berpihak pada rakyat justru makin menjauh.

Ia menilai, sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menorehkan kerusakan serius, dan kondisi itu masih berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto.

“Rakyat dihimpit krisis ekonomi, sementara elite berpesta dalam lingkaran kemewahan. KKN, ketidakadilan agraria, dan pelanggaran HAM makin merajalela,” ujarnya.

Hermawansyah menyebut, DPR justru sibuk menambah tunjangan, Polri dan TNI tampil represif, sementara kepemimpinan nasional tunduk pada oligarki. 

“Krisis pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tak kunjung mendapat solusi. Kalimantan Barat sendiri menjadi cermin telanjang dari masalah itu, dengan angka stunting tinggi, IPM rendah, serta kekayaan alam yang dikuasai segelintir konglomerat,” tegasnya.

Dalam sikap resminya, AKBAR-DEMO menyampaikan sepuluh tuntutan. Pertama, mereka berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah. Hermawansyah menegaskan, aspirasi rakyat harus dijamin secara aman, humanis, dan bermartabat. 

“Aparat seharusnya merangkul, bukan memukul. Kami mendukung aksi moral mahasiswa dan rakyat sebagai suara sah demokrasi,” katanya.

Kedua, AKBAR-DEMO menuntut reformasi total kepemimpinan nasional dan daerah agar bersih dari praktik KKN dan politik transaksional.

Menurut mereka, demokrasi hanya bisa diselamatkan jika korupsi diberantas dengan memperkuat KPK, Kejaksaan, hingga pengawasan publik, serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Tuntutan ketiga, Presiden Prabowo Subianto didesak segera melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti menteri maupun wakil menteri yang dinilai tidak kapabel dan rangkap jabatan. Keempat, mereka mengecam DPR RI yang dinilai sibuk mengurus kenaikan tunjangan. 

“Pulihkan empati, batalkan fasilitas ekstra, dan fokuslah pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk rakyat,” tegas Hermawansyah.

Kelima, koalisi juga mendesak penguatan lembaga yudikatif melalui hakim yang profesional, independen, dan akuntabel. Transparansi putusan dan pengawasan publik harus benar-benar ditegakkan.

Pada tuntutan keenam, reformasi total Polri disebut sebagai harga mati. Mereka menuntut dihentikannya kekerasan terhadap mahasiswa, pembebasan aktivis yang ditahan, hingga pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Polri harus kembali sebagai penegak hukum profesional yang tunduk pada supremasi sipil,” ucap Hermawansyah.

Ketujuh, AKBAR-DEMO menyoroti kinerja DPR dan DPD asal Kalimantan Barat. Mereka diminta benar-benar menjalankan pertanggungjawaban konstituen melalui reses yang transparan dan agenda pembangunan manusia, seperti menurunkan stunting, meningkatkan IPM, hingga memperluas lapangan kerja.

Kedelapan, wakil rakyat Kalbar juga didesak memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. 

“Segera dorong pengesahan RUU Masyarakat Adat dan hentikan eksploitasi tambang serta sawit yang merusak hutan,” kata Hermawansyah.

Sembilan, mereka menilai aksi penjarahan yang muncul bukan sekadar kriminalitas, melainkan alarm darurat sosial-ekonomi. Negara diminta menanggapinya dengan kebijakan keadilan sosial-ekologis, bukan represifitas.

Kesepuluh, AKBAR-DEMO mengajak seluruh elemen masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, pemuda, akademisi, tokoh agama, budaya, media, hingga organisasi rakyat untuk bersatu melawan ketidakadilan dan menjaga ruang demokrasi tetap hidup.

“Indonesia hanya akan maju bila demokrasi ditegakkan, keadilan sosial diwujudkan, dan kesejahteraan rakyat diprioritaskan. Demi Indonesia dan Kalbar yang adil, lestari, dan bermartabat," kata Hermawansyah.

"Inilah jalan menuntaskan amanat Reformasi 1998, menegakkan supremasi sipil, dan mencegah negeri ini jatuh ke jurang darurat militer,” pungkasnya. (din)