PONTIANAK, SP - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi kinerja Bank Kalbar yang dinilai mengalami pertumbuhan positif sepanjang satu tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar, Suib, usai rapat kerja bersama jajaran manajemen Bank Kalbar pada 15 Juli 2025.

Pertemuan yang berlangsung sebagai bagian dari agenda evaluasi triwulanan tersebut membahas perkembangan terkini kinerja Bank Kalbar, termasuk isu-isu yang sedang berkembang.

“Kami sudah banyak mengevaluasi, mengorek semua hal berdasarkan fakta dan data yang disajikan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perkembangan Bank Kalbar cukup baik, termasuk dari sisi deviden yang dihasilkan hingga saat ini,” ujar Suib.

Berdasarkan hasil evaluasi, aset Bank Kalbar mengalami pertumbuhan signifikan. Pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp23,45 triliun, dan meningkat menjadi Rp24,53 triliun pada Juli 2025. Artinya, ada kenaikan sekitar 4,60 persen.

Dari sisi kredit dan pembiayaan, Bank Kalbar mencatatkan pertumbuhan 7,04 persen dari Juni 2024 ke Juni 2025, atau sekitar Rp1,1 triliun. Sementara laba bersih meningkat sebesar 7,73 persen, setara dengan Rp258 miliar.

“Persentase ini cukup baik dan layak diapresiasi. Perkembangannya menunjukkan tren positif,” kata Suib.

Terkait dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah, Bank Kalbar disebut telah menyetor deviden senilai Rp1,349 triliun sejak 2014 hingga 2024. Jumlah tersebut melebihi nilai penyertaan modal pemerintah provinsi yang sebesar Rp871 miliar, atau mencapai 154,86 persen.

“Sampai bulan Juni 2025 saja, Bank Kalbar sudah menyumbang pendapatan kepada provinsi sebesar Rp127,688 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suib menekankan pentingnya sinergi antara pelaporan keuangan daerah dan sistem manajemen keuangan di Bank Kalbar.

Ia menyebut, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap APBD Provinsi Kalbar turut menunjukkan korelasi positif dengan performa Bank Kalbar sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kas daerah.

Meski demikian, Suib juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Bank Kalbar. Ia menilai perlunya penyusunan target capaian yang lebih terukur untuk setiap tahun anggaran, yang kemudian dievaluasi secara berkala per triwulan oleh Komisi III DPRD Kalbar.

“Saya minta agar Bank Kalbar menyajikan target satu periode anggaran, sehingga bisa kami evaluasi tiap triwulan baik capaian maupun hambatannya,” jelasnya.

Dari hasil telaah sistem keuangan, Suib mengungkapkan bahwa Bank Kalbar masuk dalam nominasi enam besar bank daerah dengan pelaporan keuangan dan kinerja deviden terbaik di Indonesia.

Namun, ia juga mencatat masih ada beberapa regulasi yang mengikat Bank Kalbar dan perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan Bank Indonesia.

"Nanti akan kami coba fasilitasi agar Bank Kalbar dan BI duduk satu meja di Komisi III. Kami punya tanggung jawab memajukan perbankan milik daerah ini,” tegasnya.

Hingga 30 Juni 2025, saham Pemerintah Provinsi Kalbar di Bank Kalbar tercatat sebesar 48,91 persen, dengan nilai nominal mencapai Rp871,327 miliar.

Total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalbar di Bank Kalbar mencapai Rp1,781 triliun. Adapun penyertaan modal dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar mencapai Rp1,768 triliun.

“Insya Allah dalam waktu dekat, DPRD Kalbar akan menetapkan penyertaan modal tambahan sebesar Rp50 miliar. Sehingga totalnya akan menjadi lebih dari Rp1,7 triliun,” pungkas Suib. (din)